Acap kali kita menyakiti hati orang Papua tanpa sadar. Kita tidak merasa menyakiti, tetapi sesungguhnya ada yang tersakiti.

Ada beberapa kali saya membaca anak-anak muda dengan bersemangat menceritakan kisah-kisah kepahlawanan anggota keluarga mereka. Mereka bertutur tentang heroisme kakek mereka di masa muda, yang diceritakan kepada mereka sebagai cucu.

Di masa mudanya, kakek sebagai serdadu turut dalam pelbagai operasi militer, seperti operasi Trikora di Papua atau penumpasan Fretelin di Timor Timur. Mereka melintasi medan berat. Naik gunung, turun lembah, menyeberang sungai, hingga memanjat tebing. Keren. Mereka menumpas kaum separatis!

Para cucu-cucu itu takjub akan kehebatan sang kakek. Ketakjuban itu mereka tulis di Facebook atau di Twitter. Lalu, ia menyelipkan 'khotbah' tentang nasionalisme dan semangat 'harga mati' demi nusa dan bangsa.

Wajar. Siapa yang tak kagum pada kakek sendiri?

Namun, di belahan bumi lain di Nusantara ini, kisah-kisah kepahlawanan seperti itu justru kerap dirasakan seperti duri yang menusuk-nusuk. Tidak sedikit orang Papua mengenang operasi Trikora (dan pelbagai operasi militer lainnya) sebagai peristiwa kelam. Ingin dilupakan, tetapi tidak. Tidak bisa dan tidak akan. Sebab hal itu telah mengubah sebagian besar hidup mereka.

Rosa Moiwend, periset independen Hak Asasi Manusia (HAM) dari Papua, tak akan pernah dapat membayangkan kepahlawanan pada operasi Trikora. Justru sebaliknya, keluarganya kehilangan semua kekayaan yang paling berharga (yaitu keluarga dan kerabat) mereka justru karena operasi itu.

Hal itu dapat kita baca pada testimoninya yang pernah dimuat di laman resmi Unrepresented Nations & Peoples Organization (UNPO) tahun lalu. Dari kakeknya, ia justru mendapat cerita berkebalikan daripada kisah kakek serdadu yang dikagumi cucu-cucu tadi.

"Kakek-nenek saya mengalami Trikora. Pada waktu itu, keluarga saya tinggal di desa Ninati di selatan. Sebagian besar keluarga harus melarikan diri melintasi perbatasan ke Papua Nugini—hanya kakek tetap berada di Papua," tulis perempuan dari suku Malind ini.

"Desa kami yang dulu (kami tinggalkan) sekarang dihuni oleh suku-suku lain, dan kami kehilangan kontak dengan semua keluarga yang melintas perbatasan. Itu adalah kerugian pribadi terbesar bagi keluarga kami," lanjut perempuan yang bermukim di Jayapura itu.

Pelbagai operasi militer di Papua memang telah meninggalkan jejak hitam. Dubes AS untuk Indonesia, Francis Joseph Galbraith, pada tahun 1969 dalam suratnya kepada Kementerian Luar Negeri AS, menggambarkan bagaimana kepedihan yang diakibatkan kehadiran aparat keamanan yang masif di Papua..

Menurut dia dalam laporannya (Lihat: Surat Rahasia Dubes AS: Mengapa Anti NKRI Meluas di Papua?), para serdadu itu masuk seolah-olah pasukan penakluk yang siap mengambil barang-barang jarahan. Semua sektor penting di kehidupan masyarakat Papua di masa itu mereka ambil alih.

Layanan kesehatan memburuk. Sistem pendidikan kehilangan arah. Peluang ekonomi lenyap. Dewan perwakilan rakyat dibubarkan. Kebebasan berbicara dan berserikat juga dibungkam.

Bahkan, secara ekonomi, kehadiran militer juga menjadi beban. Sumber daya Papua yang tak seberapa, menjadi sangat terkuras oleh kehadiran ribuan tentara saat itu.

