Pengusaha
2 tahun lalu · 132 view · 3 menit baca · Politik 92163.jpg
https://en.wikipedia.org

Jakarta Bersyariah Bertentangan dengan Pancasila

Jakarta bersyariah yang diusung oleh kelompok radikal pendukung Anies-Sandi, seperti Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Hizbut Tahrir Indonesia sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Selama ini, Pancasila sudah menjadi bagian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terbukti mampu merangkum dan menyimpulkan kehidupan bangsa selama ini.

Sehingga, cita-cita mendirikan Jakarta bersyariah sama saja telah merongrong sendi kehidupan masyarakat yang telah mapan. Bukan hanya itu, dampak yang ditimbulkan juga akan membahayakan masyarakat Jakarta yang sudah hidup damai dengan keberagaman dan sikap toleransi yang tinggi.

Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk turut mencegah dan melawan segala tindakan yang mencoba merusak sistem tatanan sosial yang sudah berjalan dengan baik ini. Dan berdirinya Jakarta bersyariah telah nyata menjadi ancaman keberlangsungan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Seramnya Jakarta Bersyariah

Sungguh tak terbayang, jika misi Jakarta bersyariah yang dibawa oleh kelompok radikal Anies-Sandi hadir sebagai program 100 harinya. Jakarta yang terbukti dihuni masyarakat yang berbeda-beda suku, budaya, dan agama ini terancam mengalami konflik horizontal karena terdapat ketidakadilan diantara masyarakat dengan berlakunya Jakarta bersyariah yang hanya mewakili kelompok tertentu saja.

Berlakunya Jakarta bersyariah, Warga Jakarta, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipaksa menggunakan pakaian Syar’i. Peraturan tersebut juga akan berlaku untuk anggota TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Jakarta.

Di samping itu, Larangan tukang ojek, baik offline maupun online untuk membawa penumpang yang bukan muhrim. Cara berbonceng perempuan juga diatur untuk tidak boleh ngakang. Keharusan menggunakan hijab atau dinding pemisah untuk pengelola guna memisahkan perempuan dan laki-laki di tempat publik, seperti bioskop, food court, mall, dan kafe.

Yang paling parah, larangan pentas seni dan konser di Jakarta. Menurutnya, kegiatan tersebut akan menimbulkan syahwat untuk yang menontonnya. Peraturan tersebut tidak hanya sebagai penghambat tumbuh kembang kreatifitas bangsa, namun juga telah memperkosa hak anak bangsa.

Di sisi lain, hadirnya Jakarta bersyariah juga menumbuhkan sikap intoleran di antara warga Jakarta. Lebih jauh, peraturan-peraturan yang mengatur Jakarta bersyariah akan memicu konflik sektarianisme yang dahsyat. Mengingat, warga Jakarta tidak hanya dihuni oleh umat Islam saja, melainkan umat lain seperti Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu yang telah  lama menjadi bagian dari Jakarta.

Sehingga, kontrak politik “Jakarta Bersyariah“ Anies-Sandi dengan pendukungnya yang radikal bukan solusi tepat untuk merangkul keberagaman warga Jakarta. Justru, hal tersebut akan memicu konflik SARA yang lebih luas dan menumbuhkan sikap intoleran di antara toleransi warga Jakarta yang sudah terjalin lama.

Bertentangan Pancasila

Jelas, ide dan gagasan untuk menghadirkan Jakarta bersyariah oleh kelompok pendukung Anies-Sandi telah bertentangan dengan 4 pilar bangsa, khususnya Pancasila. Karena tidak sesuai dengan hakikat dan makna falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara sejatinya untuk mengikat seluruh masyarakat menjadi satu kesatuan sebagai anak bangsa Indonesia tanpa melihat latar budaya, agama, dan ras. Sikap toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat, dan saling menghargai merupakan nilai-nilai Pancasila yang harus kita lestarikan bersama.

Sedangkan tujuan dan nilai-nilai Jakarta bersyariah sama sekali tidak mempunyai unsur-unsur Pancasila. Menerapkan syariah di bawah masyarakat yang sangat beragam, tentu sama sekali tidak mencerminkan nilai toleransi. Di samping itu, menerapkan syariah sama saja dengan menyingkirkan hak saudara sebangsa non-muslim.

Jakarta bersyariah juga tidak mencerminkan persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Mereka hanya mementingkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan kelompok lain. Keadilan yang seharusnya diciptakan, mereka buat seperti paksaan dan keharusan dibawah otoriter aturan yang mereka buat.

Tentu ini menjadi sebuah ancaman yang harus kita cegah bersama. Karena Indonesia didirikan darah dan nyawa founding fathers bukan untuk menjadi negara agama, melainkan negara bangsa. Negara yang mampu menampung aspirasi dari Sabang sampai Merauke, dan Pancasila  sebagai dasar negara sudah terbukti mampu menghadirkan keadilan dan persatuan untuk semua lapisan masyarakat.

Fakta keberagaman Indonesia, khususnya Jakarta yang masyarakatnya hidup rukun bukan saja sebagai anugerah tuhan yang harus disyukuri, namun hadiah untuk semua bangsa yang harus dirawat dan dijaga. Siapapun dan kelompok manapun yang mencoba untuk merongrongnya merupakan musuh yang harus kita hadapi bersama.

 Dengan demikian, komitmen Anies-Sandi untuk mengahadirkan Jakarta berpancasila yang menampung aspirasi semua kelompok diragukan. Di sisi lain, Bergabungnya kelompok radikal yang menjadi partner dan afiliasi politiknya menambah keraguan masyarakat terhadapnya. Sehingga, penerapan Jakarta berpancasila bukan bersyariah hanya bisa berharap kepada Basuki-Djarot, yang selalu konsisten menolak SARA dalam setiap kampanye, dan menganggap Jakarta bukanlah milik golongan tertentu saja, Jakarta punya bersama.