Pada bulan Oktober tahun lalu, tagar ‘Jangan Suriahkan Indonesia’ sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter. 

Awal kemunculan tagar ini ketika massa yang sebagian besar merupakan alumni 212 menggelar aksi bela Tauhid. Aksi ini didasari insiden pembakaran bendera HTI oleh tiga pemuda GP Anshor di Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2018. 

Bendera hitam yang dibakar itu diyakini merupakan bendera organisasi terlarang HTI yang memang menggunakan kalimat Tauhid. Sehingga banyak umat muslim yang marah dan menganggap kejadian tersebut merupakan penghinaan terjadap kalimat Tauhid. 

Namun isu ini terus bergulir, dengan perbedaan pandangan antara satu orang dengan yang lainnya. Di media sosial, isu ini tidak henti-hentinya dibicarakan juga diperdebatkan.

Bahkan setelah proses hukum dan permintaan maaf oleh ketiga pelaku, massa kembali menggelar aksi bela Tauhid kedua yang diadakan di awal November 2018. Hal ini menyebabkan rasa khawatir dan takut akan adanya perpecahan di antara kaum muslimin, mengingat pelaku pembakaran bendera merupakan saudara seiman dan sebangsa.

Selain itu, narasi yang dikemukakan pendemo juga disertai dengan hate speech terhadap pemerintah. Ada unsur politis di dalam rangkaian aksi yang digelar. Aksi yang seharusnya berisikan pembelaan terhadap kalimat Tauhid, namun justru sering kali terdengar pekikan slogan ‘ganti presiden’ di dalamnya.

Jika kita kembali pada masa sebelum Suriah mengalami konflik berkepanjangan seperti yang masih terjadi hingga hari ini, ada kesamaan antara negara kita dengan mereka. Kekacauan yang terjadi di Suriah juga diawali dengan aksi anti-pemerintahan.

Terlepas dari seperti apa bentuk dan kebijakan pemerintahan yang pada saat itu dijalankan di Suriah, kesamaan politik berbalut isu agama inilah yang memunculkan rasa khawatir bagi mereka yang mengetikkan tagar ‘Jangan Suriahkan Indonesia’.

Mengutip dari penjelasan Muhammad Syarif Sawwaf, rektor Universitas Ahmad Kuftaro di Damaskus, menyatakan bahwa sebelum perang terjadi, terdapat intimidasi terhadap umat Kristiani di Suriah. Terdapat hasutan dan pembunuhan terjadi dengan nama Islam atau Kristen, membunuh sekte yang lain di Suriah.

Tindakan-tindakan teror ini memang disengaja untuk membuat kerusuhan. Sehingga ketika pertumpahan darah telah terjadi, maka label ‘perang saudara’ yang disematkan. Tanpa melihat bahwa isu politik berada di balik layar, menginginkan kekuasaan untuk jatuh dari genggaman klan Assad.

Padahal kehidupan beragama di Suriah cukup moderat dan sangat toleran, seperti yang disebutkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Suriah. Dan konflik Suriah berkaitan erat dengan berbagai kepentingan politik regional dan global tetapi ada yang memainkan isu agama di dalamnya.

Kembali ke Indonesia, intimidasi juga pernah terjadi dengan agama yang memainkan peran untuk kepentingan politik semata. Bahkan intimidasi ini tidak menyasar pada mereka yang masih hidup saja, tetapi mereka yang sudah menjadi jenazah juga mengalaminya.

Masih segar di ingatan kita bagaimana masyarakat yang memilih calon Gubernur yang non-muslim diancam tidak akan disalatkan jenazahnya. Dari kasus mantan Gubernur Ahok, kita bisa bercermin sejauh mana politisasi agama sudah terbentuk di Indonesia.

Terlebih lagi dengan tahun 2019 kita akan berpesta politik secara besar-besaran dan tidak sedikit isu agama dimanfaatkan demi kepentingan elite politik. Kita bisa melihat pesan kebencian yang disuarakan dari mimbar ke mimbar, hoaks mengenai penganiayaan ulama hingga pengelompokan antara partai Allah dan partai Setan.

