Tanggal 2 Agustus 2016, sebuah peristiwa hukum telah membebaskan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan dari penaklukan turap-turap beton. Hari-hari mereka sebelum persidangan itu, kepala mereka dihuni oleh deretan turap beton. Benda mati itu bergentayangan di memori otak mereka. Rencana normalisasi sungai Ciliwung di DKI Jakarta membuat frasa beton-membeton menjadi frasa yang sensitif.

Putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa itu membuat warga Bukit Duri lega. Proses peradilan yang melar satu jam dua puluh lima menit memberi warna cerah pada kelabunya harapan mereka. Sementara waktu, mereka sebagai penggugat class action akan lepas dari keriuhan ‘pembangunan’ kota yang niscaya menyiksa.

Sementara waktu, para tergugat dilarang melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan normalisasi sungai dan pembangunan jalan inspeksi kali. Sebelumnya, kepala mereka hanya berisi imaji tentang rumah-rumah ambruk. Dalam rencana pemerintah provinsi, rumah-rumah sederhana di bantaran sungai Ciliwung hendak disulap menjadi jalan inspeksi dan deretan dinding turap (sheetpile) sebelum tahun 2017 berakhir.

“Kalau kami bisa (bangun) sheetpile (sepanjang) 250 meter di Bukit Duri, banjir akan hilang,” kata Basuki Tjahaja Purnama, sang gubernur di Balai Kota, Jakarta (Kompas.com, 12 Januari 2016).

Menanggapi Jakarta yang darurat banjir, pemerintah bergegas menggusur pemukiman warga yang dianggap kumuh dan ilegal. Impiannya adalah deretan turap beton panjang nan monoton, seperti yang sekarang dapat disaksikan di bekas permukiman warga Kampung Pulo. Warga Bukit Duri keberatan untuk menerima penggusuran. Mereka keberatan rumah dibuat rata dengan tanah.

Mereka menolak sejarah hidup nenek moyang mereka dihapus. Mereka tidak mau bau tubuh mereka lenyap dari bantaran. Mereka keberatan kalau tak ada bincang panjang. Pemerintah kota diharapkan bisa ditemui untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Tetapi apa daya, anggapan warga bantaran sungai yang ‘kumuh’ telah melenggangkan upaya pemerintah provinsi melanjutkan proyek, dan menutup ruang bagi opini publik.

Stigma ‘kumuh’ awet keberadaannya. Stigma itu seolah jadi cambuk pembangunan supaya kota tidak merasa malu. Warga bantaran sungai—di tengah dominasi stigma itu—telah jadi korban dari sebuah bentuk politik yang mendasarkan diri pada relasi penaklukan. Dalam jenis relasi itu, tak ada distingsi yang lebih dasariah dibandingkan dengan distingsi ‘kawan dan lawan’.

Rumah susun yang rapi dan estetis dan kumuhnya bantaran sungai adalah kawan dan lawan; pemerintah yang giat membangun dan warga bantaran sungai yang dianggap mengotori kota adalah pula hubungan kawan dan lawan. Jika memang benar dalam kasus ini telah terjadi penaklukan, maka pembangunan deretan dinding turap sesungguhnya adalah sebuah upaya politis.

Gubernur berpendapat bahwa turap beton adalah sebuah solusi apik. Pembangunan, hemat saya, dilakukan bukan hanya demi pencapaian ‘bebas-banjir-sehingga-warga-bahagia’. Gugatan class action warga Bukit Duri adalah bukti. Pembangunan dilakukan, utamanya untuk mencapai stabilitas kekuasaan. Upaya mencapai tujuan-tujuan itu menyakitkan bagi warga bantaran dan membunuh ekologi kota.

Dari proses adil-mengadili warga melawan pemerintahnya sendiri di meja hijau, hingga kekerasan fisik terhadap makhluk hidup, terciptalah luka-luka yang diakibatkan oleh dominasi seorang ahli. Dalam pandangan politik Machiavelli dan Kant, seorang ahli itu tak lain adalah politikus. Ia menjalankan semua cara efektif dan paling berguna demi stabilitas kekuasaan.

