3 bulan lalu · 1173 view · 5 min baca · Politik 48730_75524.jpg
MNC Trijaya

Jalan Pedang Politik SBY

Pertama-tama, saya mau tegaskan diksi jalan pedang di atas bukan berasal dari Jalan Pedang-nya ronin Miyamoto Musashi, pendekar pandai pedang Jepang di abad pertengahan (1584-1645).

Keduasaya hanya merujuk pada bentuk pedang yang terlihat lurus namun melengkung di ujung.

***

SBY adalah menteri pecatan di era Gus Dur. Namun, ia diangkat dan dilantik kembali menjadi Menkopolhukam saat Megawati resmi menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2001.

"Saya akan kawal ibu sampai 2009," ucap SBY secara verbatim pada Megawati sesaat setelah dirinya dilantik (kembali) menjadi menteri. 

Artinya, waktu itu, 3 tahun jelang Pemilu 2004, Megawati memaknai bahwa SBY tidak akan sedang running Pilpres. Namun, SBY akan menjaga Megawati menjadi bakal calon presiden dua periode.

Megawati sedikit baper waktu itu. Ia percaya pada Bambang tak akan mengkhianatinya—panggilan Megawati untuk SBY.

Di luar itu, bersama sahabatnya pengusaha asal Manado, Vence Rumangkang, secara diam-diam SBY membangun Partai Demokrat yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2004. SBY dan Vence sepakat 9 September 2001 sebagai hari jadinya, tanggal yang sama dengan ulang tahun SBY.

Waktu berjalan—Megawati mendengar indikasi SBY sedang membangun partai politik untuk kendaraan politiknya menjadi capres di Pemilu 2004. Megawati menanyakan kesahihan berita itu pada SBY secara langsung. SBY membantah tak sedang running Pilpres pada Megawati.


Sampai pada satu momen, SBY—yang saat itu masih menjadi Menkopolhukam—mengeluh ke media bahwa ia kerap tidak diajak mengikuti rapat kabinet Megawati-Hamzah Haz.

Suami Megawati, (alm.) Taufik Kiemas, berang. Taufik menyebut SBY seperti anak kecil jika mengeluh ke media dan tak ngomong langsung ke Megawati. Lebih lanjut, Taufik bilang, "Masa jenderal bintang empat takut ngomong ke presiden?"

Dari ucapan Taufik itu, SBY mendapat simpati dari masyarakat. SBY terkontruksi sebagai tokoh yang terzalimi, sampai terbentuklah citra SBY sebagai jenderal militer yang reformis, gagah, ganteng, pintar, bersahaja tapi terzalimi kekuasaan. 

Hingga akhirnya simpati publik tersebut berhasil dikapitalisasi secara elektoral oleh SBY yang didampingi Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2004. Pun SBY menjadi presiden dua periode Republik Indonesia (2004 - 2014) dengan lawan yang sama, yaitu Megawati Soekarnoputri.

***

SBY adalah seorang yang teliti dan presisi. Karena itu, ia pun sering mendapatkan diksi negatif dari para pengamat politik sebagai seorang peragu karena kerap terlihat hati-hati dalam mengambil kebijakan.

SBY tentu saja paham dan mendengarkan cibiran negatif yang tertuju padanya. Tapi, sebagai seorang reformis militer yang sangat cepat beradaptasi dengan kehidupan sipil, ia mendapatkan keuntungan tersendiri secara brand politik dengan situasi itu.

SBY tentu seorang pembaca dan ia sangat pintar pula. Ia paham diksi politik dalam mengidentifikasikan partai politik di Indonesia, secara historis, terdiri dari 3 (tiga) unsur: Priyayi (Teknokrat/Birokrat), Abangan (Nasionalis), dan Santri (Islam). 

Tapi ia mengambil jalur sendiri tentang Partai Demokrat yang bukan Partai Nasionalis atau Partai Agamis tapi sebagai partai Nasionalis-Religius. Meski, jika kita telaah lebih jauh, dengan mayoritas kader Demokrat adalah pensiunan TNI, pensiunan birokrat, dan pengusaha bisa dikatakan adalah kelompok Priyayi.

***

SBY memilih jalan tengah, tidak ke Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta yang bertarung sengit di Pilpres 2014. Ia berucap dirinya dan Partai Demokrat netral, meski padahal besannya Hatta Rajasa saat itu menjadi Cawapres Prabowo. Tak jadi soal baginya, ini pilihan politik yang telah dihitung secara matang olehnya.

