Berbicara tentang konservasi berarti membahas tentang benteng terakhir dari sumber daya alam yang kita miliki. Era reformasi dan era desentralisasi daerah meninggalkan pekerjaan rumah yang sangat besar dalam penyelamatan sumber daya alam. Daerah otonom seperti berlomba-lomba dalam mengeksploitasi sumber daya alam untuk tujuan peningkatan pendapatan demi kemandirian daerah.

Pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan hutan dalam mendukung otonomi daerah, sepertinya dilihat sebagai salah satu peluang untuk mencapai tujuan kemandirian tersebut. Banyak daerah yang kemudian mencoba untuk melakukan review sampai revisi terhadap tata ruang yang ada. Kawasan hutan merupakan salah satu elemen yang banyak diusulkan untuk dilakukan revisi dengan tujuan agar geliat pertumbuhan daerah terutama bidang fisik dan perkebunan dapat diakomodir.

Gagapnya banyak pihak dalam mengartikulasikan konservasi, jamak dijumpai pada periode awal 2000-an, karena selama kurun waktu lebih kurang 20 tahun (1980 – 2000), Indonesia mencapai masa kejayaan di sektor kehutanan, yaitu sebagai penyumbang devisa terbesar pada periode tersebut. Bahkan sampai saat ini, masih banyak pihak, bahkan pemimpin daerah yang masih melihat sektor kehutanan sebagai eksploitasi sumber daya alam.

Konservasi, contohnya perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekologis dari kawasan hutan dan perlindungan terhadap habitat banyak jenis satwa liar, dipandang sebagai penghalang utama arus perkembangan daerah. Banyak rencana akses jalan yang kemudian menghadapi jalan panjang untuk realisasinya karena terbentur konservasi.

Konservasi saat ini

Berbicara kondisi hutan pada hari ini, dengan laju deforestasi pada rentang tahun 2000 – 2010 mencapai 1,2 juta hektar pertahunnya (statistik Kementerian Kehutanan 2011), tidak fair rasanya selalu menuduh masyarakat di sekitar kawasan hutan sebagai aktor utama perusaknya. Hampir sebagian besar dari pengelola hutan itu sendiri yang turut berkontribusi pada kehancurannya.

Hutan konservasi yang sejatinya menjadi benteng terakhir hutan Indonesia, dikelola dengan setengah hati. Prioritas pengamanan bahkan penindakan hukum terhadap pelanggar di kawasan konservasi, jarang terlihat. Ketidakhadiran negara, dalam artian ketiadaan petugas di lapangan, menjadi celah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan pencurian kayu dan perladangan.

Terbatasnya kemampuan lahan budidaya untuk mengakomodir pertumbuhan dan peningkatan perekonomian penduduk, menjadikan kawasan hutan kemudian dilirik sebagai solusi untuk menanggulangi keterbatasan lahan budidaya tersebut.

Di beberapa tempat, masyarakat menyadari bahwa kegiatan aktivitas illegal yang mereka lakukan dapat berdampak pada potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu, namun godaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi jauh lebih besar dibanding keuntungan ekologi dalam jangka panjang.

Di sisi lain, tingkat pemahaman Pemerintah Daerah akan konservasi juga masih rendah. Konservasi dilihat sebagai tembok besar penghalang kemajuan sebuah daerah. Modus Pemerintah Daerah yang sering digunakan adalah membuka akses jalan melewati kawasan hutan dengan argumen bahwa secara historis jalur tersebut sudah ada sejak zaman dahulu.

Selain itu, keberadaan jalan tersebut nantinya akan membuka keterisolasian wilayah serta memangkas ekonomi biaya tinggi. Faktanya, alih-alih mendapat manfaat dari pembukaan jalan, masyarakat luas malah mendapat bencana alam. Contoh nyata adalah proyek jalan Lautan Hindia Gayo Alas Selat Malaka (Ladia Galaska) di Provinsi NAD pada tahun 2003 yang lalu.

