Akhir-akhir ini makin santer terdengar berita tentang akan adanya penggeledahan oleh KPK terhadap kantor pusat PDIP. Publik makin yakin tatkala semua media ramai-ramai memberitakan mengenai kapan penggeledahan itu akan dilakukan.

Masyarakat terbelah saat mengetahui hal ini. Ada yang pro ada yang kontra. Bagi yang pro KPK, menganggap bahwa KPK masih berpikir strategi dan bagi yang kontra menuding KPK telah main mata dengan tersangkanya. Situasi makin runyam karena media memberikan informasi terlalu cepat dan cenderung spekulatif.

Kita lupakan kesimpangsiuran tentang jadwal penggeledahan tersebut, karena yang akan kita bahas adalah kebenaran akan informasi tentang rencana penggeledahan itu. Sebagaimana lazimnya proses hukum, tentunya tidak akan terlepas dari keberadaan surat resmi untuk memastikan legalitas sebuah tindakan hukum.

Apakah keberadaan surat rencana penggeledahan itu sudah diketahui oleh awak media? Surat itu sangat rahasia dan tidak pada tempatnya jika diketahui oleh yang tidak berkepentingan atau sampai bocor ke awak media mengingat derajat kerahasiaannya yang tinggi. Surat dengan tingkat kategori sangat rahasia akan mempunyai hak akses yang sangat terbatas.

Untuk surat-surat jenis ini hanya aparat hukum yang boleh mengaksesnya karena berkaitan dengan tugasnya sebagai penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan dan lain-lain. Kita harus memahami bahwa informasi yang rahasia akan menjadi masalah hukum tersendiri jika sampai bocor ke publik atau ke luar dari wilayah penguasaan aparat yang bertanggung jawab untuk menjaga informasinya agar tidak diakses secara bebas.

Kita harus memahami ini agar tak serta-merta mempercayai sebuah informasi yang berkaitan dengan masalah hukum.

Tidak Semua Informasi Terbuka, Ada yang Dikecualikan

Arsip Dinamis adalah arsip yang masih aktif dipakai dalam proses penyelesaian suatu pekerjaan dan tertutup aksesnya bagi pihak di luar penciptanya. Kita tidak serta-merta akan bisa mengakses informasi rahasia karena sudah ada UU NO 14 Tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengatur tentang keterbukaan dan ketertutupan Informasi publik.

Untuk mengamankan informasi dan fisik arsip perlu dilakukan pemberlakuan klasifikasi keamanan akses terhadap arsip dimaksud untuk mengantisipasi dampak apabila terjadi kebocoran informasi kepada yang tidak berhak sehingga berdampak terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.

Selain itu, keberadaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini juga dimaksudkan untuk melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Dalam UU KIP terutama yang tercantum dalam pasal 17 huruf a, ada beberapa informasi yang dikecualikan di sana yang aksesnya perlu ada izin dan aturan tertentu. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam UU KIP, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur yang berupa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tugas untuk menyajikan informasi publik ke pada masyarakat yang membutuhkannya.

Bila dilihat dari tugasnya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 UU NO 14 Tahun 2008 tentang KIP, PPID mempunyai peran penting karena disitu terpaparkan dengan jelas bahwa PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 

Melihat beban kerja PPID tentunya penyiapan pejabat yang nantinya harus menjadi PPID harus mempunyai komitmen kuat dalam pengelolaan informasi sekaligus penyajiannya.

Jika kita semua memahami hal ini, tentunya kita bisa menjadi lebih bijak untuk menyikapi segala informasi yang kita terima. Apakah benar dan dapat dipercaya informasi yang kita terima tersebut. Keributan soal surat penggeledahan yang akan dilakukan KPK seolah melecehkan aparat hukum.

Jika keberadaan surat itu sudah bocor, tentunya itu adalah kecerobohan, tetapi saya menyangsikan jika surat itu sampai bocor mengingat sifatnya yang rahasia. 

Namun jika keberadaan surat itu belum diketahui tanggalnya dan media sudah ramai memberitakannya itu adalah kejahatan karena memberitakan hanya berdasarkan asumsi bukan fakta. Dan ini kadang membuat aparat hukum terganggu dengan kegaduhan yang ada karena asumsi asumsi publik begitu bebas tersebar.

Kehati-hatian adalah cara agar kita tidak ikut ikutan merunyamkan suasana. Pemahaman akan kerahasiaan informasi dan validitas sumber adalah pengetahuan yang harus kita punyai agar kita tak terkecoh informasi yang hembuskan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Semoga kita makin cerdas untuk mengunyah informasi yang ada.