Bagi sebagian orang Papua, itu baru awal dari sebuah kehilangan yang lebih besar. Bagi Rosa, apa yang terjadi setelah apa yang ia sebut sebagai pendudukan (okupasi) Indonesia atas Papua (istilah ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia dan tidak akan pernah ditemukan pada pelajaran sejarah formal di bangku sekolah) bukan hanya soal penguasaan atas teritori Papua.

Hal itu juga merupakan pemaksaan perubahan atas pola pikir Orang Asli Papua (OAP) dan mengubah bagaimana OAP melihat diri mereka sendiri. Kadang-kadang pemaksaan dan perubahan itu terjadi tanpa disadari.

"Kami diajarkan hal-hal yang salah di sekolah, terutama tentang sejarah kami. Ini adalah semacam perbudakan mental: ajaran dan doktrin Indonesia mengatakan kepada kami, 'karena kami orang Papua, kami pantas diperlakukan tidak adil', dan kami tidak sadar telah menerima ini," tulis Rosa.

Seperti sebuah trauma, Rosa mengatakan pelbagai kejadian di Papua dalam kehidupan sehari-hari selalu mengingatkannya akan okupasi yang tengah dan terus berlangsung. "Kami melihat diskriminasi, rasisme, dan kekerasan di depan mata setiap hari," lanjut perempuan yang bermukim di Jayapura itu.

Menurut Rosa, orang Papua seakan dipaksa untuk melepas identitas ke-Papua-an mereka dan akhirnya kehilangannya. Mereka harus berubah menjadi Indonesia. Dan semua standar dalam hidup sehari-hari harus menurut standar Indonesia.

Rosa memiliki pengalaman ontentik untuk menggambarkan hal itu. Dan itulah yang memantik perlawanannya lewat aktivismenya di bidang HAM.

"Saya dulu adalah pembaca berita sore di sebuah acara TV lokal," ia bercerita.

"Dulu saya memiliki rambut gimbal pendek. Produser meminta saya untuk mengubah gaya rambut saya. Dia menyuruh saya menanggalkan gaya rambut gimbal dan meluruskan rambut saya sehingga terlihat 'lebih rapi', sesuai dengan standar TV nasional."

"Saya menolak. Lagi pula yang saya bawa adalah acara Lensa Papua, seharusnya menunjukkan bagaimana Papua yang sebenarnya, tetapi mereka ingin mengubah saya. Mereka kemudian memindahkan saya ke bagian lain, dan saya berhenti," kisah Rosa. (Sampai sekarang Rosa masih memelihara rambut gimbalnya).

Rosa masih mengingat peristiwa 16 Maret 2006. Ketika itu, setiap orang yang berambut gimbal ditangkap dan rambut mereka diminta dipotong. Razia rambut itu berlanjut selama dua minggu.

"Selama masa itu, banyak penduduk asli memotong rambut mereka. Saya tidak ingin memotong rambut saya, jadi saya bersembunyi sebentar dan tidak pulang ke rumah," tutur dia.

Bagi Rosa, rambut gimbal bukan sekadar soal rambut. "Kami memiliki rambut gimbal bukan karena kami suka reggae atau Rasta, tapi sebagai ideologi. Gimbal adalah identitas saya. Banyak teman saya dengan rambut gimbal merasakan hal yang sama. Gimbal telah menjadi simbol perlawanan dan simbol kebebasan Papua, sebuah tantangan terhadap apa yang telah diajarkan oleh negara Indonesia kepada kami."

Pengalaman serupa—tentang bagaimana indentitas asli Papua direndahkan dan ingin dihapus—dikisahkan oleh Ibrahim Peyon dalam tulisan kolomnya di Suara Papua (25/05/2018). Antropolog Universitas Cendrawasih yang kini menempuh studi S3 di Jerman itu menulis bagaimana dulu di masa kecil mereka dilabeli julukan 'Anak Koteka' sebagai ganti dari cap keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan.

Betapa Koteka juga diberi makna negatif, tampak pada penamaan sebuah operasi militer pada 1976-78 yang diberi nama Operasi Tumpas Koteka. Operasi ini menewaskan ribuan orang (menurut catatan Asia Human Right maupun Catholic Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Brisbane).

