Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jakarta merupakan jantung dan contoh bagi sejumlah kota di seantero tanah air. Selain itu, Kota Jakarta yang telah berusia 489 Tahun membutuhkan keadaan yang kondusif untuk membangun ekonomi dan sosial. Stabilitas ekonomi dan sosial akan tercapai jika kehidupan masyarakatnya damai, sejahtera dan tenteram.

Sayangnya, selama ini Jakarta menjadi lahan subur aksi kekerasan yang kerap dilakukan FPI. Tentu, ini menjadi noda hitam dari sejarah ibu kota yang seharusnya damai dan stabil dalam segala sektor. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengambil langkah konkrit untuk membebaskan Jakarta dari FPI.

Tanggung Jawab Bersama

Seiring usianya yang semakin dewasa, semakin bertambah pula tanggung jawab setiap pemerintah untuk tetap membangun wajah Ibu Kota yang damai dan sejahtera. Berbagai rintangan telah dilalui untuk menunjukan eksistensi Jakarta dalam proses pembangunanya.

Sebuah Ibu Kota suatu negara, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas di seluruh kota lainnya. Apalagi Indonesia memiliki jumlah pulau yang banyak dengan keanekaragaman hayatinya.

Jakarta dinilai menjadi oase dalam membangun ekonomi negara. Sejauh ini pencapaian yang telah dilakukan oleh Jakarta sudah cukup memuaskan bagi Indonesia. Meskipun banyaknya tugas yang masih harus diselesaikan.  

Sementara itu, belakangan kontestasi Pilkada DKI Jakarta telah menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia. Bahkan menjadi bahan yang menarik untuk dikaji. Bagaimana tidak, kehadiran ormas FPI dalam mengintervensi Pilkada DKI sangat masif dengan berbagai informasi yang beredar dari media atas ulahnya.

Intervensi FPI untuk memenjarakan salah satu calon gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama (Ahok) karena dituding telah menistakan agama disinyalir telah dipolarisasi oleh sejumlah pihak.

Sebagai organisasi Islam yang dikenal dengan tindakanya yang main hakim sendiri, FPI telah menggangu jalanya demokrasi di Indonesia.

Dengan berbagai tindakanya yang jauh dari inkonstitusional, seperti penghadangan kampanye Ahok yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai Ketua FPI Pasar Minggu Heri Annudin pada 30 Desember 2016 lalu di Jati Padang. Pasalnya, tindakan tersebut telah melanggar aturan yang ada.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, orang yang menghalang-halangi kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur bisa diberi sanksi.

Hal tersebut terdapat dalam Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Oleh karena itu, Jakarta yang notabenenya sebagai Ibu Kota membutuhkan suasana yang kondusif dalam menstabilkan ekonomi dan sosial.

Untuk mencapai hal tersebut, Jakarta harus disterilkan dari kegiatan yang mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Sebab, Jakarta merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Bayangkan saja, berapa besar kerugian negara dalam beberapa hal yang terjadi di Jakarta.

Jakarta tanpa FPI merupakan salah satu jalan untuk membangun Jakarta sebagai ibu kota yang damai, toleran, dan beradab. Warganya tidak diprovokasi untuk terjadinya benturan. Suasana yang tidak kondusif selama kampanye, karena ulah FPI membuktikan, bahwa FPI tidak ingin demokrasi di Jakarta berjalan dengan aman dan damai.

Untuk itu, sudah jelas, bahwa FPI mendukung AHY dan Anies. Memilih kedua kandidat tersebut berarti memilih FPI. Pilihannya hanya memilih kandidat yang tegas dan tidak bermain mata dengan FPI, yaitu pasangan Ahok-Djarot. Memimpikan Jakarta tanpa FPI sama halnya dengan memastikan Ahok-Djarot sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilukada pada tanggal 15 Februari nanti.