Ketika menghadiri acara haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsy di Solo, Habib Luthfi sempat menegur dengan keras segelintir orang yang mencampuradukkan kegiatan ibadah (haul) dengan kampanye politik. Pastinya tindakan Habib Luthfi merupakan bagian dari menjaga keutuhan negara, menghindari perpecahan antara dua kubu pendukung pasangan calon presiden.

Upaya Habib Luthfi ini sama seperti yang pernah disebutkan oleh Sekjen Alsyami, M. Najih Arromadloni dalam seminar bertajuk Jangan Suriahkan Indonesia, bahwa Indonesia jangan sampai jatuh dalam perangkap politisasi agama seperti Suriah. Menjadi kewajiban setiap warga negara untuk selalu menjaga negara dari setiap upaya yang akan merugikan kehidupan bernegara.

Karena tanpa suatu negara, kita tidak bisa menjalani kehidupan beragama, maka menjaga negara untuk tetap damai menjadi bagian dari menjaga agama. Dan ketika negara sudah mengalami kekacauan, maka pihak luar akan mendapatkan kesempatan melalui instabilitas untuk menyusup dan menunggangi perpecahan.

Di Suriah, pihak-pihak yang menunggangi konflik ini adalah kelompok yang ingin menggantikan sistem negara dengan sistem Khilafah dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Dan ternyata kita juga sudah memilikinya di Indonesia.

Di Indonesia terdapat HTI yang ingin mendirikan negara Khilafah. Meski sudah dikategorikan organisasi terlarang oleh negara, namun masih terdengar semangat seruan negara Khilafah oleh mantan anggota dan pendukungnya. Tidak tanpa alasan mengapa HTI kemudian ditiadakan. Organisasi ini ingin mengubah ideologi negara menjadi negara Islam. Lalu bagaimana dengan Pancasila yang selama ini menjadi pengikat keberagaman bangsa Indonesia?  

Di suatu video yang viral, jubir HTI Ismail Yusanto menyerukan 2019 ganti sistem. Dan ketika dirinya didesak untuk menjawab pertanyaan dari jurnalis Aiman Witjaksono, ‘Apakah Khilafah versi HTI akan mengubah Pancasila’, Ismail Yusanto tidak memberikan jawaban pasti bahwa HTI akan tetap menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar negara.

Selain itu, di Indonesia juga terdapat kelompok-kelompok teroris yang terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda. Sebut salah satunya jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang bertanggung jawab atas rangkaian ledakan bom bunuh diri di Surabaya tahun lalu. Tindakan-tindakan teror semacam ini sudah ada di Suriah, sebelum konflik terjadi. Umumnya teror berupa ledakan bom mobil yang menargetkan instansi pemerintahan Suriah.

Akhirnya kembali kepada diri kita, sanggupkah kita diwarisi negeri seindah Nusantara ini? Orang yang berpikir akan mampu melihat dengan baik segala informasi, nasihat ataupun ajakan yang jernih pada pembangunan negara atau hasutan yang berujung pada kehancuran negara.

Gelombang deras informasi terutama di dunia maya kini melanda negeri. Sepatutnya kita mengharuskan diri untuk mengambil informasi dari para pakar di bidangnya. Bukan sembarang orang yang dengan mudah mendaulat diri menjadi pengamat, merasa paling tahu lalu menebar hasutan, menuduh tanpa data hingga berujung saling membenci antarwarga negara.

Berpikir adalah penyelamat, terutama dalam menutup celah kekisruhan pada Pemilihan Presiden nanti. Silakan mencari dan menerima segala berita dan informasi, tapi jangan jadikan informasi yang hadir hanya sebagai penguatan keyakinan. 

Informasi yang harus kita serap adalah pengetahuan yang nyata, berbasis data, disampaikan oleh pakar di bidangnya dan dengan rekam jejak yang benar. Negara dan bangsa ini membutuhkan warga yang berpikir dan bertindak dengan benar.