Mahasiswi
5 bulan lalu · 81 view · 9 menit baca · Budaya 69965_30696.jpg
Wiring Diagram

Jerat Patriarki di Tubuh Korban Kekerasan Seksual

Beberapa hari ini tagar #saveibunuril dan #kitaagni sedang meramaikan jagat maya. Ibu Nuril dan Agni merupakan korban pelecehan dan kekerasan seksual yang pada perjalanannya malah dirugikan dua kali—sudah dilecehkan, malah ditersangkakan dan dipersalahkan. 

Ramai-ramai orang menuliskan kalimat-kalimat dan aksi-aksi bernada empati. Ibu Nuril yang merupakan tenaga honorer di SMAN 7 Mataram mengalami pelecehan oleh atasannya sendiri, H. Muslim yang merupakan kepala sekolah kala itu. 

Setelah sempat dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilah Negeri Mataram pada 27 April 2017, jaksa mengajukan kasasi ke MA dan hasilnya Ibu Nuril dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan. Ia divonis bersalah karena menyebarkan konten elektronik yang mengandung kesusilaan. 

Sementara itu, Agni mendapatkan kekerasan seksual dari HS, teman KKN-nya. Setelah mengalami kekerasan seksual dan drama panjang pencarian keadilan di kampusnya, Agni harus cukup tegar dengan nilai C untuk KKN ditambah memori buruk dan trauma tentu saja. 

Kedua peristiwa ini sama-sama terjadi di lingkungan pendidikan dan kedua kasus ini sama-sama menempatkan penyintas sebagai pihak yang dipersalahkan.

Apa yang dialami kedua perempuan ini berbanding terbalik dengan H. Muslim dan HS. Ketika kasus tersebut mencuat. H. Muslim mendapat promosi jabatan dan dipindahtugaskan ke Dispora Kota Mataram. Sementara HS, setelah pihak DPkM mencabut dan membatalkan KKNnya, kasus tersebut dianggap selesai dan sekarang HS hanya tinggal menunggu wisuda setelah menempuh sidang pendadaran pada 6 Agustus 2018. 

Betapa lucunya kondisi ini. Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual pada dua kasus itu malah dengan hidup dengan sangat baik. Sementara penyintas yang seharusnya dilindungi malah ditersangkakan dan dikambinghitamkan.

Menjadi perempuan memang rumit. Terutama jika sudah berhadapan dengan belenggu patriarki. 


Secara historis, perempuan merupakan kaum yang tertindas. Mulai dari zaman kerajaan, perempuan ditokohkan sebagai pajangan istana, tidak mendapat hak menududuki peran vital. 

Di masa penjajahan Belanda, perempuan menghadapi diksriminasi masalah pendidikan dan pelacuran. Saat itu hanya laki-laki yang boleh pergi sekolah sementara perempuan diam di rumah, meski ada pengecualian dengan perempuan priyai, tetap saja pelarangan bagi kaum perempuan untuk ikut belajar adalah sebuah diskriminasi gender. 

Selain itu, pelacuran menjadi penindasan yang paling menyedihkan di masa itu. Tentara Belanda yang datang ke Indonesia terpisah dari kekasih dan istri mereka. Untuk membawa istri atau kekasih mereka ke Indonesia bukan hal mudah dan murah, sementara libido tetaplah libido, butuh penyaluran. Maka, satu-satunya jalan tidak lain dan tidak bukan dengan datang ke tempat pelacuran atau mengambil seorang nyai. Seorang nyai memiliki kewajiban yang tidak jauh dari dapur, sumur, dan kasur. 

Memasuki masa penjajahan Jepang, keadaan perempuan tidak jauh lebih baik, bahkan lebih buruk. Tentara Jepang menjadikan perempuan Indonesia sebagai Jugun Ianfu yang tidak lebih dari budak seks. Pindah ke Orde Baru, para Gerwani mengalami kekerasan seksual selama dalam tahanan. Di akhir masa Orde Baru, perempuan etnis Tionghoa mengalami kekerasan seksual.

