Mahasiswi
5 bulan lalu · 245 view · 4 menit baca · Agama 42700_95527.jpg
Sekolah Relawan

Jihad Akbar dan Presiden Banci

Lebih dari dua minggu lalu, reuni 212 diadakan. Berbagai respon muncul, baik yang pro maupun kontra. Salah satu gurauan yang penulis kenang adalah “Lulus TK aja enggak, masa ngadain reuni!” begitulah yang disampaikan salah satu dosen penulis. Sekilas tampak seperti gurauan pada umumnya, namun semakin dalam digali, semakin dalam pula maknanya. Setidaknya, gurauan itu mengingatkan kita perlunya meninjau reuni 212 secara akademis.

Apakah ini tulisan yang telat publish? Bisa iya, bisa juga tidak. Pun, meski tulisan ini sah-sah saja dianggap telat publish, tapi apa yang ada dalam tulisan ini akan tetap up to date hingga Pemilu Presiden 2019 mendatang dan bahkan untuk waktu yang lebih lama, sebab aktor-aktris baru mungkin saja akan terus bermunculan.

Secara umum reuni 212 lalu, berjalan cukup baik. Mengapa ada kata cukup di situ? Bukankah, memang tidak ada kerusuhan yang terjadi? Bahkan sampah-sampah para “jamaah” pun tidak mengotori area Monas? Kata cukup di situ, muncul setelah fenomena Habib Bahar bin Smith yang berbicara di depan ribuan orang. Hemat penulis, inti pembicaraan Habib Bahar menjadikan kata “cukup” perlu ditampilkan di kalimat awal paragraf ini.

Dalam pembicaraannya, beliau menegaskan tidak ingin meminta maaf atas ceramahnya yang telah lalu yang menyebut Presiden Jokowi banci dan pengkhianat bangsa. Menurutnya, Presiden Jokowi pantas disebut banci sebab saat aksi 411, para “ulama” yang berkumpul di depan istana menuntut “penista agama” –baca: Ahok- dipenjarakan, justru diberondong dengan gas air mata dan Jokowi “kabur”. 

Sedangkan, alasan Habib Bahar menyebut Presiden Jokowi pengkhianat bangsa, sebab menurutnya rakyat Indonesia terjajah di negeri sendiri. Pribumi (baca:rakyat Indonesia) hidup melarat, sengsara, dan kelaparan, sedangkan pemimpin negara, pengusaha asing (baca : Cina) hidup senang dengan menikmati kekayaan Indonesia. Singkatnya, seperti itulah inti argumen beliau.

Daripada membahas benar-tidaknya argumen beliau, penulis lebih tertarik membahas sikap Habib Bahar tersebut. Teringat gurauan di awal tadi, karenanya penulis akan berupaya memandang fenomena ini dari bidang hadis,  sebagaimana bidang keilmuan yang penulis geluti.

Dalam hadis hasan riwayat at Tirmidzi yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, disebutkan bahwa jihad yang paling utama adalah mengatakan kalimat yang adil (kalimat kebenaran) kepada penguasa yang zalim. Dalam Kitab Syarah Tuhfah Al Ahwadzi, dijelaskan bahwa mengatakan kalimat yang adil (kalimat kebenaran) berarti melakukan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap penguasa yang zalim.

Apakah mungkin seorang habib apalagi memiliki pengikut (jama’ah) sebagaimana Habib Bahar, tidak mengetahui hadis tersebut? Tentu, tidak mungkin. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar beberapa waktu lalu, tidak dapat dengan kejam kita anggap sebagai cacian belaka, meski sejujurnya, pilihan kata dan intonasi, memungkinkan pada vonis tersebut. Tapi baiklah, mari kita coba berbaik sangka dengan menganggap apa yang dilakukan Habib Bahar adalah upayanya mengamalkan hadis (melakukan jihad yang paling utama).

Dalam mengupas hadis di atas,  setidaknya terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait penguasa yang zalim, seperti apakah kriteria zalim yang dimaksud? Dan yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa zalim?