SBY ibarat pedang. Ia terlihat lurus dalam sikap-sikap politiknya, namun selalu melengkung di ujung keputusan. 


Sementara Megawati seperti keris. Ia terlihat berliku-liku dan seolah tak terpola. Namun, soal ujung keputusannya, tujuan yang ia ambil selalu tegas dan tak tergoyahkan, termasuk "berdamai" secara politik dengan SBY. Sesuatu yang sulit terjadi hingga hari ini.

Itu sebabnya pula, sepanjang pemerintahan Jokowi di periode pertamanya, hubungan Jokowi dan SBY kerap naik-turun, panas-dingin. Pada satu masa, SBY kerap mengkritik Jokowi, pun sebaliknya tak jarang pula SBY memuji Jokowi. Itu sikap SBY dan Partai Demokrat 5 (lima) tahun terakhir.

Namun, situasi terlihat berubah kala AHY dipromosikan SBY ke politik nasional tahun 2016. Pilkada DKI Jakarta adalah panggung pertama untuk AHY yang disiapkan oleh SBY ketika anak sulungnya itu menjadi calon gubernur. 

AHY akhirnya gagal di putaran pertama Pilgub DKI. Namun, posisi Partai Demokrat saat itu tidak ke Anies-Sandi atau Ahok-Djarot. Tetap saja jalan tengah, tidak ke kiri atau ke kanan.

***

Selanjutnya, di Pilpres 2019, AHY sudah digadang-gadang akan menjadi Capres atau Cawapres. Malangnya, AHY tidak mendapatkan panggung di Pemilu 2019. Ini situasi tak menguntungkan bagi Partai Demokrat. 

Namun, karena sistem pemilu serentak antara pileg dan pilpres diberlakukan di Indonesia, pun karena relasi SBY-Megawati belum pulih total, membuat tak ada pilihan baginya untuk mendaratkan dukungan politik ke paslon 02 Prabowo-Sandi.

SBY sosok yang cerdas di sini. Selama kampanye pilpres, ia membebaskan kadernya di wilayah-wilayah tertentu untuk tidak mendukung Prabowo-Sandi, yaitu di Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua.

Tujuannya apa? Pertama, SBY mewanti-wanti indikasi Coattail Effect terjadi di Pilpres 2019. Kedua, SBY yakin rakyat merindukannya. Itu sebabnya ia jual tagline "Partai Demokrat, Partainya SBY". Ketiga, SBY yakin ada Split Ticket Voting atau fenomena politik di mana pemilih membagi pilihannya, yaitu pileg dan pilpres bukan sesuatu yang berjalan secara linear.

Jika demikian, SBY benar. Sebab, Coattail Effect benar-benar tidak terjadi. Sebab, sampai data masuk di Situng KPU saat ini, tidak ada partai yang menyentuh angka 20%. Karena, rujukan survei yang menyebutkan suara PDI Perjuangan akan berada di angka 25 - 27% dan suara Gerindra berada di antara 16 - 18% tidak terjadi. Ini asumsi paling logis. 

Alasannya sederhana kenapa Split Ticket Voting terjadi, yaitu identifikasi partai politik di Indonesia tidak kuat. Pun relasi kandidat dan partai pendukung tidak mengikat secara ideologis. Ini tentu menjadi evaluasi tersendiri.

***


Sampai akhirnya masa itu tiba, saat AHY bertemu dengan Jokowi di Istana pada 2 Mei 2019. Pun selanjutnya, Prabowo membatalkan kunjungannya ke menjenguk Ani Yudhoyono yang saat ini terbaring di Rumah Sakit Singapura. Pasca itu pula, kader-kader Partai Demokrat bermanuver di internal BPN 02 Prabowo-Sandi melalui Andi Arief, Ferdinand Hutahaean dan Rachland Nashidik.

SBY tentu paham situasi ini. Berdiri di persimpangan terlalu lama tentu bukan pilihan. Menjadi partai jalan tengah 10 tahun tentu bukan pilihan baik pula. Menjadi oposisi lebih tak masuk akal lagi bagi Partai Demokrat.

Apalagi plat Mobil AHY saat bertemu Jokowi adalah B 2024 AHY. Tentu saja, Partai Demokrat butuh lahan bukan untuk sekadar tempat parkir mobil AHY, tapi lintasan bebas hambatan atau tol yang dibangun Jokowi menuju 2024. Caranya? Mendukung periode kedua pemerintahan Jokowi.

Artikel Terkait