67079_27706.jpg
Politik · 4 menit baca

Jaminan Hak Pilih Pemilu 2019

Perhelatan Pilkada Serentak 2018 masih mengisahkan banyak sekali persoalan. Isu paling krusial yang muncul pada pelaksanaan pesta demokrasi gelombang ketiga ini ialah permasalahan hak pilih dan kualitas daftar pemilih. Tentu hal ini turut mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Utara layak menjadi contoh kasus. Jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap namun tidak mendapatkan surat undangan memilih (C6) mencapai 2.699.897 jiwa yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota.

Surat undangan memilih (C6) itu bukan dokumen wajib untuk menggunakan hak pilih di TPS sesuai mekanisme PKPU Nomor 8 Tahun 2018, dan masih terjadi disparitas antara kebijakan yang diatur dan dibuat dengan praktik di lapangan. 

Faktanya, peraturan tersebut dipahami secara berbeda oleh petugas KPPS di lapangan, terutama bagi pemilih yang tidak mampu menunjukkan dokumen KTP atau surat keterangan (Suket). Mereka secara otomatis tidak dapat menggunakan hak pilih meski namanya terdaftar sebagai pemilih. 

Disparitas informasi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi bimbingan teknis dan juga penguatan kapasitas pemilih dan petugas masih minim dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Selain itu, sejumlah riak permasalahan pemilih yang tidak terdaftar akibat terhambat persyaratan administrasi juga tak kunjung menemukan solusi. Menurut catatan AMAN Di Riau, ada 397.455 calon pemilih non-kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang tak terakomodasi di daftar pemilih. 

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jambi, ada tiga kabupaten dengan total 276.833 pemilih yang secara faktual ada, tetapi tidak diakomodir di DPT karena wilayah domisilinya berada dalam kawasan hutan negara.

Ragam permasalahan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 masih berkelindan dengan kualitas daftar pemilih. Daftar pemilih menjadi bukti faktual masyarakat terdaftar sebagai pemilih.

Jika kualitas daftar pemilih bobrok maka akan menghambat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab, daftar pemilih yang digunakan pada Pilkada serentak 2018 ini, akan menjadi acuan utama dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu 2019. Bukan tidak mungkin, pemilih yang tak terdaftar di Pilkada 2018, juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

Hak Pilih Masyarakat Dalam Kawasan Hutan

Permasalahan hak pilih bagi masyarakat dalam kawasan hutan negara tak kunjung menemukan titik terang. Penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu telah menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodir hak pilih masyarakat yang wilayah domisilinya berada di dalam kawasan hutan negara. 

Permasalahan yang terjadi di Bengkulu dan Jambi adalah salah satu contoh kasus masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pemilih namun tidak dapat diakomodir oleh penyelenggara pemilu karena berada dalam kawasan hutan.

Masalah mendasar sebetulnya ada pada pasal 202 ayat (2) dan pasal 210 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyebutkan bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS pada Pemilu 2019 hanya pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). 

Peraturan tersebut tidak lagi membuka ruang bagi surat keterangan (suket) bagi warga negara yang belum atau tak dapat mengurus KTP sebagai syarat menggunakan hak pilih. Sementara, Kementerian Dalam Negeri bersikeras tidak memberikan identitas kependudukan KTP-el kepada masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan negara.

Menurut Kemendagri, kawasan hutan negara tidak termasuk wilayah pemukiman dalam administrasi kependudukan dan tidak memiliki batas serta kode wilayah. Jadi, untuk mendapatkan KTP dan hak pilih, Kemendagri menyarankan masyarakat di dalam kawasan hutan agar pindah ke luar kawasan hutan. 

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 34.977 desa yang berada di dalam kawasan hutan negara. Jika mengikuti logika syarat menggunakan hak pilih dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, maka bukan tidak mungkin masyarakat yang berada di dalam desa tersebut tak dapat menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu 2019 mendatang.

Ruang Afirmasi

Hak memilih merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hak dasar itu semestinya tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan hanya karena persoalan administrasi kependudukan. Pasal 25 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang International Covenant on Civil and Political Rights menjadi bukti bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi, serta menghormati juga mengakui hak pilih sebagai Hak Asasi Manusia.

Sistem pendaftaran pemilih dan pemungutan suara hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan dan disusun secara akurat. Selain itu, sistem pemilu harus beradaptasi dengan keadaan setiap negara. 

Apa yang terjadi pada masyarakat dalam kawasan hutan merupakan salah satu bukti bahwa logika kebijakan pemilu tidak beradaptasi dengan situasi empiris. Kebijakan tersebut  justru mengancam keterlibatan masyarakat.

Situasi ini mengharuskan penyelenggara pemilu untuk membuka ruang affirmative action da mengakomodir hak pilih masyarakat dalam kawasan hutan untuk pemilu 2019 sebagai bentuk manifestasi komitmen melindungi hak pilih masyarakat. KPU perlu memperhatikan dan mengidentifikasi hambatan memilih masyarakat dalam kawasan hutan untuk terdaftar sebagai pemilih.

Kita dapat mengadopsi kebijakan memilih pada Pemilu pertama kali tahun 1955, saat itu pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan surat tanda kewarganegaraan Indonesia. Bahkan di level pelaksanaan, petugas masing-masing TPS banyak yang buta huruf.

Meski begitu, Pemilu 1955 sering dikatakan sebagai pemilu paling demokratis. Semua pemilih terakomodir, tidak membedakan kategori domisili kependudukan baik masyarakat dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, data pemilih pun mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, ruang affirmative yang dimaksud bisa dalam bentuk tetap memberlakukan kebijakan surat keterangan (suket) untuk masyarakat dalam kawasan hutan agar dapat mendaftarkan dirinya di dalam daftar pemilih pemilu 2019. Urusan zonasi kawasan hutan dan administrasi kependudukan tidak boleh dicampuradukkan ke dalam urusan jaminan hak pilih masyarakat.

Negara dan penyelenggara pemilu dituntut pro-aktif dalam mengidentifikasi hambatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, bukan malah mempersulit dan mengkebiri hak pilih masyarakat dengan regulasi pemilu yang sebetulnya dapat disederhanakan.