Kepada AKBP Arya Perdana, Kapolres Minahasa Selatan. Semoga selalu baik dan sehat di manapun anda berada, lebih khususnya ketika membaca surat ini.

Saya sangat kaget, ketika membaca salah satu berita di SulutPos.com (24/5), Anda dengan seronok mengatakan akan memberlakukan “jam malam” bagi perempuan dewasa di Minahasa Selatan. Masih di berita yang sama, Anda berencana mengamankan perempuan bila keluar malam di atas jam 21.00 Wita.

Saya mengutip lagi sebagian pernyataan anda yang dimuat di media online sulut itu, supaya antara kita berdua tidak ada kesalapahaman dalam memahami pernyataan itu: “jika nantinya ada remaja putri keluyuran diatas jam itu (pukul 21.00 wita, red) kami akan langsung mengamankan remaja bersangkutan di Mapolres Minsel…” kata “Mengamankan” dalam prosedurnya selama ini bermakna ditangkap dan dibawah ke Kantor Polisi karena dianggap melanggar aturan.

Saya sangat memahami kegalauan dan kegelisahan anda tentang banyaknya peristiwa pemerkosaan di Tanah Air. Namun, memunculkan aturan itu, bagi saya sangat berlebihan dan cenderung memperlihatkan ketidakpahaman tentang akar masalah dari maraknya kasus pemerkosaan.

Saya tidak paham dengan pola pikir anda, ketika memberlakukan jam malam terhadap perempuan di Minahasa Selatan. Mungkin maksudnya baik: mengurangi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Tetapi, menurut saya, cara itu sangat ekstrim dan terbelakang.

Pemberlakuan jam malam terhadap perempuan, itu juga mengisyaratkan bahwa anda ingin mengatakan “sumber masalah” adalah perempuan, pemerkosaan terjadi karena perempuan sering keluar malam. Maka tidak ada jalan lain perempuan harus dikurung dalam rumah. Mirip pemasungan orang gila di jaman Romawi Kuno.

Pendekatan yang dilakukan itu sangat terbelakang. Karena bila menilik sejarah Minahasa, perempuan sejajar dengan laki-laki dalam melakukan aktivitas sosial-politik. Tidak ada dalam fase sejarah Minahasa, perempuan dilarang keluar malam. Hal itu juga yang menjelaskan kenapa perempuan minahasa jauh lebih "bergairah" dlm urusan sosial-politik, ketimbang perempuan di wilayah lainnya.

Pak Kapolres….

Saya memiliki dua anak perempuan, yang satu mulai beranjak dewasa. Demi anak saya itu, maka saya sangat memprotes keras rencana anda itu. Karena bukanlah hal yang tidak mungkin aturan itu, akan merusak eksistensi anak perempuan saya sebagai manusia, yang mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki sebayanya.

Saya tidak ingin di kemudian hari, mencari-cari jawaban bila ia mempertanyakan keputusan anda yang cenderung mengebiri haknya sebagai perempuan. Sejak mereka lahir, saya sudah membiasakan mereka untuk selalu “merdeka” dan peduli dengan dirinya sendiri, merdeka dalam urusan berpakaian, belajar, dan bermain.

Selain itu, kata "Melindungi" dan "Membatasi" adalah dua kata yang sangat berbeda pengertiannya. Operasional dari "Melindungi" itu bisa dilakukan dengan cara melakukan patroli, mengawasi lokasi-lokasi potensial kejahatan, dan atau menyiapkan hotline, call center  1X24 jam, itu baru tugas polisi profesional. Tetapi, bila melarang perempuan keluar malam itu yang disebut dengan "membatasi", dan itu sangat naif. Membatasi ruang gerak manusia itu pelanggaran HAM.

Bila nantinya anda memberlakukan jam malam pada perempuan dewasa, sesungguhnya anda sudah kebablasan. Karena sampai saat ini tak satupun aturan yang melarang perempuan keluar malam. Silahkan Baca UUD, Tap MPR, KUHP, UU, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Minahasa Selatan.

Bila anda tetap ngotot menangkapi perempuan yang keluar malam, sesungguhnya anda sudah menabrak aturan. Karena keputusan Polres atau apapun istilahnya itu, tidak bisa dijadikan rujukan untuk menangkapi perempuan yang keluar malam. Sepengetahuan saya (Maaf kalau salah), keputusan suatu institusi atau departemen, misalnya Polri hanya berlaku untuk institusi itu, ia tidak serta merta berlaku buat warga.

Juga, sepengetahuan saya, "jam malam" itu hanya berlaku pada wilayah atau negara yang lagi memberlakukan situasi darurat perang, misalnya di Suriah, atau di Venezuela seminggu yang lalu. Dan biasanya, yang memberlakukan situasi darurat serta jam malam itu presiden sebagai kepala negara bukan Kapolres.

Demikian surat terbuka ini, bila suatu waktu membaca surat ini, anda akan merevisi pernyataan tersebut. Dan juga akan lebih banyak belajar memamahami akar masalah dari maraknya kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan tidak menjadikan perempuan sebagai “sumber masalah”.