Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat terkait rencana demo pada 25 November dan 2 Desember mendatang. Aksi ini masih terkait dengan kasus penistaan agama oleh Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Maklumat ini sebagai himbauan agar masyarakat tidak perlu khawatir. Selain itu para pendemo juga diharapkan bisa menjaga ketertiban umum.

Rencana demonstrasi ini patut disayangkan beberapa pihak. Pasalnya keinginan massa pada 4 November lalu sudah tercapai. Ahok kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun hal ini tidak memberi satu kepuasan.

Rencana aksi lanjutan ini membuat satu paradigma, apakah ini murni penyampaian pendapat atau ada kepentingan lain di dalamnya? Kekhawatiran ini sudah disampaikan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. Ia menyebut, dari informasi yang diperoleh ada indikasi makar dalam aksi tersebut.

Dugaan Kapolri ini bukan berangkat dari kesimpulan pribadi semata. Dirinya mendapat informasi ini dari pihak-pihak yang kredibel sehingga layak untuk disuarakan di publik.

Indikasi makar ini sangatlah mencoreng proses demokrasi di negeri ini. Demonstrasi adalah suatu penyampaian aspirasi "murni" dari masyarakat. Nilai dari kemurnian demonstrasi akan terkikis bila ada kontestasi terselubung untuk tujuan-tujuan politik.

Makar sendiri dalam prespektif hukum berarti suatu tindakan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undang-undang. Dalam pasal 107 KUHP makar terdiri dari empat tindakan, yaitu makar terhadap pemerintah, makar terhadap wilayah, makar terhadap ideologi, dan makar terhadap presiden atau kepala negara.

Makar sendiri disorot tajam dalam hukum Islam. Tindakan ini bisa disebut sebagai jarimah atau jinayat, yaitu berbagai larangan oleh Allah Swt, dimana pelanggaran ini mendapatkan hukuman sesuai ketentuanNya. Pendek kata makar adalah suatu perbuatan yang melanggar syariat.

Melihat rangkaian aksi demo dengan nama "Bela Islam" beberapa waktu lalu, ini adalah bentuk aspirasi umat Islam. Masa yang datang pasti memiliki niat untuk membela agamanya. Niat ini adalah niat kalangan akar rumput. Tetapi di kalangan elit, ada agenda lain yang ingin dicapai.

Potensi adanya kepentingan ini mulai tercium dengan agenda susulan, yaitu aksi demo 25 November dan 2 Desember mendatang. Hari yang dipilih selalu hari Jumat. Dalam istilah Arab Jumat berakar dari kata Jumuah, Jamaah, yang artinya perkumpulan.

Bagi umat Islam, hari Jumat memiliki sakralitas tersendiri. Atas dasar ini, maka hari Jumat dinilai memberi suatu kemudahan pengumpulan masa. Untuk itu, selain menjadi satu formulasi mengumpulkan masa, hari Jumat (terutama 25 November dan 2 Desember mendatang) menjadi modal untuk menyusun sebuah agenda. Agenda inilah yang melahirkan istilah makar sebagaimana yang disampaikan Kapolri.

Namun, makar tidak memiliki potensi bila hanya dilakukan individu. Ia bisa menjadi sebuah ancaman bila dilakukan secara masal.

Untuk itu, publik harus bisa menyaring dan melihat dari berbagai prespektif terkait aksi demo mendatang. Berbagai prespektif itu harus dikompirasi secara fair agar melahirkan hipotesa yang bermanfaat. Hal ini dilakukan agar masa tidak termanipulasi oleh kepentingan elit. Jangan sampai semangat membela agama itu adalah kendaraan ampuh untuk oknum tertentu demi mencapai kepentingannya.

Apa yang disampaikan Kapolri ini menjadi satu cerminan, apakah layak ada aksi susulan seperti Bela Islam Jilid 2,3 dan seterusnya. Seandainya memang ada demonstrasi, maka biarlah itu murni aspirasi, bukan manipulasi. Jangan biarkan ada makar didalamnya. Bila hal itu terjadi maka kalangan elitlah penikmatnya, sedangkan masa dibawah hanya menjadi korban kebohongan.