Konstruksi masyarakat yang masih terjebak dalam belenggu patriarki menyebabkan masyarakat masih memiliki cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai objek. Ketika pelecehan atau kekerasan seksual terjadi, perempuan menjadi pihak yang patut disalahkan. Perempuan masih dipandang sebagai apa yang disebut Beauvoir “the second sex” yang berarti perempuan akan mendapatkan “makna” jika mereka terikat dengan laki-laki, misalnya dengan pernikahan.

Berbeda dengan Beauvoir, Spivak, seorang ahli teori poskolonial, menyebutkan apa yang disebut dengan kaum Subaltern. Istilah Subaltern pertama kali dikenalkan oleh filsuf Italia, Antonio Gramsci, untuk merujuk kepada kelompok sosial yang tertindas dan menjadi subjek hegemoni kelas yang berkuasa. 

Spivak memperkenalkan kembali istilah Subaltern dalam konteks studi poskolonial untuk merujuk kepada orang-orang subordinat Dunia Ketiga yang menjadi objek kekuasaan kolonialisme. Subaltern menurut Spivak juga berarti mereka yang mendapat stereotip masyarakat karena mereka tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. 

Dalam konteks pelecehan dan kekerasan seksual, perempuan bisa dikatakan sebagai subaltern karena dalam masyarakat patriarki, suara mereka tidak akan pernah didengar, termasuk dalam pengalamannya mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Dalam masyarakat patriarki, kaitannya perempuan dengan relasi kuasa dengan laki-laki, mereka merupakan objek yang tidak memiliki dirinya sendiri. Mereka adalah golongan subaltern.

Sepertinya kita sudah terlalu lama terlena dalam nina bobo dongeng-dongeng klasik bersifat patriarki seperti Cinderella dan Snow White yang menggambarkan perempuan yang baik adalah perempuan tidak berdaya, penurut, dan tidak punya hasrat seksual hingga harus menunggu seorang pria menjemputnya dan memilikinya. 

Seberapa sering para perempuan merasa terprogram dan tertindas oleh patriarki yang kebanyakan malah merugikan perempuan? Seberapa sering perempuan didikte dengan jargon bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang dapat menjaga kesuciannya untuk laki-lakinya kelak, dan jika berkhianat akan dianggap nista?

Sedangkan laki-laki diberi permisi seluas-luasnya dan jika berkhianat dianggap biasa.[1] Laki-laki lebih mudah dimaklumi atas perbuatannya daripada perempuan. Belenggu hierarki dan ideologi sexist inilah yang memengaruhi kita untuk melihat perempuan sebagai objek yang bisa dikontrol sehingga suara dan pandangannya jarang sekali didengar. 

Masyarakat yang Patriarki

Patriarki tampaknya tidak hanya menghadirkan masalah pada kaum perempuan semata. Mengutip kalimat Judith Bennett bahwa partiarki adalah masalah utama dalam sejarah manusia. 


Sebut saja pandangan kaum ekofeminis yang menganggap krisis lingkungan disebabkan oleh kaum maskulin yang hegemonis, ekspansif, dan eksploitatif. Patriarki membangun struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal sehingga laki-laki memiliki peran sentral di berbagai aspek kehidupan sementara perempuan hanya memiliki pengaruh kecil (bahkan tidak ada) dalam wilayah umum. 

Hal ini membuat keberadaan perempuan muncul pada posisi inferior sehingga pemenuhan hak-haknya sebagai manusia sering kali dikesampingkan. Bahkan dalam mata hukum yang seharusnya melihat dengan cara yang seadil-adilnya.

Ibu Nuril diputus bersalah karena merekam dan mentransmisikan percakapan dengan H. Muslim yang berkonten asusila. Pertanyaannya, apa tendensi H. Muslim menceritakan adegan seks dengan selingkuhannya kepada bawahannya? Pertanyaan berikutnya, salahkah seorang perempuan yang merekam cerita tidak senonoh sebagai upaya melindungi diri atas tuduhan menggoda suami orang? 

