Relasi Bisnis yang Kuat

Hingga saat ini, diketahui aktivitas PT. ANA di Morowali Utara belum dilengkapi dengan Hak Guna Usaha. Padahal, sejak tahun 2012, perusahaan ini telah melakukan panen buah sawit. Hingga sekarang, Pemerintah tidak pernah mengetahui berapa pendapatan PT. ANA sejak tahun 2012. 

Tetapi, bila melihat laporan pendapatan keseluruhan Astra Agro Lestari pada tahun 2018, tercatat pendapatan mereka mencapai 19,8 triliun rupiah. Angka ini didapat dari data anak perusahaan yang tersebar di Indonesia, baik dari Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Nilai ini cukup fantastis bila melihat konstelasi industri sawit nasional yang sedang jatuh, tapi mereka mampu bertahan dengan pendapatan yang cukup besar.

Pendapatan yang besar ini harusnya tidak memalingkan wajah kita dari persoalan yang dilahirkannya. Kita bisa mengasumsikan bahwa, dari pendapatan yang besar itu terdapat buah keserakahan perusahaan yang telah merampas lahan petani di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali.

Mengapa demikian? Sebab selama beraktivitas di Petasia Timur, PT. ANA melakukan penyerobotan lahan warga yang bersertifikat. Data dari warga masyarakat menyatakan bahwa, lahan warga yang bersertifikat di Petasia Timur yang serobot oleh PT. ANA seluas ±365 Ha. 

Artinya, ada hak rakyat yang melekat dari triliunan penghasilan mereka yang diambil dari bisnis haram. Data dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah pada 2019 menyatakan bahwa PT. ANA telah melakukan tindakan maladministrasi pada 4 aspek, yakni aspek perizinan, aspek lingkungan, aspek penguasaan lahan, dan aspek pendapatan daerah. 

Lantas, mengapa perusahaan yang tidak memiliki HGU dan dinyatakan maladminstrasi ini bisa terus beroperasi hingga saat ini?

PT. ANA bukanlah perusahaan kecil. Ini adalah anak perusahaan dari Astra Agro Lestari yang juga bagian dari Astra Internasional. 

Seperti yang kita ketahui, Astra Internasional merupakan kerajaan bisnis yang namanya sangat diperhitungkan dalam kancah perekonomian nasional bahkan internasional. Kerajaan bisnis milik William Soeryadjaya ini menggurita hingga di berbagai sektor, baik pertambangan, industri otomotif, telkomunikasi, perkebunan, dsb. 

Luasnya relasi bisnis Astra tersebut menempatkan beberapa tokoh-tokoh politik nasional dalam sejarah berjalannya perusahaan ini seperti; Sandiaga Uno.

Sebelum menjadi pasangan Prabowo untuk bertarung dalam Pilpres 2019 kemarin, diketahui Sandiaga pernah menjadi Direktur PT. Saratoga (Perusahan yang bergerak dibisnis pertambangan) sebelum digantikan oleh anak Edwin Soeryadjaya yang tidak lain adalah cucu William Soeryadjaya.

Saratoga sendiri adalah jejaring bisnis dari Astra Internasional yang saat ini tengah mengeksploitasi Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur bersama perusahaan besutan Garibaldi Thohir yang tidak lain adalah kakak dari Ketua Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 lalu, Erick Thohir.

Selain Sandiaga, ada nama Benny Subianto yang tidak bisa dipisahkan dari Astra Agro Lestari. Mantan anak asuh William Soerdyajaya ini pernah ikut meluaskan jejaring bisnis William di sektor perkebunan sawit dengan ikut mendirikan Astra Agro Lestari.

Nama Benny sendiri cukup terkenal di era pemerintahan Susilo Bambang Yudiyono. Sebab beberapa Menteri di era SBY tersebut memiliki kedekatan khusus dengan Benny. Bahkan ketika dia ikut membangun perusahaan baru PT. Adaro Energy (Yang juga jaringan bisnis Willian Soerdyajaya), dorongan untuk bergerak di sektor tambang ini datang dari Mantan Menteri ESDM di era SBY, Jero Wacik.

Terlepas dari persoalan antara Edwin Soerdyajaya (anak Sulung William Soerdyajaya) dengan Pemerintahan Soeharto dan persoalannya dengan Sandiaga Uno beberapa tahun silam, relasi bisnis Astra Internasional ini cukup diperhitungkan dalam kancah politik nasional.

