Pembahasan mengenai pemilu tidak pernah selesai hanya sampai penghitungan suara. Lebih dari itu, pembahasan soal pemilu terus menjadi topik yang menarik dalam diskusi mengenai dinamika politik di Indonesia. Satu di antara pembahasan tersebut yakni soal politik dinasti yang umum ditemui dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 baru saja berakhir. Bukannya selesai, Pilkada 2020 justru menyisakan perbincangan baru di masyarakat. Satu hal yang terus jadi perbincangan sampai dengan saat ini adalah pencalonan anggota keluarga para pimpinan dan pejabat negara

Paling populer sebut saja pencalonan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Walikota Surakarta, serta menantunya, Bobby Nasution sebagai Calon Walikota Medan. Selain itu, ada lagi pencalonan putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah sebagai Calon Walikota Tangerang Selatan.

Politik dinasti memang bukanlah praktik baru dalam dinamika politik di Indonesia. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, sudah ada beberapa dinasti politik yang lebih dulu lahir. Salah satu yang terkenal adalah dinasti politik Ratu Atut Chasanah di Banten yang menjadi salah satu dinasti politik terkuat di Indonesia.

Selama penyelenggaraan Pilkada 2020, setidaknya terdapat 158 kandidat yang menjadi bagian dari praktik politik dinasti. Naik hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 yang hanya berjumlah 52 kandidat. Artinya bahwa dari tahun ke tahun, fenomena politik dinasti berkembang menjadi fenomena umum yang menghiasi kontestasi politik di Indonesia.

Politik dinasti selama ini dianggap sebagai praktik yang buruk dalam negara demokrasi. Hal ini didukung dengan adanya fakta di mana daerah yang melanggengkan praktik politik dinasti terlibat  dalam kasus korupsi.

Selain itu, praktik politik dinasti juga banyak dianggap sebagai praktik yang semata-mata melanggengkan kekuasaan oligarki hingga menghambat pembangunan daerah yang akhirnya hanya menghimpun kekayaan kepala daerah terpilih dan keluarganya.

Antara Kompetensi dan Sumber Daya Politik

Politik dinasti mempunyai artian sebagai praktik politik yang melanggengkan kekuasaan dengan cara mewariskan atau melebarkan kekuasaannya melalui anggota keluarganya dengan turut serta sebagai aktor politik yang berkontestasi. Kekuasaan yang tersebar dan turun temurun yang dikuasai oleh satu keluarga kemudian disebut sebagai dinasti politik.

Dalam diskusi mengenai politik dinasti, tidak ada aturan hukum maupun proses politik yang menyimpang sehingga politik dinasti dikatakan sebagai hal yang dilarang.

Artinya jika melihat aspek legalitas, bukan menjadi sebuah masalah jika ada anggota keluarga dari seorang pejabat pemerintahan yang dipilih melalui proses politik kemudian mencalonkan diri untuk merebutkan jabatan politik.

Dilihat dari sisi hukum maupun aturan yang berlaku, larangan terkait praktik politik dinasti memang sudah pernah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada pada pasal 7 ayat q.

Dalam pasal tersebut kurang lebih mengatakan bahwa warga negara yang dapat menjadi kepala daerah tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan petahana yang dalam hal ini adalah hubungan darah baik itu secara vertikal maupun horizontal kecuali setelah melewati jeda satu periode.

Namun dalam perkembangannya, pasal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 dengan alasan terlalu asumtif dan bersifat politis.

Apa yang menjadi alasan MK sejatinya cukup adil jika melihat dari dua sisi yang berbeda. Terlalu cepat untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa mereka yang datang dari keluarga petahana sudah pasti mempunyai dampak negatif terlepas dari apa yang dilakukannya nanti. Kompetensi dan integritas calon menjadi tertutup hanya karena hal yang sifatnya kodrati dan tidak bisa dihindarkan.

Terlalu naif apabila melihat praktik politik hanya dari sisi etika tanpa mempertimbangkan hal lain yang juga mempunyai pengaruh. Lagi pula secara esensi, memang politik bicara kekuasaan, siapa yang kuat dia yang menang. Tidak ada jaminan pula mereka yang datang dari luar keluarga petahana bisa menjadi pemimpin seperti apa yang diharapkan banyak orang.

Kontestasi politik melalui pemilu juga berarti menggunakan sumber daya yang dimiliki para calon untuk dapat memenangkan dirinya. Artinya untuk menang atau mempertahankan kekuasaan, para calon harus siap mengeluarkan kekuatan yang mereka punya untuk bertarung. Bisa dari sumber daya modal, kekuatan jaringan, atau ketokohan yang dimiliki para calon.

Hasil dari kontestasi politik yang mereka jalani adalah harga yang sudah mereka bayar untuk berjuang. Toh semua dilakukan melalui mekanisme yang legal dan sesuai prosedur.

Betul bahwa muncul kesan politik adalah hal yang transaksional, namun hal tersebut terjadi akibat konsekuensi dari sistem politik yang dijalani saat ini. Mendambakan seorang pemimpin ideal tanpa ada kekuatan lebih untuk memenangkannya hanya akan menjadi utopia.

Preferensi Pemilih

Dalam kontestasi politik di negara demokrasi, rakyat diposisikan sebagai juri yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Artinya bahwa dalam konteks demokrasi prosedural, rakyat memegang peranan penting untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin daerah yang mereka tempati.

Mekanisme yang dibuat dalam pemilihan umum memungkinkan rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Dalam proses pemenangan calon kepala daerah, salah satu variabel yang tidak bisa dilepaskan adalah pemilih. Pemenangan suatu calon dalam pemilihan umum sangat besar pengaruhnya dari jumlah pemilih yang memilih mereka.

Jika dikaitkan dengan politik dinasti, maka praktik tersebut tidak bisa dilepaskan juga dari keterlibatan rakyat yang memilih. Sederhananya, dinasti politik yang terbentuk tidak lain karena adanya rakyat yang memilih calon yang berasal dari keluarga dinasti.

Pada poin ini, perdebatan politik dinasti bergeser tidak hanya soal mereka yang mencalonkan diri, tapi juga sosialisasi dan pemasaran politik yang dilakukan para calon kandidat selama mereka berkampanye untuk menarik hati para pemilihnya.

Sudut pandang pemilih pada proses ini kemudian menjadi hal yang paling menentukan. Jika dilihat secara lebih luas, pemilih di Indonesia sangat variatif. Banyak variabel yang mempengaruhi bagaimana pemilih memilih pilihannya dalam pemilu seperti latar belakang pendidikan, ekonomi, usia, jenis kelamin, bahkan sampai kepada lingkungan yang membentuk budaya politik pemilih.

Latar belakang yang beda membuat pilihan yang dimiliki masyarakat juga berbeda. Secara psikologis mereka akan memilih yang paling menguntungkan buat mereka, atau tokoh yang paling mereka kenal. Pada titik ini kemudian sumber daya politik yang dimiliki masing-masing calon tidak mutlak menjadi jaminan akan mampu menarik hati pemilih.

Oleh karena itu, para calon kandidat, entah mereka yang lahir dari keluarga dinasti atau bukan mempunyai kesempatan yang sama dalam menarik hati pemilih. Ketika di lapangan, tidak melulu soal sumber daya politik yang jadi privilese.

Beban pembuktian apakah seorang calon mempunyai kompetensi juga dilihat dari bagaimana komunikasi politik yang dibangun seorang calon kepada masyarakat.