Hati saya berderit ketika membuka laman media sosial dan menemukan kenyataan bahwa hidup sering kali berlaku tidak adil terhadap sebagian orang. Ketika sebagian dari kita melepas 2019 dengan letupan kembang api, instastory, dan sejumlah kegembiraan lainnya, di sudut yang lain, Jakarta misalnya, justru kerepotan mendapat hadiah air yang berlimpah; banjir.

Nasib daerah seputar dan di luar Jakarta tidak lebih baik. Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Lebak, Karawang, Surabaya, dan sejumlah wilayah langganan banjir lainnya. Di beberapa titik, banjir bahkan sampai menghanyutkan mobil, mengapungkan motor, dan mellibas rumah-rumah juga infrastuktur umum seperti Jembatan.

Per Sabtu (4/1/2020), data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 53 orang meninggal dunia, dan 1 masih dinyatakan hilang. Daftar masalah akan bertambah panjang jika kita mengutip berapa banyak penyintas yang mengungsi. Dan belum lagi hal-hal yang berkaitan.

Penyebab Terjadinya Banjir dan Akal Bulus Politik

Curah hujan yang tinggi mengakibatkan volume air meningkat dan kita sama-sama tahu akibatnya. Lalu dapatkah kita menerima logika bahwa banjir penyebabnya adalah air?

Faktor dominan terjadinya banjir adalah air, mungkin tepatnya seperti itu. Dengan demikian, kita juga bersepakat jika hal tersebut bukanlah faktor tunggal atau satu-satunya muara masalah.

Alasan klasiknya adalah alam. Peristiwa alam yang tidak bisa diprediksi. Pemerintah yang bersangkutan, ketika memberi keterangan kepada publik lewat pers, berulang kali berlindung dengan dalih demikian.

Kita tidak pernah dijelaskan soal hukum kausalitas antara laju pembangunan berkonsep 'betonisasi' dengan jumlah pohon yang rindang di hutan atau kaitannya terhadap tata letak dan arsitektur kota yang bermasalah. Bermasalah semenjak dulu. Dulu sekali, mungkin semenjak kata banjir belum akrab di telinga masyarakat.

Agar ini tidak menjadi penghakiman personal, mari kita dudukkan perkara ini dengan seadil-adilnya. 

Jakarta secara geografis terletak di hilir, wilayah ini bertipe dataran rendah. Jakarta dianugrahi banyak sungai-sungai. Artinya, Jakarta sedari asal, tanahnya itu memang berair. Daerah rawa.

Sedangkan pada sisi Selatan atau hulu adalah Bogor, yang sebaliknya adalah wilayah dengan tipe dataran tinggi. Jadi kesimpulannya, air mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah, sesederhana itu.

Di mana letak masalahnya?

Dikarenakan potret geografis yang demikian, harusnya daerah hulu akan sangat ideal jika ditumbuhi banyak pepohonan. Hal ini berguna untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Ketika hujan turun, meskipun deras tidak akan terlalu menjadi masalah, sebab air hujan akan dengan sendirinya masuk dan diserap oleh akar pohon. Sehingga tidak memunculkan genangan air.

Tapi apa mau dikata, Das Sollen (harapan/ idealita) menemui jalan buntu, Das Sein (realita)-nya daerah yang harusnya berfungsi sebagai daerah resapan justru dihuni oleh orang-orang kaya, di atas perumahan dan Villa mewah. Peduli apa orang berduit terhadap banjir?

Yang khas dari banjir di Jakarta adalah polanya selalu sama. Ada dua jenis banjir. Pertama, air yang berpusat pada satu titik, dikarenakan tidak adanya saluran yang memadai untuk menyalurkan ketempat yang lebih rendah.

Kedua, sungai-sungai yang meluap karena tidak bisa menampung volume air dengan jumlah besar. Penyebabnya beragam, mulai dari tumpukan sampah yang tak terbersihkan sampai dengan penyempitan dan pendangkalan sungai. Tetapi, pada prinsipnya, semua itu berkesinambungan, saling menyebabkan satu sama lain.