Kemudian kasus Agni, pihak kampus menganggap kekerasan seksual itu terjadi karena kehadiran Agni yang menginap di posko HS malam itu. Kita merasa perlu menyoroti penjelasan salah satu pejabat kampus yang mengatakan, “Jangan menyebut dia (Agni) korban dulu. Ibarat kucing kalau diberi gereh (ikan asin dalam Bahasa Jawa) pasti kan setidak-tidaknya akan dicium-cium atau dimakan,” tuturnya menganalogikan.[2] 

Pernyataan tersebut menggiring kita untuk menerjemahkannya dengan 2 cara. Pertama, jika Agni tidak datang malam itu, kekerasan seksual itu tidak akan terjadi dan keduanya tetap menjalani masa KKN dengan normal. Artinya, kejadian itu salah Agni (victimblaming). Kedua, jika laki-laki diibaratkan dengan kucing yang mendapat ikan pindang di depannya pasti akan langsung santap, artinya laki-laki adalah makhluk yang selalu lapar.

Otoritas kampus seharusnya tidak menyampaikan perspektif sesempit itu. Kampus yang merupakan lembaga yang memproduksi pengetahuan dengan orang-orang terpilih di dalamnya seharusnya mampu memberikan keadilan pada korban pelecehan seksual. 

Dalam satu diskusi berjudul “Kekerasan Seksual dan Lonceng Kematian Dunia Akademik” yang diadakan oleh Magister-Administrasi Publik Corner-Klub Manajemen dan Kebijakan Publik dijelaskan bahwa kendala untuk mengadili kasus Agni adalah adanya bias di birokrasi UGM. 

Apalagi UGM seperti yang ditulis oleh Balairung Press menganggap kekerasan seksual bukan kejahatan besar dan tidak ada aturan yang mengharuskan pelakunya untuk di Drop Out (D.O). Kebijakan ini patut dipertanyakan sebab dikatakan oleh kampus yang berbadan hukum dengan para otoritas kampus yang memiliki pengetahuan dan etika tinggi.

Birokrasi yang bias dan bertele-tele dalam penanganan kasus pelecehan seksual ini telah menunjukkan bahwa masih adanya kelembaman birokrasi dan hukum dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Hukum yang masih bias gender sehingga mengabaikan pengalaman korban pelecehan. 

Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut dalam teori feminis sebagai male gaze, suatu keadaan ketika segala sesuatu hanya dilihat dari perspektif laki-laki, dan tidak mendengarkan suara perempuan. Jadi, sebaiknya perspektif perempuan atau female gaze juga diperlukan guna mempertanyakan dan membongkar apa yang sudah dianggap normal oleh masyarakat, termasuk dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual. 

Komnas perempuan, seperti yang diberitakan oleh voaindonesia.com, menemukan 421 kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah daerah, di antaranya mewajibkan perempuan memakai jilbab dan melarang perempuan keluar pada malam hari. 

Kebijakan diskriminatif tersebut disebabkan oleh lemahnya kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terkait regulasi yang tidak sejalan dengan konstitusi. Khariroh (kalau bisa ditulis dia siapa) juga mengatakan bahwa kalangan legislatif dan eksekutif pembuat kebijakan masih minim pemahaman tentang pengertian diskriminasi.

Demikian pula dengan kebijakan KKN UGM yang masih diskriminatif seperti larangan mahasiswi bepergian sendirian pada malam hari, berkunjung sendiri ke pondokan mahasiswa, menginap di pondokan mahasiswa, dan mewaspadai adanya percobaan tindakan asusila atau pelecehan seksual. Kebijakan inilah yang menyebabkan perempuan selalu disalahkan ketika terjadi pelecehan seksual. Akan lebih baik jika kebijakan yang dibuat adil gender dan mengajak semua orang untuk membuat kondisi aman dan nyaman, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Jika dilihat lebih jauh, penindasan pada perempuan karena patriarki tidak berhenti sampai di situ. Kita tentu masih ingat kasus antara drummer SID dan Via Vallen. Drummer band SID yang menjunjung humanisme ini menyebut Via sebagai fucking whore

Di sini kita bisa melihat bagaimana penindasan pada perempuan juga dapat ditemukan dalam bahasa. Dalam Bahasa Inggris, misalnya, kata “slut” yang artinya perempuan yang tidur dengan beberapa pria. Kata ini bermakna negatif pada perempuan, dan kata “stud” bermakna positif padahal artinya pria yang tidur dengan beberapa perempuan. 

