Front Pembela Islam (FPI) memiliki potensi berkuasa di Jakarta. Ormas ini dipastikan berkuasa jika Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Bagaimana tidak, sejak awal pencalonannya, Anies merangkul FPI sebagai partner dalam afiliasi politiknya. Bahkan, Anies memastikan FPI akan mendapat dana dari APBD DKI Jakarta. Padahal, ormas ini memiliki rekam jejak buruk dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Ormas Radikal

Sejak pertama kali berdirinya, FPI acapkali membuat keonaran dan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Sepak terjang tindakannya telah menciptakan keresahan di negeri ini. Ormas ini tidak saja radikal dalam tindakannnya, namun juga ekstrim dalam pemahaman keagamaannya.

Dalam beberapa aksinya, FPI berulang kali melakukan aksi kekerasan dengan menafikkan keamanan dan ketertiban umum. Aksi yang pernah dilakukan seperti penyerangan dan perusakan terhadap rumah ibadah (2005), membakar rumah makan dan restoran (2011), perusakan kafe (2004), penyerangan terhadap aliran kepercayaan (2007) dan masih banyak lagi tindakan kekerasan lainnya.

Sedangkan dalam pemahaman keagamaannya, FPI memahami ajaran agama secara tekstual. Seperti halnya dalam memaknai kepemimpinan, FPI menafsirkan teks agama secara tekstual ayat-ayat tertentu untuk menguatkan pendapatnya perihal haramnya kepemimpinan non-Muslim. Sikapnya tidak hanya menolak non-Muslim sebagai Gubernur, namun juga kerap berujung demonstrasi anarkis dan ancaman intimidasi.

Pemahaman keagamaannya yang sangat kaku, menimbulkan suatu sikap yang membawa permusuhan dan kebencian yang berkaitan dengan etnik dan agama. Padahal kita tahu Indonesia merupakan negara yang berasas Pancasila, bukan asas agama tertentu. Artinya, semua warga negara memiliki hak untuk menduduki jabatan apapun tanpa mewajibkan pemeluk agama tertentu untuk menjadi pemimpin.

Dalam berdakwah, FPI menempuh aksi-aksi kekerasan. The Wahid Institut mencatat dalam laporannya (2010), bahwa FPI merupakan pelaku tindakan intoleransi beragama tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2010, dari semua tindak kekerasan di tanah air, 30% dilakukan ormas ini. Setara Institut juga mencatat, sepanjang tahun 2007-2010, FPI merupakan pelaku tindakan kekerasan terbanyak di Indonesia, dengan 107 kekerasan.

Ini semua menunjukkan bahwa FPI merupakan ormas yang tidak memahami substansi ajaran Islam. Mereka mengatasnamakan ayat suci agama untuk menebar teror dan pengrusakan dengan jalan kekerasan. Tindakan atas nama agama ini tentu saja tidak mencerminkan substansi ajaran agama itu sendiri, karena beragama berarti menjaga nilai-nilai universal seperti kedamaian dan persaudaraan.

Islam bukan agama yang membawa kobaran api kebencian yang melahirkan kekacauan dan kerusakan. Islam juga bukan agama yang menganjurkan umatnya untuk melakukan kekerasan dan perusakan atas penganut agama lain.

Islam memerintahkan umatnya agar berdakwah dengan cara-cara santun (al-mau’idzah al-hasanah), bijaksana (al-hikmah), dan argumentasi yang rasional (mujadalah bi al-lati hiya ahsan). Cara dakwah ini telah dipraktikkan oleh Wali Songo (Sembilan tokoh wali). Mereka menggunakan cara penyadaran daripada pemaksaan, apalagi kekerasan.

Jangan Sampai Berkuasa

Oleh karena itu, kita tidak ingin Jakarta dikuasai ormas radikal. Konsekuensi dari berkuasanya ormas radikal akan lebih banyak mudoratnya dari pada maslahahnya. Ideologi-ideologi transnasional perlahan akan memengaruhi cara beragama masyarakat di Ibu Kota yang pada selanjutnya ideology radikal akan menguasai Jakarta sebagai pintu untuk menguasai Indonesia.

Dalam beberapa hal kita telah kecolongan. Mereka perlahan melemahkan NU dan Muhammadiyah dengan mendiskreditkan tokoh-tokohnya seperti provokasi fitnah terhadap KH. Said Aqil, Buya Syafi’i, dan Prof. Quraish Shihab. Mereka menuduh ulama-ulama pro Pancasila sebagi kafir, munafik, dan liberal. Tujuannya sangat jelas, supaya pengikut ulama-ulama nusantara pecah belah.

Mereka berusaha memengaruhi umat Islam dengan berbagai ketakutan. Mereka menyebarkan kabar bahwa Islam sedang ditindas. Lalu semuanya mereka timpahkan kepada Presiden Jokowi yang dianggap antek PKI, China dan berbagai fitnah yang sangat deras mengalir, terutama di media sosial. Masyarakat menjadi korban empuk ideologi mereka di media sosial.

Jika Jakarta berhasil dikuasai, maka pengaruh ideologi radikal-fundamental di negeri ini akan semakin kuat. Kelompok ekstremis akan memiliki sumber dana baru yang besar dengan APBD yang lebih dari 70 trilliun, apalagi Anies Baswedani telah menjamin akan mendanai ormas ini melalui APBD jika terpilih menjadi Gubernur. Jika Jakarta sudah dikuasai maka menguasai Indonesia tinggal selangkah lagi.

Kekuasaan ormas radikal adalah ancaman nyata bagi tegaknya kesatuan bangsa. Boleh jadi sendi-sendi keberagaman bangsa Indonesia rusak karena kekuasaannya. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita semua untuk menjaga Ibu Kota dari infiltrasi ormas radikal.