Mengenai poin pertama, seperti apakah penguasa yang zalim? Kriteria apakah yang membuat seseorang divonis zalim? Dalam hadis, telah disebutkan beberapa indikator orang yang zalim. Salah satu diantaranya adalah hadis sahih yang diriwayatkan Ibn Sirin, beliau mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda “Di antara bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya adalah apabila ia menyebutkan keburukan yang ia ketahui dari saudaranya dan menyembunyikan kebaikan-kebaikannya.” Kalau sudah begini, siapa yang zalim? Kira-kira begitulah yang mungkin disampaikan kubu Jokowi tatkala saya sampaikan hadis di atas.

Namun pada intinya, yang ingin saya sampaikan bahwa indikator kezaliman sangat kompleks sehingga sama sekali tidak bijak hanya melihat satu atau sedikit sudut pandang saja. Sebut misalkan, dari segi pendidikan, pemerintahan Jokowi banyak melakukan kesalahan atau lebih parahnya kezaliman, namun mungkin tidak pada segi yang lain. 

Oleh karenanya, banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum menganggap orang lain zalim. Perlu dipikirkan pula apakah keburukan-keburukan yang dilakukan jauh lebih besar dari kebaikan-kebaikan yang diciptakan, atau justru sebaliknya? Perlu juga mengesampingkan subjektivitas dalam menilai. Jangan sampai apa yang kita yakini benar nyatanya hanya asumsi pribadi saja!

Poin kedua adalah bagaimana cara menyampaikan kalimat kebenaran pada pemimpin zalim? Terkait dengan cara menasihati pemimpin, terdapat hadis hasan riwayat Imam Ahmad, dari Ibnu Hakam meriwayatkan, bahwa Nabi bersabda, “Barangsiapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan melakukannya secara terang-terangan. 

Akan tetapi, nasihatilah dia di tempat yang sepi. Jika menerima nasihat, itu sangat baik. Dan bila tidak menerimanya, maka kamu telah menyampaikan kewajiban nasihat kepadanya.” Hal ini sebagaimana dipraktikkan oleh Usamah bin Zaid ketika menasihati Usman bin ‘Affaan secara sembunyi, bukan dengan mencaci maki di tempat umum atau mimbar.

Jika dikaitkan dengan fenomena Habib Bahar, maka menasihati dengan sembunyi-sembunyi agaknya tidak dapat dimaknai secara tekstual. Sangat sulit untuk dapat bertemu dengn presiden secara langsung dan menyampaikan kritikan. Oleh karenanya, tujuan (ghayah) atau spirit hadis lah yang harus ditangkap dan diupayakan terwujud di era ini. Spirit tersebut adalah spirit etika yang baik dalam menyampaikan kritik. 

Menyampaikan keburukan dan memberikan kritikan dengan disaksikan secara langsung oleh publik tentu akan menimbulkan keresahan dan bahkan fitnah. Karenanya, menghindari hal ini adalah lebih utama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an Nawawi dalam Kitab Syarah Sahih Muslim yakni al Minhaj, dalam bab amar ma’ruf nahi mungkar.

Kritikan selanjutnya adalah pilihan kata-kata Habib Bahar seperti banci dan pengkhianat bangsa. Apakah hal tersebut pantas dan beretika? Tentu Habib Bahar telah lebih dahulu belajar adab dari saya, sehingga tidak perlu kiranya saya bahas. Mungkin teriknya suasana Monas menyebabkan Habib Bahar dehidrasi dan sejenak lupa pelajaran adab.

Menukil perkataan Imam an Nawawi, masih dalam kitab al Minhajnya, kewajiban seorang mukmin; pertama melakukan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap dirinya sendiri dan kedua melakukan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap orang lain. Jadi, untuk terakhir kalinya saya ingin bertanya, mana yang lebih baik Anda dahulukan Bib?


Daftar Bacaan Pokok:

Sunan at Tirmidzi

Musnad Ahmad bin Hanbal

Tuhfah al Ahwadzi

Al Minhaj fi Syarhi Shohih Muslim bin al Hajjaj


Artikel Terkait