Setelah "pelarian" ke Jogja, lalu berziarah ke Solo, kemudian berangkat ke Kalteng dan tidak menemui massa aksi buruh dan mahasiswa, akhirnya Presiden Joko Widodo buka suara terhadap disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR bersama dengan pemerintah. Jika tidak ada kepuasaan terhadap UU Omnibus Law, silakan mengajukan uji materi atau judicial review ke MK (10/10).

Jokowi benar, kalau tidak puas dengan produk DPR (legislasi), silakan mengajukan judicial review ke MK; bahwa ada jalan menuju ke sana (ke MK) apabila ada produk hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh DPR yang bertentangan dengan konstitusi atau yang bertentangan dengan kepentingan publik, maka silakan tempuhlah jalur hukum, yaitu mengajukan judicial review atau mengajukan uji materi UU Omnibus Law ke MK.

Jalan itu ada. Tapi, kalau pak Jokowi tahu atau minimal ada perhatian ke arah sana (sadar), secara etis dan kenegarawan, kalau produk hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh DPR ditolak oleh publik atau di judicial review ke MK, itu artinya produk hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh DPR itu cacat.

Sebaliknya, untuk melihat cacat dan tidaknya produk hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh DPR, ada dua kemungkinan, yaitu apabila produk hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh DPR tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Kalau begitu, tidak perlu ada demo besar-besaran atau mengajukan judicial review ke MK. Bukankah begitu, pak Jokowi?

Tapi, kalau orang-orang di DPR sana (di Senayan) memahami atau minimal tahu, atau sadar bahwa ia adalah wakil rakyat yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyatnya, maka ia tidak akan membuat Undang-Undang atau produk hukum yang bertentangan dengan kepentingan publik. Dan, tentu ia tidak akan membuat Undang-Undang atau produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi negara sebagai dasar kita bernegara.

Secara etisnya memang begitu, DPR dituntut begitu, kalau DPR-nya paham. Kalau DPR-nya tidak paham atau lupa rakyatnya atau ada kepentingan lain; ya itulah wakil rakyat kita di DPR. Kualitas dan wajah kekuasaan hari ini.

Presiden Joko Widodo berbicara di Istana Negara, kalau tidak puas dengan UU Omnibus Law, silakan mengajukan judicial review ke MK. Publik juga tahu itu tanpa harus presiden yang berbicara bahwa ada jalan itu; kalau tidak puas, silakan judicial review; mengajukan judicial review ke MK.

Apa yang dijudicial review, Pak Jokowi? Kertas kosong? Jika benar Dradjad Wibowo (ekonom INDEF) mengatakan bahwa Rapat Paripurna di DPR atas UU Omnibus Law hanya mengesahkan kertas kosong, ini menjadi masalah terbesar dalam proses legislasi di DPR.

Tentu Dradjad Wibowo punya alasan bahwa Tim Perumus (Timsus) RUU Omnibus Law belum menyelesaikan draf RUU Omnibus Law, tapi Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) di DPR sudah membahasnya. 

Jika ini benar, maka pembahasan RUU Omnibus Law di DPR melanggar Tata Tertib (Tatib) DPR sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (10/10).

Buktinya, sampai hari ini (12/10) draf final UU Omnibus Law belum ada. Karena draf final UU Omnibus Law belum ada, kecurigaan publik muncul, di perjalanannya publik membayang-bayangkan; ini sangat mungkin diselundupkan pasal-pasal atau kalimat-kalimat dalam UU Omnibus Law yang merugikan petani, merugikan masyarakat adat, merugikan buruh dan menguntungkan investor.

Jadi, apa yang disahkan oleh DPR di Senayan sana, pak Jokowi? Kertas kosong, kan? Lalu, yang mau dijudicial review itu apa, pak Jokowi? Kertas kosong?

Revisi Undang-Undang MK, baru-baru ini yang dibahas oleh DPR secepat kilat menjadi pertanyaan besar publik. Ada apa? Hanya butuh waktu tujuh hari DPR untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang MK tersebut. Anehnya lagi, pembahasan revisi Undang-Undang MK tersebut tidak masuk dalam daftar Prolegnas DPR 2020-2024.

Sudah tidak masuk Prolegnas, pembahasan yang cepat,  tertutup dan tidak melibatkan publik. Jelas bertentangan dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Kecurigaan publik makin jauh, lepas dari revisi Undang-Undang MK tersebut yang tidak substantif; hanya membahas masalah masa jabatan, periodesasi dan usia minimal hakim MK. Adalah upaya satu paket yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah untuk meloloskan UU Omnibus Law.

Apalagi kesembilan hakim MK diajukan tiga orang oleh DPR, tiga orang oleh MA dan tidak orang oleh presiden. Sejalan dengan revisi Undang-Undang MK, maka wajar publik curiga bahwa ini adalah upaya DPR dan pemerintah untuk meloloskan UU Omnibus Law yang belakangan ditolak oleh publik.

Jadi, kalau publik atau buruh, atau mahasiswa mengajukan judicial review UU Omnibus Law ke MK, kecil kemungkinan untuk dikabulkan. Karena pertimbangan hakim MK dalam memutuskan judicial review Undang-Undang di MK, yang "besar" pertimbangannya ialah yang bertentangan dengan konstitusi. 

Tapi, kalau hakim MK benar-benar independen dan punya sikap kenegarawan bahwa yang bertentangan dengan konstitusi, yang bertentangan dengan kepentingan publik, dan yang bertentangan dengan konstitusi adalah yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Sebaiknya, publik, buruh dan mahasiswa harus berpikir dua kali untuk mengajukan judicial review UU Omnibus Law ke MK. Oleh karena itu, alternatif lainnya, desak presiden Joko Widodo untuk menekan Perppu mencabut UU Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah.