Awal Februari 2021 lalu, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi di dunia. Dari 167 negara di dunia yang dirilis oleh EIU, Indonesia menempati urutan ke-64 indeks demokrasi di dunia. Di Asia Tenggara, indeks demokrasi di Indonesia di bawah Malaysia, Timor Leste dan Filipina. 

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2020, indeks demokrasi Indonesia turun, dari skor 6.48 turun skor menjadi 6.3. EIU menempatkan demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi cacat. Indikatornya, proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil (detiknew, 04/02/2021).

Sementara itu, International for Democracy and Elektoral Assistance (IDEA) merilis indeks demokrasi di Indonesia mendapatkan rapor merah. Penurunan indeks demokrasi di tahun 2020 menjadi yang terburuk sejak tahun 2005. Indikatornya, kesetaraan dan hak asasi manusia (HAM), sistem administrasi yang tidak memihak dan keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan publik (CNNIndonesia, 06/08/2021).

Ini sangat memalukan sekaligus menjadi pukulan bagi demokrasi di Indonesia. Tulisan ini hendak meninjau politik hukum dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Jika kita berbicara tentang dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia, maka kita tidak lepas berbicara tentang partai politik sebagai lembaga/institusi demokrasi. Jika kita ingin memperbaiki demokrasi, maka yang pertama-tama yang harus kita perbaiki adalah partai politik sebagai mesin/kendaraan politik menuju demokrasi yang mapan.

Ibarat kalau kita dari Jogja mau ke Jakarta (anggaplah Jakarta adalah demokrasi mapan, adil dan sejahtera), maka yang pertama-tama yang harus kita cek adalah kesiapan kita, kendaraan kita, mesin kendaraan kita atau barang kali juga dibutuhkan kesiapan logistik, dll. Jika ini belum selesai atau belum siap, maka sulit bagi kita untuk sempai ke Jakarta: ke demokrasi yang mapan atau ke demokrasi yang kita cita-citakan itu.

Demikian juga dalam demokrasi dan partai politik, kita tidak akan sampai ke demokrasi yang mapan, adil dan sejahtera, jika mesin/kendaraan politik atau partai politik di Indonesia belum diperbaiki.

Jadi, jangan harap indeks demokrasi di Indonesia itu akan naik atau minimal baik, jika partai politik di Indonesia itu belum diperbaiki. Sebab, watak dan corak partai politik di Indonesia:

Pertama, watak dan corak partai politik di Indonesia itu patron. Faktor inilah membawa partai politik pada monopoli kekuasaan, tidak berjalannya demokrasi di internal partai politik, sehingga menyebabkan matinya platform ideologi partai. Karena episentrum kekuasaan dikontrol oleh figur-figur partai politik, sehingga dalam pengambilan keputusan di internal partai hanya ditentukan oleh elite-elite partai (Mair dan Spirova, 2012).

Boleh jadi partai politik di pusat itu saling sikut, tidak sejalan dan saling perang, tetapi di daerah mereka “satu ranjang”. Boleh jadi partai politik yang platform nasionalis, tetapi kemudian teriak-teriak takbir. Boleh jadi partai politik yang platform Islam, tetapi kemudian mendapatkan pendanaan partai politik dari perusahaan Bir. Terdengar aneh memang, tapi itulah partai politik di Indonesia yang tidak memiliki ideologi.

Bila kita cermati secara historis, perkembangan partai politik di Indonesia setelah reformasi menunjukkan tren yang menurun. Di tahun 1999 sampai di tahun 2002, partai politik memiliki idealisme yang tinggi, menawarkan ini-itu untuk pembangunan dan “satu ranjang” dengan masyarakat.

Faktor pendukungnya adalah karena transisi kekuasaan dari otoriter ke demokrasi dan pendirian partai-partai politik yang menjamur.

Tetapi kemudian di tahun 2003 sampai di tahun 2005, partai politik mulai bergeser dari sebelumnya “satu ranjang” dengan masyarakat kemudian bergeser menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan negara. Sementara itu, di tahun 2005 sampai di tahun 2019, posisi partai politik bergeser dari yang sebelumnya menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan negara bergeser menjadi “satu ranjang” dengan negara.

Problemnya adalah ideologi partai politik tidak memiliki daya jual di masyarakat. Mereka kemudian mencari kongsi baru dengan penyandang dana agar tetap eksis.

Kedua, relasi klientalisitik antara partai politik dengan sumber daya yang menopang pendanaan partai politik. Akibatnya, partai politik lebih cenderung mewakili kepentingan pengusaha atau para pebisnis ketimbang menjadi agen masyarakat (Diamond dan Gunther, 2001).

