39467_49417.jpg
www.osisa.org/media-and-ict
Politik · 7 menit baca

Jambore Nasional Cipayung Plus dan Sumpah Pemuda dalam Pusaran Hegemoni Rezim
Bagian Akhir Catatan Kritis terhadap Jambore Cipayung Plus

Ledakan-ledakan di dalam sejarah telah menunjukkan bahwa organisasi-organisasi mahasiswa yang terhimpun di dalam forum silaturahim Cipayung pernah mengatasi keretakan epistemologis zamannya; 1948 (Agresi Militer II), 1965 (Peralihan dari Orla ke Orba), 1980-an (Asas Tunggal Pancasila dan NKK/BKK), 1998 (Reformasi).

Peran-peran kesejarahan itu, entah bagaimana mengambil tempat dominan di dalam alam pikiran kader-kader organisasi mahasiswa; diulang-ulang dengan api optimisme yang menyala-nyala. Yang paling dungu dari fakta tentang pengulangan romansa sejarah itu adalah bahwa mahasiswa kini tak cukup awas.

Sejarah hanya bahan belajar. Arus sejarah yang telah lalu itu membuat kita lupa bahwa kehidupan di masa kini, lengkap dengan seluruh tantangannya, merupakan ihwal yang harus diatasi.

Kita lupa bahwa para pendahulu kita meninggalkan artefak sejarah yang berharga, sementara kita rentan menjadi semacam figuran pra-sejarah yang bahkan tak berikan pelajaran apa-pun.

Tulisan ini adalah bagian akhir dari artikel saya yang menyoal Jambore Nasional. Kegiatan itu telah selesai dilaksanakan dan kita sudah cukup informasi untuk mengulas kembali beberapa detail juga subtil penting soal kegiatan tersebut.

Pada akhirnya, artikel-artikel ini merupakan ajakan untuk "sebentar saja" menziarahi lampau dan "berlama-lama" dengan "penuh keseriusan" menyusun konsepsi untuk tunaikan misi keorganisasian. Untuk Indonesia mendatang, untuk kita di masa depan.

***

Izinkan saya mengajukan semacam pertanyaan yang "jauh" dari apa yang disebut sebagai "tuduhan": Benarkah Jambore Nasional tidak terkait dengan politik?

Mengafirmasi pertanyaan ini adalah sama dengan mengafirmasi keberadaan "gajah terbang" atau "kuda putih bersayap". Kita tahu bahwa pembukaan Jambore Nasional itu beriringan dengan disahkannya Perppu Ormas oleh lembaga Parlemen Negara.

Pada pikiran demokrasi, bisalah kita katakan bahwa Perppu yang kemudian berubah menjadi UU tentang ormas itu merupakan satu draf mengerikan yang, pada skala tertentu, mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia ini. Pembubaran ormas tanpa pengadilan (sementara pembentukannya melewati prosedur panjang), putusan pemerintah yang dianggap final, dan poin-poin lain dalam UU ormas itu.

Kengerian itu kemudian tak membuat gelombang protes dari kelas menengah terpelajar dari masyarakat kita. Pasalnya, mahasiswa-mahasiswa kita terlalu sukun berpartisipasi dalam Jambore Nasional--sementara persekongkolan rezim dengan mayoritas wakil rakyat tengah dilangsungkan.

Mayoritas wakil rakyat yang dipilih rakyat dan dibayar dengan uang rakyat itu telah "menerima" ajuan UU tersebut. Ada yang menerima bulat-bulat, ada yang menerima dengan syarat, dan sangat sedikit yang menolak.

Kita bisa segera membuat abstraksi bahwa mereka yang menerima telah melupakan tragedi pengambilan paksa kebebasan berserikat yang pernah dilakukan Orde Baru. Sementara mereka yang menolak tak bisa ditempatkan pada posisi pro-rakyat; patahan koalisi-oposisi adalah sebab logis utama. Ada juga yang jaga-jaga agar tak kehilangan suara di pemilu mendatang.

Ragam motif dari abstraksi itu kemudian tidak membuat mereka ingat bahwa satu-satunya yang sah untuk berdaulat di negara ini adalah "rakyat". Pemerintah hanya regulator dan penimbang kebijakan yang kekuasaannya ada di tangan rakyat.

