Consultant
2 tahun lalu · 3575 view · 5 menit baca · Politik gedung_dpr_mei_1998_0.jpg
Demonstrasi Mahasiswa Tahun 1998 di Gedung DPR-MPR (Wikipedia, 22 Agustus 2016)

Jadilah Mahasiswa, Bukan Anak Kuliahan!

Saya ingin memulai tulisan ini dengan mengutip sebuah ungkapan dari Soe Hok Gie, bahwa “Politik itu barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat dimana kita tidak dapat menghindar diri lagi, maka terjunlah.” Dan bagi saya, itu adalah salah satu nasihat yang benar-benar relevan untuk merefleksikan diri ketika dulu menjadi aktivis mahasiswa.

Tahun 2008 saya mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Jakarta. Sebagai anak daerah, saya ke ibukota dengan membawa doa dan harapan klise dari orangtua dan keluarga saya, bahwa saya hanya akan fokus berkuliah, dan kemudian membangun karir setelah itu.

Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu semua. Bahkan awalnya saya pun mempunyai niat yang tidak neko-neko—kuliah, kuliah, dan kuliah. Terlebih lagi sebagai penerima beasiswa—yang bisa dicabut jika performa akademik saya jelek—kewajiban kognitif saya sebagai mahasiswa pun menjadi satu-satunya hal yang saya fokuskan pada masa-masa awal perkuliahan.

Sampai kemudian Krisis Keuangan Global tahun 2008 terjadi. Saat itu rupiah anjlok, harga minyak dunia melambung tinggi dan memaksa Presiden SBY menaikan harga BBM untuk ketiga kalinya (detikFinance), dan yang paling spesifik adalah terganggunya pondasi keuangan perusahaan sponsor beasiswa saya saat itu. Dan meskipun efeknya tidak begitu signifikan, paling tidak hal itu akhirnya mengalihkan perhatian saya dari dunia perkuliahan.

Saya mulai menjadi was-was menyaksikan di televisi, dan membaca berita di koran-koran, betapa banyaknya persoalan ekonomi, isu-isu sosial, dan politik yang sedang memanas saat itu di Indonesia. Dan ironisnya, pada saat yang bersamaan saya melihat literally tidak ada satu pun teman-teman kuliah saya yang seolah sadar—let alone peduli—dengan realita tersebut.

Untungnya, kemunculan facebook yang pertama kali saya sentuh di paruh terakhir 2008, membuat saya bisa membangun networking dengan banyak mahasiswa dari kampus-kampus lain di wilayah Jabodetabek. Berangkat dari situlah saya berkenalan dengan berbagai macam kelompok mahasiswa—mulai dari HMI, GMNI, KAMMI, Lembaga Pers Kampus, hingga para aktivis di BEM SI.

Yang membuat saya bersemangat untuk berinteraksi dengan mereka, adalah kepekaan dan kepedulian nyata yang mereka miliki terhadap berbagai isu-isu sosial politik yang ada di masyarakat. Mereka menghabiskan waktu mereka tidak hanya memikirkan nasib sendiri di ruang-ruang kuliah. Mereka bersentuhan dengan banyak permasalahan yang dikeluhkan warga, dan mereka ternyata sungguh mempunyai eksistensi yang cukup berpengaruh.

Satu hal yang akhirnya jelas-jelas berubah pada diri saya sejak saat itu, adalah munculnya kesadaran bahwa status MAHA-siswa, bukanlah status yang sama biasanya ketika kita pertama kali masuk SD, SMP, atau SMA. Pengetahuan baru pun membuka mata saya, bahwa ada banyak sekali permasalahan lain diluar persoalan akademik di kampus, yang wajib untuk dipikirkan atau at least disadari keberadaannya oleh mereka yang mengaku berstatus mahasiswa.

Bagaimana tidak, negara ini saja dibangun oleh para kaum cendikia. Maka sudah seharusnya mahasiswa sebagai bagian dari pemuda, kaum terdidik, dan sebagai bagian dari generasi millenials yang akan membangun bangsa ini di masa depan, turut terlibat aktif dalam sistem sosial kemasyarakatan kita, termasuk dalam sistem politik.

Janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah!” Begitu kata Bung Karno. Kita tidak berhak mengatur kehendak pribadi setiap individu, tapi saya pikir mereka yang mengaku mahasiswa tidaklah boleh menjadi A-politik. Sebab Sejarah Indonesia sendiri telah membuktikan bahwa status mahasiswa mempunyai peran politis dan nilai historis yang tidak main-main. Belajarlah dari generasi Angkatan ’45, Angkatan ’66, hingga para reformis Angkatan ’98.

