56666_23635.jpg
Foto: Tempo.co
Politik · 5 menit baca

Jalan Terjal Jokowi Memilih Wakilnya

Bakal calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut sudah mengantongi nama tokoh yang akan mendampinginya pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Dalam waktu dekat, nama tersebut akan diumumkan dan diprediksi membuat banyak orang kaget. Kepastian calon wakil presiden (Cawapres) Jokowi juga akan menentukan arah koalisi partai pendukung.

Apa susahnya bagi Jokowi jika sekadar menunjuk seseorang untuk mendampinginya pada 2019 mendatang? Siapa juga yang bakal menolak tawaran tersebut? Kecuali Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh oposisi, rasanya akan dengan senang hati mereka menyambutnya.

Berbicara calon, hampir setiap Ketua Umum (Ketum) partai politik pendukung pemerintah mengajukan diri sebagai pendamping Jokowi. Ada Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romi Romahurmuziy, dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Yang masih malu-malu mungkin dari Partai Hanura, NasDem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, atau Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada dalam lingkaran pemerintah tapi secara politik cenderung terlihat oposisi.

Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabene sudah terwakili oleh Jokowi pun turut mengajukan Cawapres.

Apa juga susahnya bagi Jokowi untuk menentukan kriteria ideal tentang latar belakang Cawapres-nya? Banyak sekali pilihan dari tokoh politik. Dari latar belakang teknokrat juga banyak yang kinerjanya dinilai apik. Ada Sri Mulyani Indrawati, Susi Pujiastuti, Ignasius Jonan, atau Airlangga Hartarto (sekaligus tokoh politik).

Tokoh dengan latar belakang lainnya juga tersedia. Misalnya Mahfud MD (akademisi), Said Aqil Siradj (tokoh agama), Gatot Nurmantyo (purnawirawan), hingga Chairul Tanjung (pengusaha).

Singkatnya, Jokowi tinggal meminta rekomendasi sekaligus analisa dari tim internalnya soal siapa dan apa kebutuhan terkini yang harus terpenuhi. Sekaligus, harus mampu mengisi kelemahannya selama lima tahun ke depan.

Tapi bukan sekadar itu persoalannya. Ada yang lebih genting, yakni menjaga kesolidan partai-partai yang sudah mendeklarasikan diri bakal mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Sejauh ini, mantan Walikota Solo itu sudah melakukan kerja-kerja politik yang sangat apik, dengan merangkul sebagian besar partai politik di parlemen. Kini, syarat ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) 25 persen kursi di parlemen dan 20 persen perolehan suara di Pemilu legislatif tidak lagi menjadi pikiran.

Justru, partai oposisi yang saat ini dibuat ketar-ketir mencari solusi koalisi yang tepat guna menandingi kekuatan partai pendukung petahana. Sejauh ini, hanya ada empat partai yang berpeluang membentuk koalisi tersebut, yakni Partai Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PAN.

Tentu tidak mudah mencari solusi tunggal dengan karakteristik partai yang sama-sama ingin mendapat jatah di kursi RI1 atau RI2. Aroma perpecahan semakin kentara ketika PKS disebut-sebut ngotot ingin mengajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2019.

Tak kunjung solidnya partai oposisi bukan berarti tugas Jokowi menjadi lebih ringan. Ibarat pepatah, menjaga lebih sulit daripada mendapatkan. Para pakar kebijakan publik dan tata negara boleh saja mengemukakan Cawapres ideal bagi Jokowi. Ada yang bilang ekonom, pakar hukum, hingga tokoh agama terkemuka.

Tapi, faktanya, yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang bisa meredam semua ambisi politik dari partai pendukung petahana.

Hanya ada satu kursi untuk merangkul tujuh partai. Tentu bukan pekerjaan ringan. Sementara partai oposisi masih punya dua kursi yang bisa dijadikan alat negosiasi politik.

Tidak cukup sampai di situ, masalah lain muncul ketika PDIP juga disebut-sebut tetap kekeuh ingin mengajukan kadernya menjadi Cawapres. Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, dalam sebuah diskusi di Cikini, Kamis (5/7/2018), mengatakan, semua orang tahu bahwa sikap politik Jokowi sangat terpengaruh oleh PDIP, khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Argumentasi itu masuk akal. Walau secara kaderisasi PDIP sudah terwakili oleh Jokowi, tapi yang jadi pikiran adalah Pilpres 2024. Saat ini, PDIP menerawang jauh lima tahun ke depan. Mereka perlu menumbuhkan kader lain agar siap dan memiliki bekal elektabilitas. Memberi kursi pada Ketum partai lainnya sebagai RI2, sama saja dengan membentangkan ‘karpet merah 2024’.

