Pajak merupakan variabel penting di dalam APBN. Karena struktur Penerimaan APBN Indonesia saat ini didominasi dari sektor pajak. 

Besarnya konstribusi pajak dalam APBN menunjukkan bahwa pajak adalah tulang punggung negara. Hal yang wajar apabila dari tahun ke tahun pemerintah selalu mematok target tinggi untuk menggenjot sisi penerimaan pajak. Pelbagai cara ditempuh, mulai dari revaluasi asset oleh korporasi sampai tax amnesty.

Berdasarkan kinerja APBN 2019 kuartal pertama yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, diketahui bahwa penerimaan pajak telah mencapai Rp248, 98 triliun atau sebesar 15,78 persen dari target atau tumbuh sebesar 1,82 persen dibandingkan kuartal I/2018. Akan tetapi, pencapaian kuartal I/2019 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 sebesar 17,17 persen.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kinerja penerimaan pajak kuartal I/2019 mengalami tren penurunan. Dapat dikatakan bahwa kinerja penerimaan pajak tidak sejalan dengan peningkatan ekonomi. 

Hal ini dapat dibaca melalui survei kuartal I/2019 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa perekonomian negara tumbuh sebesar 5,13 persen. Bertolak belakang dengan sisi penerimaan pajak negara. Padahal teori menyebutkan, “apabila kondisi perekonomian meningkat, maka penerimaan pajak akan ikut meningkat.”

Berangkat dari data di atas, agaknya pemerintah harus melakukan usaha ekstra untuk mendorong warga negaranya agar patuh membayar pajak. Karena, pengenaan pajak pada dasarnya menunjukkan kedaulatan negara atas kegiatan perekonomian lintas negara. 

Hal ini dapat dilihat melalui pengenaan pajak kepada semua warga negara Indonesia di mana pun berada serta pajak bagi WNI maupun WNA yang pendapatannya bersumber dari Indonesia.

Nela Gustina Muliawati dalam artikelnya yang bertajuk Pajak sebagai Wujud Kedaulatan Negara di Era Globalisasi mengungkapkan bahwa pengenaan pajak kepada semua warga negara mengisyaratkan kedaulatan Indoensia atas warga negara yang tunduk di bawah hukum pemerintahan Indonesia. 

Sementara itu, pengenaan pajak kepada siapa pun yang memperoleh penghasilan dari Indonesia menunjukkan kedaulatan Indonesia atas wilayah beserta sumber daya yang ada di dalamnya. 

Padahal konstribusi finansial dalam bentuk uang yang dibayarkan masyarakat melalui pajak digunakan untuk membangun fasilitas dan sarana yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. 

Uang pajak juga dikembalikan oleh negara kepada rakyatnya dalam bentuk pelayanan umum, seperti subsidi, kredit usaha, beasiswa, bantuan, dan jaminan sosial lainnya. Selain itu, digunakan untuk membayarkan gaji para ASN, TNI, dan Polri.

Jadi, benar apa yang disampaikan oleh Direktorat Pajak dalam slogannya, “orang bijak taat bayar pajak.” Karena memang semua konstribusi finansial warga negara dalam bentuk pembayaran pajak pada hakikatnya akan kembali kepada warga negara tersebut. Dari warga negara untuk warga negara memodifikasi slogan demokrasi. Rendahnya kesadaran dalam membayar pajak justru akan mereduksi kedaulatan negara Indonesia.

Bagaimana pun, perekonomian negara yang kuat itu tercermin dari pengelolaan negara oleh penyelenggara pemerintahan. Pengelolaan negara tidak akan terwujud apabila tidak disokong oleh dukungan keuangan yang kuat. Apabila dukungan keuangan sebuah negara tidak kuat, maka negara tersebut akan mudah dipengaruhi oleh negara lain.

Hal ini mengindikasikan bahwa pertahanan negara melalui kekuatan keuangan sama halnya dengan pertahanan wilayah. Dapat ditegaskan, pertahanan fiskal sama pentingnya dengan pertahanan wilayah. Meminjam ungkapan Nufransa Wira Sakti Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Internet Kementerian Keuangan, “pertahanan fiskal adalah non-military defense-nya negara.”

Belajar dari sejarah krisis moneter yang menerpa perekonomian Indonesia pada 1998 adalah bukti kedaulatan negara pernah hilang. Kondisi krisis ekonomi memaksa Pemerintah Indonesia mengajukan dana talangan kepada IMF (International Monetary Fund). Tentu tidak ada makan siang gratis, begitulah adagium menyebutkan. 

IMF mensyaratkan reformasi ekonomi, moneter, dan perbankan. Pada hakikatnya, campur tangan IMF ini merupakan sebuah bentuk serangan kepada kedaulatan negara. 

Kondisi ini makin diperjelas kala menyaksikan bagaimana Direktur Pelaksana IMF menyilangkan tangan ketika menyaksikan presiden Soeharto yang tengah membungkuk untuk menandatangan dokumen perjanjian utang.

Oleh karena itu, bangsa yang mandiri sangat dipengaruhi oleh fiskalnya. Pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam negara. 

Mempertahankan pajak sebagai sumber kekuatan utama dalam ketahanan fiskal adalah sebuah keniscayaan. Menolak dan menghapuskan pajak tanpa mencarikan alternatif solusinya dalam kebijakan fiskal sebuah negara justru akan membuat perekonomian negara ini makin memburuk. Cukuplah sejarah 1998 menjadi preseden yang buruk bagi bangsa ini.

The Last but not a least, jika tujuan jihad adalah membebaskan kaum mustad’afin dari ketertindasan, maka pajak adalah diversifikasi dari instrumen jihad. Karena pajak pada dasarnya salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. 

Sekadar catatan bagi Direktorat Jenderal Pajak di tengah-tengah rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah, ada baiknya untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalitas. Bagi masyarakat, asal dana tersebut tidak dikorupsi atau ditilep, saya haqqul yaqin, warga negara ini akan tumbuh kesadarannya dalam membayar pajak tanpa harus ditakut-takuti dengan sanksi. Tabik!