Jadi, ke mana arah demokrasi kita saat pemerintah lupa kedaulatan rakyat dan kelas menengah terpelajarnya terlalu gampang untuk dialihkan perhatiannya? Sesuatu yang sangat logis dan beralasan jika 5000 peserta Jambore yang berasal dari 15 Organisasi mahasiswa itu melakukan aksi massa pada saat Perppu itu dibahas di DPR sebagai gambar nyata bahwa mahasiswa masih awas terhadap "potensi" totalitarianistik perppu ormas itu.

Tapi itu tak kita lakukan. Kita asik bermain kembang api di penutupan Jambore, bernyanyi-nyanyi bersama biduan di atas panggung, berdinamika saling protes di dalam kegiatan tersebut.

Manfaat yang kemudian dielu-elukan dari kegiatan Jambore itu adalah bahwa di sana ada sikap yang diambil, yang terpatri dari Deklarasi Cibodas yang terkenal itu. Meski populer, kita akan segera melihat bahwa banyak problem dan inkonsistensi dalam Deklarasi Cibodas itu--belum lagi takaran manfaat dari deklarasi yang bisa kita ukur bersama.

***

Para elit organisasi berpikir bahwa Jambore Nasional akan menemukan momentumnya saat penutupannya dilaksanakan dalam pusaran optimisme kepemudaan pada hari "Sumpah Pemuda".

Padahal kita tahu, sumpah pemuda itu bukan sekadar peringatan dan upacara perayaan serta kemegahan dan kemeriahan pesta rakyat. Sumpah pemuda adalah kesederhanaan juga ke-rendah-hati-an dari pemuda masa lalu untuk berbaur, melebur, dan berdialog atas nama Indonesia.

Deklarasi Cibodas dimulai dengan:

"Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia tidak pernah luput dari perjuangan generasi muda. Diawali dengan sejarah kebangkitan pemuda tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Cita-cita generasi muda 1928 terwujud dengan adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Inilah awal tonggak sejarah emas pada awal kemerdekaan: melahirkan satu kesatuan bangsa dan negara bernama Indonesia."

Sejarah memang tak pernah luput dari perjuangan kaum muda--tapi saat Jambore dilaksanakan, kita luput dari perppu ormas yang mengancam demokrasi dan kebebasan berserikat kita.

1928 telah menghasilkan persatuan, sementara 2017 menghasilkan ketidak-pedulian pada aturan yang berpotensi mencipta jeruji dan memasung kebebasan kita di negara demokrasi ini. Bila 17 Agustus 1945 adalah awal tonggak sejarah emas, maka Oktober 2017 kita dihadapkan pada "hedonisme" kaum muda yang tercermin dari aksi dangdutan di atas panggung kegiatan mahasiswa.

Pargaraf selanjutnya berbunyi:

"Generasi muda hari ini menghadapi tantangan zaman baru. Kompetisi ekonomi dunia kian kompetitif dengan anak-anak muda sebagai penggeraknya. Akulturasi budaya menginvasi sendi-sendi kebudayaan, jati diri, dan persatuan generasi muda. Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal, apalagi runtuh dan terpecah belah. Seperti 1928, generasi muda hari ini harus tampil menjadi solusi tantangan kebangsaan Indonesia hari ini."

Keharusan untuk tampil sebagai solusi tantangan kebangsaan didengungkan di sana; sementara problematika kerakyatan yang diinvansi ke banyak daerah, yang bertumpu pada kartelisasi kebijakan, kesewenang-wenangan pemerintah, persekongkolan dengan korporasi telah menunjukkan perebutan hak-hak kuasa atas rakyat--kita lupakan demi lancarkan kegiatan elementer dan seremonial.

Kita jadi gagap berbahasa dengan bahasa rakyat. Kita jadi punya gramatika yang sama dengan kebijakan rezim yang merupakan hasil perzinahan pemerintah dengan korporasi.

"Masa depan Indonesia adalah tanggung jawab dan milik kita generasi muda Indonesia yang mesti diraih dengan komitmen dan totalitas perjuangan. Untuk itulah, kami bersepakat melahirkan arus baru pergerakan generasi muda Indonesia dengan sebuah deklarasi bersama, sebagai berikut":

Kita tak bisa membayangkan bahwa apa yang disebut tanggung jawab dan totalitas perjuangan adalah keterlelapan dalam satu kegiatan yang bahkan menggiring kita untuk "lupa" pada soal-soal penting yang membutuhkan kaum muda sebagai jawabnya. Kita bisa segera membayangkan nasib kebebasan rakyat di masa mendatang dan manfaat produk kesarjanaan untuk kentaskan problematika kebangsaan. Kita jadi rabun dan berpengelihatan kabur.