Jalan raya yang membelah kawasan ekosistem Leuser, diantaranya Taman Nasional Gunung Leuser tersebut pada faktanya digunakan sebagai akses untuk mengeluarkan kayu. Hasilnya, daerah wisata alam Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara luluh lantak dihajar banjir bandang akibat maraknya aktivitas pembalakan kayu di daerah hulu.

Kondisi Pulau-pulau lain diluar Jawa, seperti Pulau Sumatera pada saat ini berada pada status darurat lingkungan, dimana kawasan hutan serta kekayaan hayati di dalamnya berada pada tingkat ancaman yang tinggi akibat aktivitas manusia yang tidak mengindahkan etika lingkungan. Hampir di semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami banjir bahkan tanah longsor ketika memasuki musim penghujan.

Bencana alam seakan menjadi ‘swasembada’ pada periode Oktober sampai dengan April (musim hujan). Tingginya laju bukaan lahan pada wilayah-wilayah dengan bentang topografi curam mengakibatkan tidak adanya faktor penahan aliran permukaan, sehingga air lolosan membawa material yang ada sampai ke wilayah hilir.

Pada kasus yang berbeda, pembukaan lahan untuk berbagai tujuan juga mengakibatkan terfragmentasinya habitat alami banyak jenis satwa liar. Situasi ini kerap membuat benturan-benturan antara kepentingan manusia dan satwa liar. Sering kita dengar bahwa satwa liar seperti Harimau Sumatera dan Gajah selalu dituduh sebagai hama pengganggu tanaman bahkan pemangsa ternak masyarakat.

Di banyak tempat, kedua jenis satwa ini kemudian diburu untuk dibunuh karena menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat dan korporasi seperti perkebunan. Konflik antar dua ras, manusia dan satwa ini sebenarnya adalah ekses negatif dari gagalnya manusia mengemban amanah sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi.

Hutan dan ekosistem satwa liar bagi ribuan keanekaragaman hayati kemudian ‘diperkosa’ untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Satwa liar, pada hal ini menjadi objek yang dipersalahkan dan selalu menjadi korban dalam pertarungan antar ras ini.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan?

Pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan jasa lingkungan wisata

Pada dekade terakhir, geliat aktivitas pariwisata yang menjadikan kondisi alami sebagai bahan jualan dengan mengusung slogan ‘back to nature’, laris manis dan menjadi tren yang terus membaik sampai saat ini.

Keinginan masyarakat modern perkotaan untuk meninggalkan hiruk pikuk rutinitas dengan menjalani program paket wisata yang bertema alam, menjadi solusi tersendiri untuk menghilangkan stres. Udara sejuk khas hutan, wangi pepohonan, suara gemericik air dan suara satwa yang bersahut-sahutan menjadi terapi bagi kaum urban tersebut.

Pada banyak tempat, geliat wisata memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat yang berada di sekitar objek wisata. Jasa pemandu wisata, home stay, cindera mata, jasa transportasi sampai dengan jasa fotografi menjadi lahan pencaharian baru yang memberikan peningkatan penghasilan yang signifikan.

Pada situasi dimana masyarakat sudah merasakan dampak langsung dari keberadaan kawasan hutan, seperti contohnya kegiatan pariwisata alam tersebut, secara otomatis akan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan kawasan.

Pada fungsi yang berbeda, para tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat juga mengambil peranan dalam perlindungan hutan. Melalui forum-forum kemasyarakatan atau bahkan even keagamaan seperti kotbah Jumat, dapat diselipkan pesan untuk menjaga dan melestarikan alam karena lingkungan merupakan amanah yang harus dijaga untuk keseimbangan ekosistem.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dalam memberikan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan lingkungan. LSM tidak harus dianggap sebagai ancaman, namun sebaliknya harus dirangkul agar fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan koridor.

Saat seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan saling berinteraksi dengan positif untuk tujuan kemajuan pengelolaan hutan dan pembangunan ekonomi masyarakatnya, maka artinya konservasi sudah dapat diterjemahkan dengan baik.

Konservasi bukan hanya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati saja, namun ada aspek pemanfaatan yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Sejatinya, konservasi adalah bagaimana generasi saat ini memastikan untuk tetap dapat mewariskan mata air dan bukan air mata pada generasi berikutnya. Salam lestari.