Inilah yang disebut sebagai oligarki partai politik. Secara luas, bisa dimaknai oligarki politik. Juffrey Winters seorang ilmuan politik Amerika mengatakan oligarki memiliki dua makna sekaligus, yakni memiliki makna ekonomi dan kekuasaan. Dua-duanya, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Dengan kekuatan ekonomi yang kuat, yang besar dan yang berpengaruh, oligarki kemudian bisa memonopoli kekuasaan, jual-beli produk hukum, jabatan dan membiayai konstelasi politik lokal maupun konstelasi politik nasional, membiayai partai politik, media massa, lembaga riset, organisasi masyarakat, dan keagamaan.

Oligarki kemudian termanifestasi ke dalam bentuk kekuasaan. Di lembaga legislatif/DPR, ada 262 pengusaha dan pebisnis. Hampir separuh anggota DPR dikuasai oleh pengusaha dan pebisnis. Karena orang-orangnya adalah pengusaha dan pebisnis, maka jangan heran kemudian produk legislasi di DPR menguntungkan pengusaha dan pebisnis.

Produk legislasi di DPR, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja dan UU MD3 adalah produk hukum yang menguntungkan pengusaha dan pebisnis, di samping produk legislasi DPR, seperti UU KPK dan UU MK turut meruntuhkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

Di pemerintah dan kementrian juga demikian, diisi oleh orang-orang pentolan Orde Baru, pengusaha dan para pebisnis. Di sana, ada Luhut Binsar Pandjaitan, Prabowo Subianto, Erik Tohir, Airlangga Hartanto, Sandiaga Uno, dkk. Ini yang menjadi satu di antara problem transisi kekuasaan yang otoriter ke demokrasi yang belum selesai. Karena transisi kekuasaan dari Orde Baru ke reformasi diikuti oleh aktor pemain lama dan kartel politik.

 Ketiga, pasca reformasi partai politik tidak lagi terlihat sebagai satu entitas kolektif melainkan representasi figur yang melekat sebagai pendiri partai atau simbol partai politik. Partai politik lebih menjual figur partai politik dalam kampanye ketimbang menawarkan visi-misi atau kebijakan yang akan diusung untuk membangun elektabilitas (Cross, 2018).

Personalisasi partai politik ini mematikan figur-figur baru untuk berkembang. Karena figur pendiri partai politik atau simbol partai politik terlalu dominan. Di sisi lain akan menutup visi-misi dan program kerja yang ditawarkan karena dalam kampanye yang dijual adalah figur partai politik. Baliho-baliho yang terpampang di sepanjang jalan dengan foto figur partai politik adalah model personalisasi partai politik ini.

Atau lebih daripada itu, ada pula yang tampil dengan pencitraan seolah-olah merakyat dan pro terhadap rakyat. Ada pula yang hadir secara tiba-tiba dan unjuk muka di momentum politik. Dalam hal ini, Clifford Geertz mendeskripsikan elite-elite politik, politisi dan pejabat seperti ini seolah-olah bermain teater. Mereka bukan mendedikasikan diri untuk rakyat melainkan pertunjukan teater yang terorganisir. Dramatisasi obsesi-obsesi elite-elite politik, politisi dan pejabat seperti ini nihil makna. Singkatnya, pencitraan.

Sementara itu, satu di antara lain hal, yang tidak luput dari sorotan kita, yaitu apa yang disebut sebagai feodalisme dan dinasti politik. Hal ini diperlihatkan oleh beberapa partai politik di Indonesia. Misalnya, PDI Perjuangan, sangat kental dengan trah Soekarno, dari Megawati Soekarno Putri kemudian diwariskan ke Puan Maharani. Contoh lain, misalnya, partai Demokrat, dari SBY kemudian diwariskan ke AHY.

Hal yang sama juga terjadi di pemerintah Jokowi, misalnya, Gibran Rakabuming Raka di Solo dan Bobby Nasution di Medan. Atau di Bima, misalnya, Indah Dhamayanti Putri sebagai Bupati Bima dan Ferryandi sebagai ketua DPRD di Kabupaten Bima. Kedua-duanya, ibu dan anak di masing-masing lembaga pemerintahan yang berbeda. Ini menggambarkan bahwa praktek politik di Indonesia itu sangat kental dengan feodalisme dan dinasti politik.

Untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia, maka yang harus kita lakukan. Pertama: memperbaiki partai politik sebagai mesin/kendaraan politik menuju demokrasi yang mapan, adil dan sejahtera. Kedua, melakukan penyadaran terhadap masyarakat tentang bahaya dan akibat dari feodalisme dan dinasti politik, serta menarik keluar masyarakat dari kultur feodalisme dan dinasti politik melalui pendidikan-pendidikan politik.