Istilah the third way atau jalan ketiga diperkenalkan oleh Anthony Giddens. Pemikiran politik ini disuguhkan sebagai jalan alternatif untuk memenuhi kebuntuan sistem politik modern. 

Cara pandangnya mencoba mengombinasikan pemikiran sosialisme Eropa tradisional pada 1980-an dengan neo-liberalisme. Sehingga, munculnya pemikiran alternatif ini untuk menjawab permasalahan dalam sistem demokrasi yang sedang menghadapi perkembangan teknologi kian cepat.

Berkaca dengan karya Gidden tersebut, mungkinkah Indonesia akan memunculkan strategi the third way untuk mengatasi defisit perekonomiannya? 

Pertanyaan ini muncul untuk menjawab problematika ekonomi politik yang sedang dihadapi Indonesia di tengah perang dagang dan ancaman resesi global. Terlebih Indonesia pernah beberapa kali mempunyai kedekatan dengan negara superpower.

Pada masa Presiden Soeharto dan Soesilo Bambang Yudhoyono, Indonesia lebih menunjukkan kedekatannya dengan pihak Barat. Hal tersebut sedikit berbeda ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Indonesia mencoba membelokkan layar kapal yang awalnya lebih kepada western sentris menjadi eastern sentris.

Pada kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama, Indonesia mencoba menjalin kerja sama dengan Tiongkok sebagai emerging state yang mulai mempunyai pengaruh besar di dunia internasional. Banyak investasi dan kerja sama ekonomi perdagangan mulai terjalin. 

Negeri tirai bambu tersebut juga memberikan bantuan luar negeri yang tidak sedikit kepada Indonesia. Dapat dikatakan, dalam waktu singkat Tiongkok menjadi top donor ketiga untuk Indonesia pada tahun 2018 setelah Singapura dan Jepang.

Melihat kondisi ekonomi global hingga ahir 2019 yang makin bergejolak akibat perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, muncul analisis dari para ekonom, hal ini berpotensi memunculkan resesi global. Sehingga, sebagai negara yang menjalin kerja sama dengan kedua negara, Indonesia harus pandai memainkan posisi agar tidak terkena imbasnya. Sehingga Indonesia harus memiliki sebuah strategi agar dapat terhindar dari ancaman resesi global.

Langkah Zig-Zag Indonesia

Langkah zig-zag memang sudah tidak asing lagi bagi setiap negara untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya, begitu juga dengan Indonesia. 

Secara historis, Indonesia pernah mengubah haluan kapal ketika kepentingan nasionalnya mulai berubah. Pada masa Presiden Soeharto, Indonesia lebih terlihat dekat dengan Amerika dibandingkan ketika Bung Karno menjabat sebagai Presiden yang terlihat dekat dengan Uni Soviet.

Kedekatan tersebut sangat terlihat dengan masuknya investasi penanaman modal asing pertama di Indonesia yang dilakukan oleh PT Freeport. Investasi masuk ke Indonesia setelah 3 bulan pasca penandatanganan undang-undang penanaman modal asing (UU PMA) No 1/1967. Kedekatan Indonesia dengan Amerika berjalan lancar bahkan tidak terdapat perubahan yang cenderung signifikan hingga Presiden Megawati.

Ketika Presiden SBY memimpin Indonesia, kedekatan antara kedua negara makin terlihat melalui kunjungan Barack Obama ke Indonesia pada taggal 9-10 November dan terbentuknya kesepakatan Indonesia – US Comprehensive Partnership Agreement.

Namun, hal yang berbeda mulai terlihat ketika Presiden Jokowi memegang kemudi Indonesia. Muncul penurunan harmonisasi hubungan antara Indonesia dengan Amerika. Secara gamblang, Indonesia memperlihatkan kedekatannya dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Hal tersebut terlihat melalui total neraca perdagangan antara kedua negara yang terus mengalami peningkatan. Dari data Kementerian Perdagangan, tahun 2014 yang hanya US$ 48.230.279,9, pada tahun 2018 menjadi US$ 72.670.066,4. Terlebih pada masa Presiden Jokowi, Indonesia telah mengusik praktik monopoli yang telah lama berlangsung antara Pemerintah Amerika dengan PT Freeport Indonesia dengan mengakuisisi 51% sahamnya.

Menelisik lebih jauh, kita bisa melihat bahwa banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang dibiayai oleh investor dari Tiongkok. Tahun 2018, pemerintah Indonesia menandatangani kerja sama dengan Tiongkok dalam belt road initiative dengan total nilai sebesar US$ 23,3 miliar. 

Nilai tersebut tentu sangat fantastis ketika kita melihat bahwa resesi global makin mengancam akibat perang dagang.

Perang Dagang dan Jalan Ketiga

Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok jelas memberikan dampak besar terhadap perekonomian global. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang mempunyai kerja sama dengan kedua negara. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada tahun 2018 mengatakan bahwa kurs rupiah sempat mencapai angka Rp15.187 dikarenakan makin menguatnya dolar Amerika akibat dari perang dagang.

Indonesia juga tercatat pada tahun 2019 mengalami defisit perdagangan dengan total nilai US$1,95 miliar atau sebesar Rp27,23 triliun. Meski nilai tersebut tidak sebesar defisit perdagangan kuartal ke-4 tahun 2018 yang mencapai angka US$2,05 miliar, hal itu perlu menjadi catatan karena nilai tersebut juga dipengaruhi oleh perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang selalu mengalami defisit di sektor nonmigas. 

Hingga Juli 2019, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok dalam sektor nonmigas mencapai angka US$ 11.05 miliar.

Dengan kondisi di atas, Indonesia perlu mencari jalan alternatif agar dapat menjaga stabilitas perekonomiannya dan tidak hanya didominasi oleh satu negara. Jalan alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan negara di kawasan lain, seperti contoh Timur Tengah. 

Negara di wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai negara kaya dan mempunyai kapital kuat, sehingga mempunyai potensi besar untuk diajak kerja sama oleh pemerintah Indonesia.

Hasil laporan dari Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI menjelaskan bahwa terdapat negara di Kawasan Timur Tengah yang masuk dalam kategori High Income Countries. Seperti Bahrain, Kwait, Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar yang GNI perkapita negara tersebut diatas US$ 13.000.

Dengan karakteristik negara di Kawasan Timur Tengah yang lebih menyukai pendekatan non-formal, maka Indonesia mempunyai potensi kuat untuk berhasil menjalin kerja sama dengan mereka. Terlebih Indonesia mempunyai sosok yang piawai dalam menjalin hubungan dengan negara di kawasan tersebut seperti Dr. Alwi Shihab.

Hal ini dibuktikan adanya penandatanganan kerjasama dengan beberapa negara di Kawasan Timur Tengah pada ahir tahun 2019. Seperti penandatanganan nota kesepahaman kerjasama Indonesia – Uni Emirat Arab dengan nilai US$ 7,4 – US$ 9,7 miliar, kerja sama Indonesia – Kwait dengan total nilai US$ 13 Juta di sektor perikanan, penelitian digitan untuk UMKM dan E-Commerce, serta data dan teknologi.

Jika berhasil meningkatkan kerja sama dengan beberapa negara di Kawasan Timur Tengah, muncul kemungkinan bahwa Indonesia dapat terhindar dari ancaman resesi global. Karena Indonesia dapat terhindar dari dominasi salah satu atau kedua raksasa ekonomi dunia yang saat ini sedang tarik menarik pengaruh di dunia.