"Kami generasi muda Indonesia berikrar, akan terus mengokohkan semangat persatuan, gotong royong, dan patriotisme dalam mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Kita telah berjanji mengokohkan persatuan dan merajut apa yang terbelah. Kita masuk ke dalam trubulensi politik rezim yang menghasilkan perpecahan dan malah mengajukan diri sebagai relawan untuk memperbaiki trubulensi itu. Atas nama patriotisme, Pancasila, dan NKRI, kita terbius oleh pikiran rezim yang jauh dari keberpihakan pada rakyat dan kemanusiaan.

"Kami generasi muda Indonesia berjanji, akan menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mengisi pembangunan nasional."

Alih-alih menagih janji rezim yang ingin ciptakan banyak lapangan kerja, kita malah mundur sejenak dan gagap untuk memproduksi kritik. Kita malah meminta untuk berusaha sendiri dengan kemandirian, inovasi, dan kreativitas.

Mengisi pembangunan nasional kemudian berubah jadi dalih untuk melupakan hak-hak pekerja dan nasib mereka yang di PHK--belum lagi nasib para sarjana yang baru saja keluar kampus, harus berhadap-hadapan dengan persaingan ketat di angkatan kerja.

"Kami generasi muda Indonesia bertekad, melanjutkan perjuangan pendiri bangsa dan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan sebagai pemimpin peradaban dunia."

Pemimpin peradaban hanya dihasilkan dari keberanian untuk mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Kepemimpinan tidak dihasilkan dari kompromi dan kepengecutan; kepemimpinan tidak dihasilkan dari melepas tanggung-jawab moral dan sosial.

Kepemimpinan hanya lahir dari tanggung-jawab yang besar; kepemimpinan selaras dengan keberanian mengambil tanggung-jawab dan menunaikan pikiran-pikiran jernih--ia tak pernah serasi dengan kepengecutan, pikiran yang penuh polusi dan ketidakpedulian sosial.

***

Hal lain yang ingin saya bahaskan adalah jargon Sumpah Pemuda 2017 yang muasalnya teridentifikasi dari presiden dan kaki-kaki politiknya. Saya baru saja melihat meme bergambar Jokowi dan banyak anak muda dengan tulisan; "Pemuda Indonesia. Kita tidak sama, kita kerja sama."

Jargon ini menghipnotis kita dan membentuk semacam "gambar" baru tentang kepedulian rezim pada anak muda. Sementara rakyat juga belum lupa, beberapa bulan yang lalu istana masih teriak-teriak tentang keharusan untuk "sama" dalam menafsir Pancasila. Hasilnya? Pancasila digunakan untuk memberangus perserikatan mereka yang dituduh musuh Negara.

Retorika presiden sebenarnya tak sekalipun pernah menyihir saya; tapi menggunakan puisi Dewi Lestari (Dee) untuk dibacakan di momen Sumpah Pemuda membuat kita ditarik ke sana untuk melihat.

Pasalnya, Dee memang penulis cerdas; penulis yang menggambarkan keabadian sumpah kaum muda yang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dee memang layak diapresiasi.

Tapi, situasi sudah berubah. Kini kaum muda lebih ingin menonton film baru "bulan ini", melacak harga gadget-gadget hari ini, ketimbang berpikir dan berdialog bersama untuk menjawab tantangan-tantangan kebangsaan serta problematika kerakyatan. Mahasiswa kita juga lebih asik dangdutan di atas panggung Jambore tinimbang mengawasi pengesahan Perppu Ormas. Kita termakan oleh muslihat dan pengalihan.

Situasi sudah begini dan tak ada yang perlu dipersalahkan. Mahasiswa harus mengevaluasi diri, melakukan otokritik, dan kembali maju ke depan mengepalkan tangan pada mereka yang berlagak punya kuasa, pada mereka yang lupa bahwa jas mahal mereka merupakan subsidi dari rakyat.

Seperti kata para orator ulung, bahwa kita harus mendidik penguasa dengan "perlawanan". Kini, kita harus "menolak lupa" pada Jambore 2017 yang telah mengalihkan perhatian dan merenggut kepedulian.