Menjadi mahasiswa yang melek politik, bukan berarti lantas menjadikan kampus sebagai arena untuk politik praktis. Sebab sekali lagi, “politik itu barang yang kotor”, dan kampus sebagai lembaga ilmiah, tidak selayaknya dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik praktis.

Seorang mahasiswa bisa menjadi terlibat dalam arena politik tanpa harus mengorbankan independensi lembaga pendidikan tinggi sebagai institusi ilmiah yang objektif. Peran seorang sarjana adalah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Itulah esensi Pengabdian Masyarakat yang merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi.

Karena itu sudah selayaknya sejak duduk di bangku kuliah, seorang mahasiswa harus belajar untuk peka dengan realita sosial yang ada di masyarakat. Dan jika ia bisa—dengan atau tanpa instrumen pendukung dari kampus—akan jauh lebih baik jika sang mahasiswa meluangkan waktu untuk memikirkan, menjawab pertanyaan dan tuntutan-tuntuan realita sosial tersebut.

Hal-hal seperti kenaikan harga BBM, korupsi di banyak lembaga negara, hingga persoalan ketidakadilan hukum, kebebasan beragama, dan berbagai ketidakadilan sosial lainnya, adalah contoh realita-realita yang sudah selayaknya direspon oleh mahasiswa. Tidak lagi hanya sekadar ke kampus untuk memikirkan berapa IPK yang harus diraih di akhir semester nanti.

Anak kuliahan, ke kampus hanya untuk berkuliah. Mahasiswa, ke kampus untuk belajar. Dan pembelajaran itu diperoleh jauh lebih banyak di luar lingkaran mata kuliah yang diajarkan dosen di kelas. Kepekaan dan kepedulian sosial, pendidikan moral dan kemanusiaan berdasarkan common courtesy (bukan yang basisnya subjektif seperti agama atau budaya normatif), diperoleh ketika mahasiswa bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Bulan Februari lalu misalnya, saya menyaksikan salah satu rally kampanye Hillary Clinton di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Saya berbincang dengan beberapa mahasiswa baru disana, dan mereka mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka dengan aktivitas politik seperti itu yang membuat mereka sadar, dan akhirnya paham mengenai “rakus”-nya Wall Street, isu Systemic Racism, hingga realita Climate Change yang berbahaya.

Mereka mendapatkan pengetahuan mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, serta apa yang bisa mereka lakukan untuk meresponnya. Tidak hanya sampai disitu, para mahasiswa itu membawa pulang pengetahuan baru yang mereka peroleh dan mengajarkannya kepada teman-temannya di kampus, dan juga anggota keluarga mereka di rumah.

Seperti itulah sebuah kesadaran dan pemahaman publik dibangun, yakni dengan melibatkan diri kita ke dalam sistem yang ada. Begitulah sebuah perubahan (perbaikan) sosial diciptakan. Dan sebagai insan akademis, peran mahasiswa sebagai bagian dari pemuda sangatlah signifikan untuk menciptakan perbaikan-perbaikan tersebut.

Tidak afdhal seseorang menjadi mahasiswa, jika ia tidak pernah ikut demonstrasi.” Begitu gurauan salah satu teman saya dulu setiap kali kami “turun ke jalan”. Tentu saja keliru jika kita mengartikan bahwa mahasiswa wajib ikut demonstrasi. Bahkan menurut saya, konteks pergerakan sosial mahasiswa sudah berbeda dengan dulu, dan era modern seperti sekarang ini tidak lagi benar-benar membuat aksi publik di jalan-jalan menjadi efektif.

Esensi tersirat dari candaan teman saya itu sebenarnya adalah, ajakan kepada mereka yang mengaku mahasiswa, untuk membantu “warga yang kebingungan di persimpangan jalan.” Untuk ikut memikirkan keluhan para petani miskin ketika harga-harga sembako naik, protes buruh pabrik karena tidak mendapatkan imbalan kerja yang layak, atau untuk menjawab teriakan korban ketidakadilan hukum yang ditimpakan kepada yang lemah.

Begitupun esensi tulisan ini, adalah ajakan kepada para mahasiswa untuk menjalankan perannya yang sangat krusial, yakni dengan melibatkan diri ke dalam sistem sosial politik yang ada. Sebuah ajakan untuk menjadi peduli dengan realita sosial di sekitar kita, bukan nilai akademik semata. Ajakan untuk benar-benar menjadi seorang mahasiswa, bukan sekadar anak kuliahan saja.

#LombaEsaiPolitik