Disebutkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa jaksa berhak melakukan penyidikan. Hak serupa juga dimiliki oleh kepolisian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang kepolisian. 

Sederhananya, dapat dipahami bahwa dalam kasus Novel Baswedan tersebut, antara terdakwa dan korban sama-sama aparat penegak hukum dan memiliki hak dan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana di Indonesia.

Terlepas karena diduga adanya permasalahan pribadi antara terdakwa dan korban, hal ini makin memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pemberantasan korupsi. Di satu sisi, korban membantah pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenali pelaku dan tidak pernah berkontak secara langsung.

Betapa berbelit-belitnya, sampai Presiden memerintahkan Polri membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Meskipun pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa.

Ada keanehan yang terjadi, di mana polri dalam temuannya menggambar sketsa pelaku. Entah bagaimana metode pembuatan sketsa itu dilakukan, yang pasti hasilnya bertolak belakang dengan wajah kedua terdakwa.

Pentingnya Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Ungkapan ini (hukum bisa dibeli) sebenarnya sudah banyak digaungkan sekitar tahun 2010-2011 silam. Pada saat itu ketika ramai kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Saat itu penulis yang masih duduk di bangku SMP sudah mulai skeptis terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Saat ini, sebagai seorang mahasiswa yang belajar di fakultas hukum, benar-benar menimbulkan rasa sakit yang bahasa pun tidak mampu mengungkapkannya. Tiada maksud mendramatisasi, hal ini benar adanya. 

Kurang lebih sudah empat tahun belajar mengenai hukum di Indonesia, dan seketika merasa frustrasi pada saat mendengar berita terkait tuntutan JPU (jaksa penuntut umum) yang disampaikan di muka persidangan kasus Novel Baswedan, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ada perang batin yang penulis alami, antara mau skeptis atau harus menghormati segala bentuk jalannya persidangan. Kurang lebih sudah tiga tahun semenjak kasus penyiraman air keras kepada Novel tersebut terjadi. Entah apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini.

Akan tetapi, dari fakta tersebut sebenarnya sudah timbul kecurigaan besar. Sebagaimana yang diberitakan banyak media, secara singkat kita pahami bahwa JPU menuntut kedua terdakwa tersebut 1 tahun penjara berdasarkan pasal 353 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni tentang penganiayaan.

Padahal, jika kita mencoba untuk mengkaji kronologi kasus sebagaimana yang disampaikan oleh korban (pada saat bersaksi di pengadilan), perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang sudah direncanakan. Maksudnya ialah ada tenggang waktu tertentu bagi pelaku untuk mengurungkan niatnya.

Menjadi hal yang terlihat absurd di sini adalah karena terdakwa merupakan pegawai negeri, dalam hal ini adalah polisi (lihat pasal 1 ayat (2) undang-undang kepolisian). Karena jika mengkaji lebih dalam lagi, dalam KUHP mengenal beberapa bentuk alasan umum yang bisa dijadikan dasar terhadap pemberatan hukuman suatu tindak pidana, yang salah satunya adalah mereka yang berkedudukan sebagai pejabat (hoedanigheid), penjatuhan pidananya ditambah sepertiga 1/3 (lihat pasal 52 KUHP).

Yang tak kalah menarik adalah alasan mengapa JPU menuntut terdakwa dengan pidana 1 tahun penjara dengan pertimbangan karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf terhadap pihak korban.

Beliau (JPU) berpendapat bahwa terdakwa berniat untuk sekadar memberikan pelajaran terhadap korban dengan menyiramkan air keras tersebut sebatas di bagian badan saja, tidak sampai ke bagian wajah korban.

Di satu sisi, dakwaan JPU tersebut menafikan temuan tim khusus dari polri yang menyatakan bahwa penyerangan terhadap Novel Baswedan ada kaitannya dengan posisinya di KPK dan kasus yang sedang ia tangani.

Alasan tersebut benar-benar mengaburkan fakta yang ada, bahwa sebenarnya serangan tersebut dapat mengancam nyawa korban. Seyogianya JPU dalam dakwaannya menyertakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Dari fakta persidangan tersebut, JPU berpendapat bahwa para terdakwa tidak memenuhi dakwaan primer (355 KUHP), yakni penganiayaan berat berencana. Timbul prasangka seakan JPU dalam alasan dakwaannya memberikan pembelaan terhadap terdakwa. Padahal, jika melihat pasal 30 ayat (1) udang-undang kejaksaan terkait tugas pokok JPU, yang pada intinya ialah melakukan penuntutan.

Dalam pasal tersebut, tidak ada menyebutkan bahwa JPU harus melakukan pembelaan terhadap terdakwa, karena hal tersebut merupakan tugas bagi penasihat hukum (advokat). Sederhananya adalah dakwaan JPU tersebut telah menafikan perbuatan terdakwa yang menghalangi proses hukum

Pengadilan Tidak Lebih Dari Formalitas

Penyerangan terhadap Novel tidak hanya sebagai tindak pidana yang korban dan pelakunya adalah orang biasa (bukan pejabat publik). Penyerangan ini bisa dikatakan sebagai penyerangan terhadap penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam hal ini, semua mata akan terpaku terhadap palu hakim, karena hakim sebagai the judge becomes the central determinant of the law akan memutuskan berapa pidana yang akan dijatuhkan. Di satu sisi, diskresi hakim menjadi hal yang begitu sakral dalam mewujudkan rasa keadilan bagi korban.

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum merupakan cita-cita dari adanya hukum itu sendiri. Dalam kasus ini faktor “kepastian hukum” sudah terpenuhi, akan tetapi masih ada dua faktor lagi yang masih menimbulkan tanda tanya besar.

Dalam teorinya, jika kepastian dan keadilan bertentangan, maka yang diutamakan adalah keadilan, selagi dalam pelaksanaannya tidak mengganggu ketertiban umum. Sederhananya adalah JPU tidak dapat membaca fakta persidangan dari awal dengan benar, yang berakibat terhadap dakwaannya yang oleh para ahli hukum pidana dianggap mencederai akal sehat.

Pada dasarnya penegakan hukum bisa menjadi cerminan peradaban suatu bangsa, apa pun hasil dari persidangan kasus tersebut. Hal itu menggambarkan bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia saat ini. Meskipun alasan JPU dalam dakwaannya terdengar mencederai akal sehat, kita harus tetap mematuhi dan menghormati jalannya persidangan.