Anak-anak muda sekarang begitu cepat terpikat dengan politik praktis. Kaum muda ingin sekali lekas tenar dan cepat menjadi pemimpin melalui jalur partai politik. Konon, mereka ingin segera melampiaskan bakat, minat dan segera berkontribusi dalam kehidupan. Padahal, jalan politik itu panjang dan penuh duri. Tak setiap politik membawa pada kemenangan, terkadang politik harus merasakan betapa pahitnya kekalahan dan pengkhianatan.

Sebut saja apa yang dialami oleh Mohammad Hatta saat ia harus mengalah ketika menghadapi Soekarno. Ia pun memilih mengundurkan diri dan menuliskan risalahnya dengan judul Demokrasi Kita. Apakah Hatta kalah? Secara politik iya, tetapi Hatta menang dengan mempertahankan nuraninya dan memenangkan keyakinannya bahwa demokrasi bukanlah kekuasaan yang mutlak dan dipertanggungjawabkan pada rakyat.

Apakah kita siap dan menerima kekalahan politik itu? Rasanya belum, melihat hampir setiap paska pemilu, calon yang gagal kemudian banyak yang stress dan masuk rumah sakit terserang pelbagai jenis penyakit berat karena tak siap didera kekalahan. Maklum, politik kemudian identik dengan cost atau anggaran ketimbang mewujudkan cita-cita dan misi politik.

Akibatnya, meminjam F. Budi Hardiman dalam bukunya Dalam Moncong Oligarki, “demokrasi elektoral sulit mewujudkan definisi demokrasi, yaitu keratos (pemerintahan) oleh demos (rakyat), karena demos dalam demokrasi electoral direduksi menjadi voters (para pemberi suara) dikendalikan oleh kekuasaan segelintir orang super kaya yang sejak Aristoteles disebut “oligarki”(Hardiman, 2013:3).

Kaum muda yang tak memiliki modal (uang), cenderung mendekat, merapat bahkan menjilat sebisa mungkin kepada para cukong, sampai pada para konglomerat atau petinggi partai politik. Biasanya, transaksi politik saat mereka menjabat sebagai ketua atau organisasi kepemudaan atau mahasiswa, mereka membantu memuluskan program-program parpol, sehingga setelah selesai dari jabatan organisasi mahasiswa atau gerakan mahasiswa, mereka cenderung diakomodir menjadi organisasi kepemudaan dalam partai politik.

Ada perbedaan mencolok tatkala melihat para pemuda di masa lampau ketika memandang politik dengan pemuda di masa sekarang. Pemuda di masa lampau sebut saja seperti Tirto Adi Soerjo, tak hanya dikenal sebagai pelopor jurnalis keindonesiaan, tetapi meletakkan perjuangan kebangsaan dan keindonesiaan sebagai hal yang utama. Barulah, kemudian, minatnya terhadap politik disalurkan melalui Syarekat Islam.

Begitu pula ketika kita melihat Soekarno, atau Tan Malaka, mereka memandang politik bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai cita-cita kebangsaan. Itu pula yang kita lihat dari Gus Dur.

Gus Dur melihat jalan politik sebagai jalan yang tak bisa ditempuh dengan cepat. Ia memupuk dan merintis jalan itu dengan pengetahuan. Bahkan ia sudah menguasai Das Kapital karangan Karl Marx semenjak usia SMP. Gus Dur banyak bertemu tokoh-tokoh penting tamu Ayahnya. Ia juga sering bertemu Tan Malaka, saat Tan Malaka bertemu dengan Hasyim Asyari di rumahnya.

Sebelum Gus Dur tenar sebagai politisi, ia menempuh jalan pengabdian dan literasi. Melalui literasi dan jalan pengetahuan itulah, nama Gus Dur makin dikenal publik saat menulis kolom di Kompas, Tempo, dan majalah kebudayaan dan pemikiran. Bahkan Gus Dur menyelami dan menghayati apa yang ada di perpustakaan Al-Azhar Mesir.

Kepakaran Gus Dur mulai dikenal saat ia mulai menyuguhkan karya dan pemikirannya melalui LP3ES. Bersama Dawam Rahardjo, ia kemudian dikenal sebagai pemikir dalam hal kajian pesantren, dan keislaman di Indonesia. Dawam kerap memberikan kesempatan padanya untuk tampil di berbagai forum ilmiah di dalam dan luar negeri.

Gus Dur popular, tapi tak semata karena ia keturunan Kiai. Ia membumi, merakyat dan inklusif. Perannya dalam kebudayaan terlihat saat ia menjabat sebagai ketua DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) di tahun 1982-1985. Di tahun 1986-1987, ia sempat menjadi juri Festival Film Indonesia.

Tahun 1984, Gus Dur terpilih menjadi ketua PB NU, dan tak mau melepas jabatan di DKJ. Baginya, agama tak bisa berseberangan dengan kesenian dan kebudayaan. Dan protes dari kalangan NU meredam saat para kiai akhirnya tak mempermasalahkan kedudukannya di DKJ. Kehadirannya di NU berhasil membawa NU dan pesantren menjadi lebih terbuka, toleran dan modern. Banyak perubahan di masa Gus Dur yang mengubah image pesantren tak lagi kuno.

Akhirnya, setelah reformasi, Gus Dur bersama para kiai dan tokoh NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tahun 1999-2001, ia menjadi Presiden ke-empat Republik Indonesia. Saat menjadi Presiden itulah, Gus Dur menjalankan amanah politiknya. Ia berpolitik dengan menggunakan nurani. Banya terobosan dan perubahan yang ia lakukan.

Gus Dur membuktikan, berpolitik itu memerlukan pengetahuan (ilmu), memerlukan modal sosial (kepercayaan), dan tidak mementingkan jabatan (kekuasaan). Jabatan hanyalah alat agar visi kemanusiaan dan cita-cita negara tercapai. Inilah jalan politik Gus Dur yang mestinya diteladani oleh kaum muda kita.#LombaEsaiPolitik