Sama halnya dalam Bahasa Indonesia, “pelacur” adalah kata yang sangat negatif untuk perempuan yang menjual diri, sedangkan “gigolo” berarti laki-laki bayaran yang dipelihara seorang wanita sebagai kekasih. Arti gigolo jauh lebih terhormat dibandingkan dengan kata pelacur.

Pada pemakaiannya dalam istilah lain misalnya, untuk merujuk orang yang mengabaikan idealisme dalam berkesenian dan hanya ingin mencapai tujuan materi dan popularitas, ia diberi julukan sebagai pelacur kesenian

Mengapa kata pelacur yang dipilih bukan gigolo kesenian misalnya jika pelakunya adalah laki-laki? Apakah kata pelacur yang berasal dari kata “lacur” (yang tidak bergender) sudah bertansformasi menjadi kata yang unisex atau karena pelacur yang identik dengan perempuan jauh lebih pas karena segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan memiliki citra negatif?

Berkaca dari kasus Ibu Nuril dan Agni, hukum di Indonesia masih berpihak pada kaum maskulin. Keduanya malah mengalami victimblaming, yang harusnya dilindungi sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual malah menjadi objek sasaran dari kejadian. 

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini menunjukkan pada kita bahwa hidup kaum perempuan masih memiliki bayang-bayang ketertindasan. Berada pada posisi yang adil bisa jadi hanya bayang semu utopis. Tubuh perempuan masih menjadi sesuatu yang harus dibelenggu untuk menjaga moral laki-laki. 


Ketika mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, perempuan dibungkam dengan jalan kriminalisasi atau pengerdilan kasus. Pelaku dalam kedua kasus tersebut malah bersembunyi di balik ketiak hukum (negara dan institusi). 

Patriarki, dalam kasus ini, tidak hanya ditujukan untuk menyelamatkan kepentingan (seksualitas) kaum maskulin, tetapi juga telah membentuk imunitas atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat.

Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2017 dari 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan, tercatat 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah privat dan 2.670 kasus di ranah publik/komunitas. Kekerasan seksual akan terus terjadi selama kita masih memandang tubuh perempuan sebagai objek. 

Kesalahan akan terus dilimpahkan pada perempuan selama adanya pemikiran bahwa pelecehan seksual terjadi karena perempuan keluar malam atau berpakaian terbuka. Terus akan terjadi jika fokus perhatian ditujukan pada upaya pematuhan tubuh perempuan atas nama norma moralitas atau agama, tetapi melupakan peran laki-laki di dalamnya. 

Jika melalui kacamata patriarki perempuan yang menjadi korban dianggap memiliki andil dalam terjadinya kekerasan seksual, mengapa kita mengabaikan pelaku yang juga memiliki andil besar? Mengapa hanya tubuh perempuan yang harus dipatuhkan?

Mengapa para laki-laki tidak mengedukasi diri mereka bahwa perempuan yang pulang malam tidak patut diperkosa, perempuan yang berpakaian terbuka tidak patut diperkosa, perempuan yang jalan sendiri tidak patut dilecehkan, perempuan yang berduaan denganmu tidak patut diperkosa, perempuan yang….  Jika para lelaki memiliki pemikiran seperti itu akan terbangun hubungan yang harmonis antara kaum maskulin dan feminin?

Ketidakberdayaan kita untuk memberikan keadilan pada korban pelecehan dan kekerasan seksual menggambarkan bahwa betapa peliknya menjadi penyintas dan betapa banalnya patriarki yang terus menyelimuti masyarakat. 

Pada kasus ini, setidaknya kita juga mendapat persfektif baru tentang patriarki: bahwa ketika patriarki menjaga kepentingan para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual, tidak hanya menjadi penanda lemahnya hukum bagi penyintas, tetapi juga sesungguhnya telah menunjukkan betapa femininnya para pelaku yang mengejar kejantanan. Ya, menjadi perempuan itu berat, cukup kami saja.

[1] Leila S. Chudori, Air Suci Sita dalam Malam Terakhir, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

[2] (http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/)

Artikel Terkait