Padahal, menurut Ibrahim Peyon, dalam kolom yang diberi judul Perjalanan Benny Wenda: Dari Penjara Abepura ke Internasional dan Pimpin ULMWP, koteka adalah pakaian asli OAP.

Bila koteka dihancurkan dan dipatahkan, maka sebagai manusia OAP menjadi merasa telanjang, tidak berdaya, harga diri dan hidupnya direndahkan. Dengan memberi Koteka pada nama operasi penumpasan, itu sama saja dengan menghancurkan dan memusnahkan orang Papua dari kehidupan dan dunia mereka.

Tidak heran bila kemudian muncul gerakan masyarakat Koteka untuk melawan label-label diskriminatif dan merendahkan OAP. Di antaranya adalah terbentuknya Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK). Lembaga tersebut dibentuk untuk menghimpun semua masyarakat dan etnik yang berbudaya Koteka.

Di tengah represi dan hegemoni yang meluas dan sistematis, ada kalanya anak-anak Papua tanpa sadar menerima citra negatif yang dilabelkan kepada identitas asli mereka. Di masa kecil, Rosa mengenang bahwa ia dan anak sebayanya sudah terbiasa dengan pikiran bahwa rambut lurus lebih hebat daripada rambut keriting. Di masa sekolah, ketika melihat orang lain memiliki rambut lurus, Rosa memimpikan memiliki rambut panjang dan lurus.

"Bahkan mainan kami mengacu pada identitas orang lain. Hal yang sama dengan produk kecantikan. Misalnya, tidak ada bedak yang sesuai dengan warna kulit kami di toko-toko," kata perempuan yang dikenal aktif bekerja dengan masyarakat di tingkat akar rumput dan menggerakkan rakyat untuk mendokumentasikan situasi HAM di Papua setiap tahun serta untuk mengadvokasi hak-hak OAP.

Sekarang Rosa melihat tak ada alasan untuk tidak bersuara. Ia tidak mau lagi tunduk lalu kehilangan identitas ke-Papua-annya. Dan, rupanya kesadaran itu tak hanya ada pada dirinya. Ia melihat keinginan untuk mempertahankan jati diri itu semakin kuat dan juga semakin populer di kalangan anak-anak muda Papua. 

Kini, kata dia, semakin banyak t-shirt yang bertuliskan 'Saya Papua, Rambut Keriting dan Kulit Hitam'. Orang Papua semakin terbuka untuk mengungkapkan identitas diri mereka.

Tetapi perjalanan masih panjang. Tantangan pun tidak sedikit. Ia menilai represi terhadap identitas ke-Papua-an atas orang Papua masih akan terus berlanjut. Anak-anak Papua pun masih akan menghadapi ancaman kehilangan wawasan dan pengetahuan tentang siapa dirinya bila mereka dijauhkan dari sejarah yang sebenarnya.

Oleh karena itu, Rosa  mendorong para orangtua untuk mengajar anak-anak mereka tentang siapa mereka dan apa identitas mereka sebagai orang Papua. Jika orang tua tidak melakukan itu, kata dia, akan berbahaya karena pada suatu masa nanti, generasi ini ketika tampil menjadi penguasa di Papua, mereka juga akan menjadi generasi yang berpikiran seperti orang-orang yang 'menduduki' wilayah mereka dewasa ini.

Akibatnya, kata Rosa, mereka berkemungkinan harus bekerja keras lagi untuk melawan kaum mereka sendiri.

Di titik ini Rosa menilai bahwa gerakan untuk 'membebaskan' Papua bukan hanya terletak pada soal daya tahan fisik untuk sebuah gerakan jangka panjang. Tetapi juga tentang perjuangan untuk melawan atau mengubah pola pikir yang sudah lama tertanam.

Dan sebetulnya Rosa tidak hanya berbicara kepada orang Papua. Ia juga sedang berbicara kepada kita semua. Bahwa diperlukan perubahan paradigma dalam memahami Papua. Dengan demikian, kita tidak mudah memberi label-label negatif pada simbol-simbol identitas orang Papua.

Tahap awal untuk itu ialah lebih banyak membaca dan memahami apa yang dikemukakan oleh orang-orang Papua seperti Rosa Moiwend.


Sumber/Referensi: