Narasi ‘Pemilu Curang’ menuai banyak reaksi kontroversial bagi pihak yang kalah dalam kontestasi ini. Berbagai penolakan telah dilakukan, mulai dari isu kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebelum pencoblosan, ajakan untuk menolak hasil quick count dan sistem perhitungan KPU setelah penghitungan suara, hingga seruan demonstrasi massa besar-besaran untuk menolak hasil pemilu berupa aksi people power.

Setelah melewati itu semua, kini jalan panjang narasi ‘pemilu curang’ berhenti di tahap verifikasi Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya hal ini patut diapresiasi meskipun kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi seolah menjilat ludah sendiri, mengingat sebelumnya kubu BPN menyatakan tidak akan percaya hukum di negeri ini.

Kini sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sudah diajukan ke MK. Hal-hal substantif seperti dalil-dalil permohonan (posita) dan tuntutan (petitum) dari pihak pemohon (Prabowo-Sandi/Kuasa Hukum) telah disusun. Dengan begitu, artinya sengketa ini harus dikawal dan dikritisi lebih intens seiring menunggu persidangan PHPU di MK. 

Sehubungan dengan itu, tulisan ini berangkat dari keresahan saya menanggapi langkah hukum dan strategi dilematis yang digunakan kubu BPN dalam sengketa Pilpres ini.

Logical Fallacy Pilkada-Pilpres

Patut diakui bahwa Bambang Widjojanto ialah seorang ahli hukum sekaliber dalam memenangkan sengketa PHPU, khususnya soal sengketa Pilkada di MK. Barangkali berkaca dari kemenangan tersebut, ia malah menyamakan sengketa Pilkada dengan sengketa Pilpres kali ini.

Bagaimanapun juga, sengketa Pilkada yang menekankan aspek formalistik serta aspek substansialnya dinomorduakan tidak bisa dibandingkan dengan sengketa Pilpres yang menekankan aspek substansial dan perhitungan yang sangat kompleks.

Secara logika, Pilpres mencakup satu negara sedangkan Pilkada hanya mencakup satu kabupaten. Artinya, guna mengajukan pembuktian di persidangan nanti, butuh alat bukti yang sangat kompleks berupa dokumen yang akurat, sah, dan valid, banyak saksi dalam proses pemilu hingga rekapitulasi pemilu yang harus dipertanggungjawabkan, serta kesalahan suara di mana saja yang harus dibuktikan keabsahan atau kecurangannya, mulai dari skala kecamatan hingga skala nasional.

Belum lagi untuk membuktikan kecurangan TSM secara nasional, harus dibuktikan imbauan dari instansi apa saja serta struktur jabatan di bawahnya dengan mendalami siapa pelaku, siapa saksi, video, dan sebagainya.

Makanya, pembuktian ini sangat sulit karena untuk ranah Pilkada saja pembuktiannya butuh waktu lama, apalagi jika diterapkan pada Pilpres skala nasional.

Dengan demikian, sengketa Pilpres tidak bisa disamakan dengan sengketa Pilkada skala kabupaten dan tidak mudah dilakukan mengingat perselisihan sengketa ini menuntut extraordinary pressure untuk bekerja ekstra-keras dengan waktu yang cukup singkat (paling lambat 14 hari kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu.

Tuntutan Tim Kuasa Hukum Tidak Berdasar

Tuntutan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi berupa permintaan mendiskualifikasi pasangan 01 adalah di luar kewenangan MK dan barangkali akan ditolak oleh MK. Jadi, jangan kaget jika nanti MK mengeluarkan putusan tidak beralasan hukum terhadap tuntutan tersebut.

Juga dalam halnya pasangan 01 masih lebih unggul meskipun seluruh bukti kecurangan penetapan suara telah dikalkulasi, MK tidak dapat serta-merta mendiskualifikasi pasangan 01 dalam putusannya, sebab kewenangan MK terkait itu dalam sengketa PHPU Pilpres tidak ada dalam ketentuan perundang-undangan manapun.

Kemudian, tuntutan tidak berdasar selanjutnya yaitu permintaan kepada MK untuk menetapkan pasangan 02 menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Dalam UU Pemilu, kewenangan MK hanya memutus perselisihan sengketa akhir pemilu, yang mana tindak-lanjutnya diserahkan pada KPU.

MK tidak berwenang menetapkan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kewenangan itu ada pada KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 13e U Pemilu dengan memperhatikan Pasal 416 j.o Pasal 417 UU Pemilu.

Jadi, lagi-lagi, tuntutan kuasa hukum tersebut tidak termasuk kewenangan MK. Dalam hal ini, ada baiknya tim kuasa hukum memperhatikan Pasal 475 UU Pemilu dan Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018.

Indikasi Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Pembuktian motif TSM seharusnya diperkarakan saat sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, bukan saat sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi sebab tidak sesuai dengan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu j.o Pasal 5 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Pada intinya, Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu menyatakan keberatan yang diajukan dalam sengketa hasil pemilu hanya terhadap penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Paslon. Sedangkan Pasal 5 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 menekankan pada objek PHPU Pilpres yaitu Ketetapan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.

Ditambah, Pasal 8 Peraturan MK di atas juga menyatakan salah satu uraian permohonan gugatan harus jelas mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon & Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Jadi contoh simple-nya begini:                                                                                                     

Misalnya, di TPS A, B, C, suara sah Jokowi Ma’ruf (J-M) berjumlah 1000 & suara Prabowo-Sandi (P-S) berjumlah 500. Berdasarkan temuan bukti valid dan penghitungan yang akurat menurut kubu BPN, ternyata setelah direkapitulasi suara J-M berjumlah 500 (turun -500 akibat temuan kelebihan suara) dan suara P-S berjumlah 1000 (naik +500 akibat temuan bukti dan perhitungan akurat).

Jika hal tersebut dibenarkan MK, maka penghitungan KPU suara J-M yang tadinya 85.607.362 dikurangi 500 menjadi 85.606.862 total suara sah nasional. Selanjutnya, suara sah nasional P-S yang tadinya 68.650.239 ditambah 500 sehingga menjadi 68.650.739 total suara sah nasional.

Setelah akhirnya dihitung total suara sah nasional, ternyata suara J-M masih jauh lebih tinggi daripada P-S. Meskipun kubu BPN sudah semaksimal mungkin menyertakan bukti dan penghitungan akurat, apabila J-M masih lebih unggul, maka hal itu tidak memengaruhi kemenangan J-M. Dalam hal ini, MK menggunakan perhitungan untuk menambah atau mengurangi suara.

Dengan begitu, maka jelas bahwa sengketa PHPU Pilpres di MK ini menitikberatkan kepada hasil penghitungan suara sah nasional yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan motif tertentu yang melatarbelakangi penyelenggaraan pemilu sebab UU Pemilu, UU MK, dan Peraturan MK tentang Beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak memberi kewenangan MK untuk itu.

Lagi pula, bukankah perkara kecurangan TSM- yang dibuktikan berdasarkan alat bukti berupa berita online- dalam sengketa proses pemilu kemarin sudah ditolak oleh Bawaslu? Apa memang tidak punya bukti dan penghitungan akurat menurut kubu mereka sendiri? (mengingat kubu BPN dulu menarik saksi-saksinya sejak rekapitulasi kecamatan).

Jadi, Seharusnya Bagaimana?

Merespons mengenai sengketa ini, sejatinya apa yang sudah disusun tim kuasa hukum Prabowo-Sandi cukup baik. Hanya saja, sebagai mahasiswa, saya tetap perlu mengawal, mengkritisi, serta memberikan masukan dengan tanpa merendahkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi sedikit pun.

Menurut saya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi sangat perlu untuk menambah alat bukti yang bersifat kuantitatif. Dalam arti, gugatan permohonan yang diajukan ke MK tidak hanya kualitatif mengenai indikasi kecurangan TSM saja. Bagaimanapun juga, data kuantitatif juga sangat perlu untuk dijadikan sebagai dalil tuntutan prioritas.

Di samping itu, harus juga dibuktikan perihal data kuantitatif berupa rekapitulasi suara yang akurat, sah, valid, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dari kubu internal Prabowo-Sandi. Setidaknya, Tim Kuasa Hukum harus melakukan ini mengingat sekarang masih tahap proses verifikasi, dan juga tahap registrasi masih relatif lama, yakni tanggal 11 Juni 2019.

Selain itu, satu lagi catatan sangat penting;  tidak perlu-lah demonstrasi di depan MK seperti sengketa PHPU Pilpres tahun 2014. Jika hasil putusan menyatakan bahwa gugatan permohonan ditolak dan dinyatakan tidak beralasan hukum, Kubu Prabowo-Sandi dan pendukungnya hingga level grassroot sudah seharusnya berjiwa kesatria dengan menghormati dan mengikuti Putusan MK.

Jika ada resistensi terhadap putusan MK, itu sama saja halnya dengan tidak mengakui dan menghormati MK sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia yang putusannya bersifat final, mengikat kedua pihak, dan berakibat hukum. Hal itu sama saja dengan tidak percaya MK sebagai ‘pintu terakhir’ pengawal agenda konstitusional.

Logika paling konyol: jika dalam penyelesaian sengketa ini MK sudah tidak dipercaya lagi, lalu untuk apa ribet-ribet berperkara di MK?