Bermodalkan relasi tersebut, Astra Agro Lestari dipandang oleh negara sebagai aset penting dalam perekonomian. Apalagi hingga saat ini jumlah pekerja yang mampu diserap dalam industri perkebunan mereka berjumlah 47.218 karyawan.

Posisi inilah yang dipakai oleh PT. Agro Nusa Abadi (ANA) sebagai modal melakukan eksploitasi di Kabupaten Morowali Utara. Anggapan memiliki hubungan dengan kelas elite dalam lingkaran pemerintahan pusat telah melalaikan PT. ANA pada kewajiban-kewajiban dasar pada hak-hak rakyat.

Hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kerangka logika hukum korporasi, yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya dan memangkas hal-hal yang dianggapnya dapat menghambat proses ekploitasi sumber daya alam (SDA). Apalagi penguasa lokal sangat mengerti relasi bisnis perusahaan tersebut, sehingga proses memuluskan jalan PT. ANA terus dilakukan.

Ketika muncul gejolak di rakyat, dengan kekuatan modal dan legitimasi relasi pada penguasa, mudah saja bagi mereka untuk mengerakkan instrumen represif negara dalam meredam pergolakan tersebut. Tidak heran bila intimidasi terhadap rakyat menjadi pemberitaan utama yang selalu hadir di daerah-daerah aktivitas perusahaan, khususnya di Morowali Utara.

Meluruskan Paradigma

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan Selasa (16/07/2019) menjelaskan bahwa 80 persen lebih sawit di Indonesia bermasalah. Data tersebut berdasarkan laporan World Bank yang dia terima. “Jadi sekarang mau diapakan dosa masa lalu itu. Kalau usulan saya kita penalti saja supaya habis hukumannya,” jelas Luhut.

Laporan World Bank ini berbanding lurus dengan fakta-fakta dilapangan. Data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria mencatat bahwa selama 2018 sedikitnya ada 410 konflik agraria yang mencakup wilayah seluas 807.177,613 hektare. Ratusan konflik itu melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi.

Konflik agraria di sektor perkebunan tahun 2018 mencapai 144 kasus. Dari 144 konflik tersebut, 83 kasus atau 60 persen terjadi di sektor perkebunan sawit.

Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Seperti yang telah dijelaskan di awal tulisan ini, persoalan di Morowali Utara ini sudah sejak lama terjadi dan belum ada titik terang hingga sekarang.

Hal ini bukan tanpa alasan. Awal pidato Jokowi setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih pada pilpres 2019, pada Minggu (14/7/2019), investasi masih menjadi panglima dalam logika pembangunan ekonomi nasional. Di situ dia menyampaikan akan mengundang investasi seluas-luasnya.

Bahkan dengan tegas Jokowi menerangkan, “Jangan ada yang alergi terhadap investasi karena akan membuka lapangan pekerjaan, oleh sebab itu yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas.”

Memang benar, investasi masih menjadi roh penting dalam pembangunan negara hingga sekarang. Apalagi perkebunan sawit masih menjadi primadona ekonomi nasional. 

Semua ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dari Bappenas tahun 2018 menerangkan bahwa ada 16,2 juta orang yang terserap sebagai tenaga kerja dalam sektor perkebunan sawit, sedangkan sumbangan sawit dalam pendapatan negara pada tahun 2016 mencapai 260 triliun rupiah. Kedua alasan inilah yang dipakai oleh negara terus mempertahankan sawit sebagai sektor penting dalam pendongkrak ekonomi negara.

Tetapi, bersandar pada pendapatan ekonomi saja tidak cukup. Sebab ada banyak aspek penting yang juga harus diperhatikan oleh negara dalam pengelolaan sektor perkebunan sawit di Indonesia, baik dari segi lingkungan hidup dan hak kelola rakyat. Sebab di balik prospek ekonomi yang menguntungkan tersebut, ada banyak kasus yang terjadi di tingkat akar rumput yang terus melibatkan perusahaan dengan rakyat.

Seperti yang kita ketahui, ketimpangan agraria terlebih monopoli ruang oleh perkebunan sawit secara besar telah melahirkan banyak soal. Ini akibat dari regulasi negara yang belum ketat mengatur tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. 

