Sebagai seorang pelajar yang telah mengenyam 12 tahun masa pendidikan, saya sudah merasakan manis pahitnya menjadi siswa, termasuk menjadi kelinci percobaan dari berbagai rencana pemerintah yang telah dikampanyekan dengan suara keras setiap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pertama, kebijakan baru berupa Kurikulum 2013 yang mulai muncul sejak tahun pelajaran 2013-2014. Pada masa itu, saya yang masih kelas enam harus mempelajari dua macam buku dengan kondisi sudah bersiap akan melaksanakan Ujian Nasional.

Sebelumnya, kami mempelajari buku-buku KTSP mengingat penyaluran buku Kurikulum 2013 yang lama, terutama ke sekolah di perdesaan seperti sekolah saya. Namun, kami kaget dengan keluarnya soal UN 2014 yang seluruhnya menggunakan Kurikulum 2013, dengan muatan materi yang berbeda.

Kedua, angkatan saya adalah kelinci percobaan (lagi) dari UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Berbagai rangkaian Try Out yang kami jalani dengan mengarsir lingkaran serasa tidak berguna karena Ujian Nasional yang kami laksanakan hanya dengan satu klik di komputer.

Berbagai kesalahan sistem kami rasakan, mulai dari server down, mati listrik, sampai komputer error. Ujung-ujungnya berdampak pada nilai UNBK saya yang pasti akan insecure kalau disandingkan dengan nilai TO saya.

Masuk SMA, kami mulai gujih dengan hal yang menyulitkan lagi. Pada masa itu sedang gencar-gencarnya pemeringkatan sekolah berdasarkan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Ya, SKTM. Jadi, calon siswa yang memiliki SKTM otomatis akan masuk di peringkat atas, baru calon siswa yang berprestasi, dan tentunya terakhir siswa yang biasa-biasa saja akademiknya.

Mungkin tujuannya bagus, sebagai usaha pemerataan pendidikan. Namun, di sisi lain hal ini dijadikan peluang oleh banyak siswa yang akademiknya “biasa saja” untuk membuat SKTM dadakan. Mereka yang sudah di batas bawah pemeringkatan tiba-tiba bisa naik pesat cuma karena SKTM express ini.

Apa pantas siswa yang hapenya berlogo buah digigit separo untuk menggunakan SKTM dalam mendaftar sekolah? Akibatnya banyak siswa yang tergeser ke pilihan keduanya, bahkan walaupun sebenarnya mereka lebih berprestasi.

Kalau dilihat-lihat berdasarkan curhatan saya tadi, seharusnya Indonesia sudah maju pendidikannya. Pasalnya, hampir setiap tahun selalu ada saja perubahan yang ‘katanya’ akan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Namun, memang benar begitu adanya?

Faktanya, peringkat Indeks Pembangungan Manusia Indonesia memang naik, tapi masih peringkat 6 di Asia Tenggara.  Sedangkan dalam pemeringkatan PISA yang menyorot kondisi pendidikan, Indonesia bisa dibilang masuk ‘sepuluh besar’ tetapi dari peringkat paling buncit, yaitu peringkat 72 dari 77 negara.

Kementerian bilang hal ini karena kompetensi guru dan sistem pendidikan yang masih kuno, masih feodalistik katanya. Tapi apa mereka tanya siswanya? Menjadi siswa berarti menjadi saksi hidup dalam dinamika perubahan pendidikan Indonesia ini, yang tidak jelas arahnya ke mana.

Salah satu masalah yang dominan adalah keberadaan sistem pendidikan di Indonesia yang bukan ditujukan sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sebagai usaha untuk mengampanyekan calon pemimpin bangsa.

Bisa dibilang, setiap pergantian Presiden, atau bahkan Menteri, selalu ada saja kebijakan baru yang tidak jarang memancing kontroversi dari publik. Teman-teman saya yang notabene tidak peduli saja ikut protes, karena mereka lelah untuk beradaptasi dengan kebijakan baru yang nggatau seperti apa realisasinya.

Kita lihat saja, kembali pada tahun 2013, Menteri Pendidikan kala itu, Mohammad Nuh, mengubah KTSP menjadi Kurikulum 2013 (mungkin biar kurikulumnya tidak kuno). Banyak pro dan kontra yang terjadi terutama karena sistem belajar mengajar Kurikulum 2013 yang berbeda jauh dari KTSP.

Ketika Mendikbud berganti ke Anies Baswedan, terjadi perubahan lagi. Kurikulum 2013 dibatasi di mana sekolah yang belum siap menggunakan Kurikulum 2013 tetap menggunakan KTSP. Yang katanya mau memeratakan pendidikan malah menggunakan kurikulum yang berbeda.

Waktu berlalu dan jabatan berganti. Giliran Muhadjir Effendy menjadi Mendikbud dengan kebijakannya yang ngga kalah kontroversial, apalagi kalau bukan Full Day School. Saya yang saat itu sudah SMA merasakan imbasnya.

Biasanya kegiatan selesai pukul dua, sekarang jadi sampai pukul empat. Belum ditambah kegiatan ekstrakurikuler yang panjang. Saya masih beruntung, di sekolah teman saya ada yang bahkan kegiatannya sampai jam tujuh sore.

Entah tetap dilaksanakan atau keburu diprotes siswanya. Memang kami jadi dapat libur dua hari dalam seminggu. Yang pada akhirnya satu hari untuk kegiatan ekstrakurikuler dan satu harinya untuk mengerjakan PR.

Ada lagi kebijakan lainnya, zonasi namanya. Sekali lagi, mungkin tujuannya (katanya) untuk pemerataan pendidikan. Namun, malah berdampak pada penyengsaraan pendidikan.

Masalahnya, pemerataan ini tidak diimbangi pemerataan fasilitas yang ada. Banyak anak desa yang sebenarnya pintar, tapi kurang bejo karena tidak masuk zonanya sekolah favorit, sehingga harus masuk ke sekolah yang fasilitasnya kurang di desanya.

Belum lagi kebijakan lain seperti bantuan siswa dalam bentuk KIP, Dana Bos, Beasiswa Tak Mampu, atau lainnya yang saya rasa tumpang tindih akibat pencitraan para birokrat.

Mungkin saja dalam waktu dekat ini Mas Menteri kita yang baru, Nadiem Makarim, akan menciptakan kebijakan yang sepenuhnya baru, alih-alih kebijakan yang telah ada, demi kepentingannya mendapatkan hati rakyat.

Sebenarnya masih banyak masalah yang ada, tapi intinya adalah kebijakan pendidikan Indonesia yang terus berubah total sebenarnya malah menyulitkan para siswa, meskipun kelihatannya bertujuan baik.

Ingin rasanya saya memberi solusi, tapi sepertinya solusi untuk permasalahan yang ruwet ini tidak akan mudah untuk dipecahkan. Pada akhirnya, kita hanya bisa berdamai dengan keadaan.

Mau bagaimana juga, yang namanya pendidikan pasti selalu lekat dengan dunia perpolitik. Kita berdoa saja, semoga para birokrat yang duduk di kursi empuk itu berbaik hati untuk mencerdaskan bangsa yang memilihnya ini.