Ia adalah sang penakluk yang membuat individu jadi tak punya otonomi, keputusan-keputusannya manipulatif penuh siasat-muslihat, serta dalam konteks Jakarta, aspek ekologis dikesampingkan dengan enteng.

Tentu kita semua tak ingin hal seburuk itu benar-benar terjadi di kota Jakarta. Sayang beribu sayang, faktanya, Jakarta memang tidak menggunakan politik pemberdayaan sebagai basis. Jika ada, tentu proyek normalisasi sungai Ciliwung akan berupa studi kelayakan yang panjang dan reflektif—termasuk pertimbangan ekologis. Mungkin pemerintah lupa akan keberadaan forum-forum yang melibatkan banyak orang berbagai latar belakang.

Pakar tata kota, Suryono Herlambang, sudah pernah menyatakan ketidaksesuaian turap beton dengan konsep waterfront city. Ia sempat diterima gubernur (Kompas.com, 20 Januari 2016), tetapi tidak ada upaya keras untuk mengupayakan apa benar-benar merupakan suara warga.

Andai bersungguh-sungguh mendengar, suara warga sebetulnya tumbuh di forum-forum kecil. Terkait penertiban permukiman bantaran sungai, banyak forum independen tumbuh di Jakarta. Salah satunya adalah forum diskusi publik Pasar Rakyat yang digagas oleh warga Bukit Duri, 2 April 2016.

Beralaskan terpal biru dan dilatarbelakangi oleh celoteh riang anak-anak bantaran sungai, Rita Padawangi, seorang peneliti Indonesia di National University of Singapore menyatakan bahwa dinding turap beton adalah solusi yang pernah dipilih oleh Singapura pada tahun 1970-an.

“Mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis, sudah ada pendekatan baru, yaitu pendekatan hijau. Tidak merusak hubungan antara air dan tanaman, dan juga memperluas daerah resapan air,” ujarnya. Menurutnya, beton tidak baik untuk lingkungan. Jakarta sudah terlalu banyak kehilangan resapan air karena penggunaan beton.

Kedua, secara sosial, penggunaan beton akan menimbulkan keresahan sosial, menghilangkan mata pencaharian warga, serta menggerus warga dari kota. Ketiga, sangat tidak historis atau tidak sesuai dengan masyarakat Jakarta yang identitas fisik dan budayanya lekat dengan sungai.

Forum semacam itu memang membutuhkan waktu lama untuk mencapai kesepakatan. Apalagi, ada berbagai orang dengan latar belakang kepentingan di dalamnya. Namun opini yang ditampung dalam sistem politik pemberdayaan seharusnya bertahan lebih efektif. Ketika warga didengar, ketika itulah niscaya warga akan bekerja sama merawat hasil gagasan mereka sendiri. Apatisme pun terhindarkan. Di Jakarta, apakah ruang dialog itu benar-benar langka?

Tidak juga, menurut gubernur. Pemerintah selalu membuka pintu bagi warga yang hendak mengutarakan keinginannya. Dengan catatan—Basuki menegaskan—bahwa ia tidak mau berdialog dengan warga yang menolak saran pemerintah. Sebab, Basuki menduga warga tersebut tidak memiliki niat baik (Kompas.com, 14 April 2016). Berarti, satu-satunya jalan bagi warga adalah tunduk terhadap bentuk dan cara pembangunan kota a la pemerintah.

Warga tak diberdayakan dalam pembangunan kotanya sendiri. Dalam proses itu, tidak terdapat kebebasan positif. Yang ada hanyalah sebuah tindakan yang konservatif. Bisa jadi, turap beton adalah simbol dari politik penaklukan yang tengah berlangsung kini.

Pembangunan sebuah kota memang bukan sebatas perkara hukum dan politik. Seperti yang dipedulikan Rita, kota juga merupakan perkara ekologis. Kota tak akan bisa tumbuh tanpa hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya. Tetapi manusia dan perpolitikan adalah bagian dari alam. Politik dapat memengaruhi perasaan individu, bahkan rantai makanan makhluk hidup.

Umat manusia berharap banyak pada pepohonan rindang yang menjadi rumah bagi burung-burung. Ketika beton mendominasi, ke mana burung-burung akan pergi?

#LombaEsaiKemanusiaan