Daerah-daerah yang bersangkutan mestinya sadar, mereka tengah terjangkit simbiosis parasitisme. Dan Jakarta-lah, hemat saya, yang lebih dirugikan. Penyelesaian masalah ini idealnya dilakukan bersama. lintas provinsi. Tetapi politik lebih sering membuat kita kecewa.

Pemerintah pusat yang sedianya ikut urun tangan menyelesaikan masalah ini justru silang pendapat dengan pihak Pemerintah Provinsi. Melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, ia mengkrtitik proyek normalisasi sungai yang mandek pada era Anies Baswedan. Baginya, normalisasi adalah salah satu upaya dalam menangani banjir.

Sementara Anies bersikukuh tidak akan melakukan itu, sebab sama artinya dia menelan ludah sendiri. Janji politiknya tempo hari berkehendak demikkian, bahwa tidak akan ada main gusur, sekalipun di kawasan kumuh, bantaran sungai, seperti gubernur yang sudah-sudah.

Tawaran Solusi atas Banjir

Banjir adalah masalah semenjak purbakala. Harusnya, makin kita sering merasakannya makin mudah untuk mengatasinya. Atau jangan dulu macam-macam, paling tidak kita siap untuk menanggulanginya. Banjir di Jakarta adalah siklus tahunan. Kalau sudah tahu akan ada musim hujan, apa kita lupa pada pepatah sedia payung sebelum hujan?

Kita patut bertanya, tidak adakah grand design atau semacam social engineering untuk penanganan banjir yang menahun ini?

Jika banjir adalah sebuah luka, maka alam bisa mengobati dirinya sendiri. Sayangnya, mitigasi alamiah itu tidak lagi berlaku di kota se-urban Jakarta. Sudahlah pohon-pohon minim, makin bertumpuk masalah dengan buruknya sistem drainase.

Untuk mengatasi persoalan ini, hemat saya, pemerintah provinsi bisa melakukan beberapa tahapan. Kita bisa bagi ini menjadi dua tahapan. Pertama adalah jangka pendek, berikutnya adalah jangka panjang.

Untuk jangka pendek sendiri, Pemerintah Provinsi perlu membenahi saluran air di dalam kota, agar air yang tidak terserap tanah itu berpindah-mengalir ke sungai kemudian menuju laut. Berbenah dalam pengertian, rapikan, bersihkan saluran air. Atau jika belum ada dan memadai, bangun ulang dan buat saluran baru.

Jangka panjangnya; pelibatan masyarakat menjadi kunci, bukankah Anies sendiri yang mengajak warganya untuk ikut serta menangani banjir. Tetapi itu tidak cukup, harus ada upaya lebih visioner.

Sediakan payung bernama public policy bagi perusahaan-perusahaan perusak lingkungan, dan bangun kesadaran jangka panjang masyrakat untuk merawat Jakarta bebas dari tumpukan sampah, untuk menjadikan sungai bersih, lakukan gerakan menananam pohon.

Di luar itu semua, Anies Baswedan mungkin punya formulasi lain, yang menurutnya lebih manusiawi dan efektif. Semisal naturalisasi dengan membangun bendungan di kawasan hulu, memperbanyak waduk untuk menampung air hujan, dan lain-lain. Tapi bukankah cara yang serupa sudah dilakukan semenjak zaman kolonial?

Kita menunggu itu untuk diuji coba lagi, tapi tak kunjung terjadi. Atau mungkin sudah terlaksana, tetapi apa yang disebut Anies Vertical Drainage itu belum sampai ke telinga saya?

Sementara Jakarta terus-menerus dikepung air, masih butuhkah rakyat pada kesantunan Gubernur yang mungkin saja itu hanya lipstick dalam politik?

Hidup sedemikian rumit, dan janji politik memperparahnya. Jakarta, jangan tenggelam dulu. Jangan tahun ini.