Peristiwa penangkapan artis VA beserta mucikari, seorang model dan pelanggan berinisial R yang dilakukan oleh Subdirektorat 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menghebohkan publik tanah air. Kasus VA bukan peristiwa pertama dalam bisnis lendir online ini. Sebelumnya sudah ada kasus yang sama dengan melibatkan artis NM (Jakarta, 2015), AS bersama PR (Surabaya, 2015), AA (Jakarta), dan HKK (Lampung, 2016).

Dari keseluruhan peristiwa hukum tersebut, tidak satu pun para pesohor yang terjerat pidana. Padahal bisnis lendir online ini melibatkan tripartit; pelacur (artis yang terlibat), mucikari (beserta jejaringnya) dan pelanggan.

Pelacur yang melibatkan pesohor atau artis yaitu mereka yang dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO) disebut sebagai korban. Di sebut korban karena mereka dilacurkan. Tapi apakah benar, mereka dilacurkan? Atau secara volunteer si artis memang menyepakati dicarikan pelanggan oleh mucikari. Mucikari yaitu pihak yang menjadi perantara antara pelacurnya dengan pengguna (user). Mucikari inilah yang mendapat keuntungan, semacam fee atas proses mempertemukan pelacur dengan pelanggan. Sedangkan pengguna (user) yaitu pihak yang memakai pelacur untuk kepentingan seksualnya.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kasubdit V Cyber Crime Polda Jatim, Harissandi sebagaimana dilansir oleh Suara.com bahwa pembagian hasil dari transaksi tersebut pihak VA mendapat bagian 35 juta sedangkan mucikari memperoleh sisahnya. Dari situ terlihat bahwa mucikari memperoleh bagian yang begitu besar dalam traksaksi tersebut.

Dalam kasus VA, Polda Jatim telah melepaskan VA dengan kapasitas sebagai saksi. Sementara mucikari yang bekerja membangun jejaring dan pelanggan sementara di proses (BAP) sebagai tersangka. Demikian halnya dengan pelanggan entah bagaimana statusnya.

Kacamata Pidana

Catatan pendek ini ingin melihat peristiwa hukum tersebut dalam kacamata seorang pembelajar ilmu hukum.

Nah, kasus VA bisa menjadi peristiwa hukum karena ada aturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa. Dalam hal ini, prostitusi yang melibatkan mucikari sebagai obyek hukum yang memperdagangkan orang dan mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut. Ada pun aturan yang bisa menjeratnya yaitu tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana perzinahan.

Pada tindak pidana TPPO, apa yang dilakukan polisi sebenarnya secara hukum sudah benar. Yaitu mempidanakan mucikari. Dalam konstruksi hukum TPPO, VA diletakkan sebagai korban.

Sedangkan tindak pidana perzinahan hanya mungkin diproses kalau dalam peristiwa itu, istri dari R melaporkan kejadian tersebut. Sebab, delik perzinahan ini dalam KUHP termasuk delik aduan. Artinya, polisi hanya bisa memproses hukum kalau ada aduan dari istri si R ini (lihat ketentuan pasal Pasal 284 KUHP).

Tapi pertanyaan kritis kita kemudian menelisik. Apakah VA betul-betul korban? Atau dijebak dalam perisitiwa itu? Sejenak jika diperhatikan, VA  tidak dijebak. VA dalam posisi aktif dan secara sadar. Bahkan masih sempat membuat status di IG-nya “menjemput rezeki di awal tahun 2019”. Tidak mungkin mucikari menjual ke jaringannya, kalau tidak ada persetujuan dari orang yang bersangkutan. Itu kejanggalan yang mengganggu kita sebetulnya.

Tetapi dalam hukum pidana, berlaku asas legalitas. Anselm von Fuerbach mengemukakan "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.

Kembali ke kasus VA, sebetulnya jika melihatnya dalam konteks pidana maka ia sebenarnya tidak bermasalah. Kecuali jika, diadukan dalam delik perzinahan yang ancaman hukumannya menurut ketentuan Pasal 284 KUHP yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan. Ada pun unsur pidana perzinahan 

Oleh karena itu menurut saya yang perlu dilakukan oleh kita semua yaitu; Pertama, bagaimana mendesak pihak kepolisian sekiranya membongkar jaringan prostitusi online tersebut, tidak berhenti pada mucikari semata. Tetapi seluruh jaringannya.

Kedua, bagaimana merevisi normanya. Ini juga penting untuk menjerat pelaku-pelaku yang terlibat dalam bisnis lendir daring tersebut. Jadi kejanggalan nalar kita dalam memahami sengkarut logika tersebut bisa diurai. Tidak hanya mucikari yang dijerat, tetapi termasuk pelanggan (user) dan pelaku. Kan, tidak adil rasanya kalau dalam sebuah transaksi yang dilakukan secara bersama-sama sementara yang harus mendekam di jeruji besi adalah satu pihak saja. Usulan ini juga pernah disampaikan oleh Reza Indragiri Amriel, yaitu pemidanaan pekerja seks tipe voluntary prostitute.

Nah, dalam konteks pembahasan RUU KUHP maka konteks tersebut bisa menjadi bahan bagi para policy maker dalam merumuskan norma-norma hukum berkaitan dengan prostitusi online ini.

Ketiga, bagaimana mengembangkan sistem sanksi sosial kepada pesohor yang melakukan praktik-praktik bisnis lendir daring ini. Sanksi tersebut misalnya tidak menonton lagi sinetron si aktris tersebut.

Sanksi sosial sebenarnya diperlukan dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku bisnis lendir daring ini. Dengan efek jera itu, diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Yang berikutnya, pelaku bisa instrospeksi diri terhadap perbuatan yang dilakukannya. Apa lagi artis sebagai publik figur tidak hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, tetapi menjadi role model bagi khalayak. Termasuk kepada anak-anak yang sedang bertumbuh dan berinteraksi dengan TV. Artis biasanya menjadi panutan bagi remaja yang sedang mencari jati dirinya.