Dengan dalih peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi justru merelakan hak kedaulatan rakyat dirongrong habis-habisan. Tanah sebagai sumber penghidupan petani justru makin hari terus diserobot oleh perkebunan sawit.

Paradigma negara terkait investasi perlu diluruskan. Investasi perlu diikat secara ketat dalam regulasi yang terarah, demokratis, berkeadilan, ekologis, dan menjamin hak-hak rakyat di republik ini.

Dari banyak soal, konflik perkebunan sawit yang terjadi adalah buah dari regulasi serta perizinan yang tidak demokratis. Tidak dilibatkannya rakyat dalam ruang-ruang penyusunan kebijakan telah menjadi faktor penting dari masalah yang selama ini terjadi.

Di sisi lain, watak kelas elite (birokrasi) kita selama ini masih memiliki banyak kepentingan di sektor ekstraktif di republik ini. Hal ini bisa dibuktikan dalam setiap kali pertarungan politik. Baik tingkat nasional maupun daerah pasti ada nama yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas eksploitasi SDA di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung.

Fenomena ini sudah menjadi kemutlakan dalam sistem kapitalisme saat ini, bagaimana keterkaitan ekonomi dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari situasi tersebut akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan setengah hati bahkan mengesampingkan hak-hak rakyat.

Mendemokratiskan Kebijakan untuk Tata Kelola Perkebunan Sawit yang Baik

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketidakdemokratisan dalam konsep perizinan dan logika investasi buta serta watak kelas elite/pemangku kebijakan yang masih memiliki banyak kepentingan dalam industri ekstraktif masih menjadi soal yang perlu dituntaskan.

Memang, kita tidak serta-merta dapat menolak pembangunan berbasis investasi secara serampangan. Tetapi, pembangunan dalam logika kita mesti ditarik dalam prinsip yang paling fundamental dan keberpihakan pada rakyat. Pembangunan dalam prinsip kita mestinya memiliki karakter humanis, keadilan, kelestarian, dan sudah pasti demokratis.

Karakter humanis di sini dapat diartikan sebagai salah satu mata arah pembangunan. Karakter dasar pembangunan harus selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki. Hal tersebut perlu menjamin hak-hak hidup rakyat sebagai dasar kemanusiaan yang menjadi prisip dasar dalam bermasyarakat.

Sedangkan keadilan, diartikan sebagaimana pembangunan tidak boleh hanya dinikmati segolongan orang saja. Artinya, segala kekayaan negara yang melimpah ruah ini perlu didistribusikan secara merata kepada rakyat Indonesia. Tujuannya satu, menyejahterakan rakyat dan menjawab segala problem kehidupan yang saat ini dihadapi oleh mereka.

Selain itu, aspek kelestarian juga menjadi pertimbangan. Mengambil manfaat dari alam, negara juga perlu mempertimbangkan aspek kelestarian alam itu sendiri. Sebab tanpa mempertimbangkannya, justru akan menjadi bom waktu yang akan menjadi ancaman dimasa yang akan datang.

Dari semua yang telah dijelaskan, demokratisasi merupakan aspek yang paling fundamental sebagai prinsip yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Tanpa demokratisasi kebijakan, tidak akan ada humanisasi, keadilan, dan kelestarian dalam proses perizinan kita. 

Sebab demokrasi adalah alat untuk mengontrol. Mengontrol kebijakan yang salah arah dari pemangku kebijakan serta mengarahkannya pada hal-hal yang tidak memiliki konsekusensi buruk pada rakyat dan lingkungan itu sendiri.

Namun apakah prinsip-prinsip ini bisa terwujud?

Bukan tidak mungkin ini bisa diwujudkan. Tapi melihat konstelasi negara yang saat ini masih dalam cengkeraman kapitalisme, hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah.

Kita membutuhkan formula yang tepat untuk mencari jalan keluar atas problem ini. Jalan keluar yang ditawarkan pun perlu melibatkan rakyat secara penuh. Rakyat yang sadar akan cita-cita mereka, terhimpun dalam satu alat perjuangan yang kuat, demokratis, mandiri serta memiliki tingkat solidaritas yang tinggi dan kemampuan juang yang teruji. 

Tanpa itu, semua hanya akan menjadi hal yang sia-sia. Tak mungkin ada kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat, sedangkan kemakmuran dan kesejahteraannya masih dalam cengkraman keserakahan kapitalisme. Jadi Tak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain merebutnya.