“Kalau dua-duanya dari PDIP, tentu itu akan sangat berat bagi PPP untuk menerimanya. Partai lain pun akan begitu,” ujar Sekretaris Jendral DPP PPP Asrul Sani dalam sebuah diskusi di Jl. Kapten Tendean, 9 Juni lalu.

Asrul mengatakan, PDIP berpotensi semakin memperberat langkah Jokowi dalam menentukan Cawapres. Jika tetap ngotot, koalisi bahkan terancam bubar.

Dengan begitu, setidaknya ada dua pertimbangan berat yang harus dipikirkan Jokowi dalam menentukan Cawapres. Pertama, memilih tokoh yang bisa meredam ambisi partai pendukung. Kedua, memilih sosok yang memiliki peluang kecil untuk maju pada Pilpres 2024. Kedua pertimbangan ini sangat berat, mengingat semua partai yang ingin mengajukan kadernya menjadi Cawapres juga menerawang jauh pada pemilu 2024.

Siapa sosok yang paling tepat untuk dua kriteria tersebut? Sejauh ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah orangnya. Meski seorang kader partai Golkar, JK adalah tokoh yang mampu menjamin kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019, karena punya elektabilitas yang cukup tinggi, terutama di Indonesia bagian timur.

Survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menunjukkan, JK adalah tokoh nasional yang memiliki kualitas personal yang tinggi, baik dari segi integritas, kapabilitas, dan empati. Ia mampu diterima oleh semua kelompok masyarakat, baik oleh tokoh-tokoh elite, opinion leader, sampai masyarakat umum.

Sayang, peluang JK untuk maju sangatlah kecil, mengingat usianya kini yang sudah mencapai 76 tahun. Ditambah lagi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak untuk mengabulkan gugatan ambang batas masa presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 227 huruf i Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan begitu, peluang JK untuk kembali mendampingi Jokowi sudah tertutup.

Nama lain yang muncul adalah Chairul Tanjung (CT), pengusaha media sukses yang juga pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa pada 2014. Sebagai pengusaha, CT dikenal sebagai tokoh yang low profile. Kalaupun tidak menambah elektabilitas, setidaknya CT mampu menyokong Jokowi dari segi finansial. Nama CT tentu sangat negotiable untuk diajukan ke partai pengusung Jokowi.

Namun, CT dinilai terlalu dekat dengan Partai Demokrat, khususnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bersediakah ia jika dipinang oleh Jokowi? Bersediakah Megawati menerima CT? Itu masih menjadi pertanyaan yang mengganjal kalau Demokrat tak kunjung merapat ke barisan Jokowi.  

Selain itu, nama Mahfud MD dan Sri Mulyani juga mencuat sebagai Cawapres alternatif yang mungkin bisa dirangkul Jokowi. Keduanya adalah ahli di bidangnya masing-masing. Mahfud MD mungkin saja bisa meredam ambisi Muhaimin Iskandar untuk menjadi Cawapres.

Survei SMRC juga tiba-tiba menunjukkan bahwa keduanya konsisten muncul dalam lima besar tokoh nasional dengan kualitas personal terbaik. Namun, tentu saja, secara elektabilitas, keduanya masih masuk dalam barisan papan tengah. Bagaimanapun juga, elektabilitas Jokowi yang mencapai angka 50 persen perlu digenjot dan diamankan oleh wakilnya.

Siapa lagi Cawapres yang paling pas setelah CT, Mahfud MD, dan Sri Mulyani? Agaknya kecil kemungkinan Jokowi memilih salah satu dari Ketum partai pendukungnya, karena berpotensi menimbulkan kecemburuan. Kalaupun Jokowi berani memilih salah satu, misalnya Airlangga Hartarto dari Golkar, maka harus ada barter politik yang setimpal. Ini yang harus dipertimbangkan.

Mengingat beratnya beban Jokowi dalam menentukan pasangan, wajar jika hari di mana Cawapres itu diumumkan akan sangat mengejutkan banyak orang. Kalau salah melangkah, elektabilitas bisa jadi tidak berarti.