Orang yang belum bekerja langsung semringah penuh harap tatkala presiden Jokowi dengan bangganya berkata, "Program Kartu Prakerja akan diluncurkan." Dana pemerintah yang berjumlah triliunan dianggarkan. Sebabnya tentu karena negara punya banyak dana. Targetnya 5,6 juta orang bisa menggunakan kartu ini.

Kartu Prakerja sasarannya adalah orang yang belum bekerja maupun orang yang terkena PHK. Tetapi lebih diprioritaskan untuk yang PHK. Pelatihan yang didapat akan mampu meningkatkan kompetensi, sehingga pemuda-pemudi negeri ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Begitulah harapan yang diusung.

Karena permasalahan dari program ini begitu banyak. Program yang sepertinya dipaksakan. Terlalu cepat-cepat ingin dilaksanakan. Sebab katanya agar bisa cepat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saking banyaknya yang mengakses websitenya, servernya sampai tidak bisa diakses.

Tentunya tak ada yang mempermasalahkan program ini. Semuanya kompak dan terima saja. Sebab niatnya adalah membantu masyarakat. Apalagi di masa wabah virus Corona ini, masyarakat jadi memiliki sebuah harapan. Harapan untuk sedikit meringankan beban kesulitan hidupnya masing-masing.

Sayangnya program ini menimbulkan beberapa masalah. Sebab sasaran awalnya yang harusnya sudah didata. Sasaran awalnya adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk mendapatkan kartu ini. Tetapi setiap orang mencoba untuk mendapatkan kartu prakerja.

Semua orang diperbolehkan untuk mendaftar. Jadi siapa pun, baik yang bekerja maupun belum, bisa mendaftar secara gratis. Tapi tidak akan lolos dengan mudah. Sebab ada seleksinya.

Pertanyaannya, kenapa sebelum mendaftar tidak diseleksi terlebih dahulu? Kenapa mesti mendaftar dulu? Kan kesannya jadi kerja dua kali. Memangnya sanggup menyeleksi jutaan pendaftar? Apakah sumber dayanya sudah cukup? Heran, tak efisien sama sekali.

Kedua, tidak adanya syarat penilaian yang lolos seleksi. Hal ini menimbulkan prasangka. Mereka akan bertanya pada dirinya, kenapa bisa lolos? Lalu ia membandingkan dengan dirinya. Penilaian seperti apa yang bisa meloloskan seseorang? Terkesan tidak transparan sama sekali.

Jangan membuat masyarakat teperdaya oleh harapan palsu terus-menerus. Pemerintah seperti tidak peduli terhadap masyarakat. Yang dipedulikan adalah program terlaksana, beres. Masyarakat mendapat manfaat atau tidak akan dipikirkan nanti. Kalau programnya sudah berjalan. Dan mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat.

Kembali ke kartu ini, program yang seharusnya mampu mengurangi pengangguran. "Pengangguran bukan digaji, tetapi mendapatkan uang," begitu kata presiden. Uang untuk meningkatkan skillnya.

Dibiayai oleh negara langsung. Untuk meningkatkan kompetensi yang belum dimiliki, sehingga pengangguran akan mempunyai skill yang dapat diperlukan untuk bekerja nantinya. Tetapi sepertinya implementasinya agak berbeda.

Kartu Prakerja pun bekerja sama dengan startup seperti Tokopedia, Ruang Guru, Bukalapak dan sebagainya. Kesan profesional kuat dibangun agar mendapat penilaian baik dari masyarakat dan juga program terlaksana dengan baik. Manfaat yang didapatkan adalah pelatihan online, uang insentif dan sertifikat.   

Pelatihan dalam bentuk online bagaimana caranya? Contohnya seperti menonton youtube, hanya satu arah saja. Menurut saya hal ini membosankan. Kartu Prakerja seperti Skill Academy. Oh iya, yang punya sama ya? 

Menonton berpuluh-puluh video pada sesuatu yang tidak diminati, apakah tidak bosan dan jenuh? Dan apakah skill yang kita miliki akan meningkat pesat? Kalau knowledge mungkin iya, tapi skill? No.

Terakhir bisa dapat sertifikat telah selesai mengikuti pelatihan. Hanya dengan menonton video, plus uang insentif yang bisa dicairkan melalui akun Gopay, Ovo dan lainnya. Memangnya semua orang punya Gopay? Pun dapat tambahan dana kalau sudah isi survey online.

Apakah ada tolok ukur bahwa kompetensi dan skill dari peserta yang telah lolos seleksi akan meningkat? Pemerintah perlu untuk mengukur hasil dari program kartu prakerja ini. Agar setidaknya program ini bukan hanya sebagai pelengkap. Bukan hanya sebagai program yang penting terlaksana. Tetapi program pemerintah yang dapat mengembangkan masyarakat.

Pemerintah dapat mengevaluasi dan melihat apakah memang program ini bermanfaat? Sejujurnya saya meragukan hal itu. Sebab ketika telanjur berharap, biasanya yang didapatkan adalah kepahitan. Maka pemerintah tentu punya pertimbangan sendiri untuk melaksanakan program ini. Sehingga ketika nantinya program ini telah selesai dilaksanakan, akan ada kritik yang dapat membangun.

Program pemerintah harusnya melewati tahap-tahap pengujian terlebih dahulu sebelum diimplementasikan di masyarakat. Pengujian dalam hal ini agar ketika diimplementasikan di masyarakat hanya mendapat kritikan yang benar-benar penting. Jadi tinggal penyempurnaan. Bukannya protes berlebihan yang menjadikan programnya terhambat pelaksanaannya. 

Asalkan bukan untuk kepentingan segelintir orang, tetapi demi untuk kepentingan masyarakat. Mungkin kesalahan program seperti ini dapat termaafkan. Tetapi, masyarakat akan makin antipati jika program asal jadi langsung mendapat tempat implementasi. 

Kalau kepercayaan masyarakat mulai pudar, lalu siapa yang akan berjalan bersama pemerintah membangun negeri? Masyarakat akan enggan. Maka pemerintah harus punya rencana, punya uji coba dan melakukan evaluasi.

Sekian tulisan yang terlalu banyak tanda tanya ini. Semoga Kartu Prakerja juga merupakan program yang penuh dengan kejelasan, bukan penuh tanda tanya.