Perhelatan pemilihan caleg dan pilpres sebentar lagi. Masih ada beberapa hari lagi untuk kita mempersiapkannya. Kita punya jagoan masing-masing dan kita tunggu takdir berpihak pada siapa.
Soal pilih memilih, biasanya yang namanya wong ndeso kadang tak perlu tahu atau kenal orangnya. Yang penting ia memberi uang saku. Mungkin tidak semua seperti ini, tapi simaklah obrolan-obrolan di warung kopi, apa yang saya utarakan tidak jauh berbeda dengan apa yang Anda simak.
Seharusnya masyarakat yang sudah melek politik dan menganut paham antikorupsi bisa memberi pelajaran pada masyarakat awam lainnya. Terlebih lagi para anggota tim sukses seorang caleg, mereka harus memahamkan pada massa yang diburunya. Tentunya pembelajaran ini tidak mudah, mengingat cara bersosialisasi seorang caleg berbeda-beda, ada yang kurang interaktif dan ada juga yang sudah familiar.
Bisa dibayangkan jika pemilih hanya disuguhi gambar seseorang tanpa pernah tahu latar belakang orang yang terpampang tersebut. Ini sangat mungkin terjadi, terutama pada caleg pemula; bahwa untuk menggaet pemilih, tidak ada jalan lain selain iming-iming uang karena mereka beranggapan bahwa sangat tidak mungkin orang yang tidak mengenalnya akan memilih dirinya.
Kembali ke keinginan hampir seluruh masyarakat untuk menikmati suasana tiadanya tindakan korupsi di setiap transaksi publik, tentunya para pemilih ini juga harus bersikap lebih tegas untuk menolak politik uang. Para pemilih itu harus mulai melihat bahwa uang bukan lagi pertimbangan seseorang untuk memilih seorang caleg yang pada akhirnya duduk di gedung dewan.
Pilih yang Kredibel atau dari Daerah Sendiri
Salah satu cara bentuk pertanggungjawaban masyarakat untuk tidak melanggengkan korupsi adalah saat pemilu ini. Saat mereka berani berkata tidak untuk uang yang ditawarkan padanya, maka mereka sudah mempunyai keabsahan untuk berteriak-teriak sebagai pendukung antikorupsi.
Pilihlah calon-calon yang kredibel dengan latar belakang baik dan jujur. Selain itu, juga perlu masyarakat lihat adalah riwayat dalam pekerjaan: apakah ia tergolong orang yang bertanggung jawab, jujur, dan punya komitmen di bidangnya.
Kebiasaan yang terjadi, seseorang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan biasanya mempunyai niatan besar dalam pekerjaannya.
Bila itu semua tidak memungkinkan bagi kita untuk menentukan pilihan, ada cara aman lagi yang bisa diterapkan. Pilihlah caleg yang asli putra daerah atau berasal dari daerah pemilihan itu. Dengan berbagai pertimbangan caleg yang berasal dari daerah asal pemilihan mempunyai kemungkinan.kecil untuk berbuat semena-mena terhadap harapan para pemilih di daerahnya.
Caleg yang masih tinggal berdekatan dengan konstituen memudahkan pemilihnya untuk langsung komplain jika sewaktu-waktu mereka mencederai janji.
Tak peduli dengan latar belakang partai yang mengusungnya, caleg yang berasal dari daerah yang sama dengan pemilihnya akan cenderung mempunyai ikatan batin dengan pemilihnya.
Dari sini bisa kita melihat keseriusan partai pengusung caleg. Apakah ada caleg yang ditempatkan di dapil yang bukan secara emosional mempunyai keterkaitan dengan konstituennya tersebut.
Nah, jika ada caleg yang ditempatkan pada jarak yang jauh dengan asal kelahirannya, bisa dipastikan partai tersebut bermasalah. Biar bagaimanapun, konstituen berhak disuguhi dengan orang-orang yang dikenalnya, bukan asal menempatkan.
Godaan Amplop Pemicu Korupsi
Mari bersama-sama mencegah bibit awal korupsi ini, yaitu memilih karena amplop. Masyarakat harus komitmen dan jangan lagi menyalahkan pejabat publik sebagai oknum tukang korupsi.
Godaan nominal dalam amplop saat pemilu laksana jamur di musim hujan. Bayangan kemudahan sesaat dari jumlah nominal yang tak seberapa membuat orang sering alpa.
Kealpaan yang sering kali membuat kita nirlogika dan melupakan nurani yang ada. Hal-hal kecil seperti ini membuai mimpi kita dan sesaat terlena menjadi oportunis.
Mental oportunis harus bersama-sama diperangi untuk melihat kepentingan yang lebih panjang. Nominal yang biasanya habis dalam sehari jangan membuat kita lupa akan tujuan politik.
Pemilu adalah sarana kontrak sosial paling masuk akal untuk memasrahkan sebagian hak publik kita kepada pejabat publik. Tentunya sangat tidak elok bagi para pemilih ini berteriak-teriak penuh kebencian sedang dirinya sendiri tak mau kehilangan kesempatan untuk korupsi jika ada kesempatan.
Jika fenomena wani piro (berani berapa) di setiap perhelatan pemilu masih terjadi, harusnya kita malu berteriak antikorupsi. Kita wajib memulai dari diri masing-masing. Dan pemilu adalah sarana paling pas untuk mengukur mental antikorupsi di negeri ini. Siapkah kita?