2 tahun lalu · 1164 view · 5 menit baca · Filsafat juergenhabermas_crop2.jpg
Jürgen Habermas (Foto: Wikimedia Commons)

Jürgen Habermas Berbicara Demokrasi Indonesia

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beragam kepercayaan, agama, suku, ras, dan tradisi berpikir. Menurut Geertz, Indonesia adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna, dan karakter berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.

Dalam kondisi seperti itu, Indonesia yang secara ideologis menganut Pancasila, dalam berbagai diskursus politik tidak pernah luput dari kritik keras karena dalam praktik politiknya tidak memiliki posisi yang tegas, yang dengan sila keempat Pancasila kemudian meligitimasi suatu mekanisme politik berupa demokrasi.

Dalam pemikiran yang pesimistik, Indonesia masih dianggap sebagai penganut demokrasi yang tanggung. Indonesia dianggap kurang memiliki sifat dasar untuk menjalankan kehidupan yang demokratis. Keterbukaan, penghormatan terhadap Yang-Liyan, bukanlah mentalitas masyarakat Indonesia.

Beberapa pihak menyatakan bahwa bahwa hal tersebut disebabkan oleh warisan budaya feodal dan kolonial. Namun di sisi yang berlainan, dalam pemikiran yang optimistik, beberapa kalangan cukup yakin bahwa masyarakat Indonesia telah siap menjalankan proses demokrasi secara baik. Argumen ini didasarkan atas sosio-epistemik masyarakat Indonesia yang kental akan budaya musyawarah.

Demokrasi dengan lantang mengumandangkan kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hingga pemilu langsung merupakan beberapa gagasan yang ditawarkan oleh demokrasi. Namun bukan berarti demokrasi tanpa celah. Dalam kondisi masyarakat dan hukum yang belum mapan, tirani mayoritas merupakan suatu keniscayaan.

Ia secara otomatis akan lahir begitu saja. Seperti yang dituliskan Charles Taylor dalam Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition mengenai tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok minoritas. Mereka ingin mendapatkan hak-hak mereka untuk ikut menentukan pengambilan keputusan-keputusan publik, seperti kebijakan dan kurikulum pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi.

Dalam tradisi demokrasi (baca: liberal) yang sudah mapan, dalam hal ini Amerika Serikat, hak-hak minoritas sangat dilindungi. Suara-suara minoritas diwadahi oleh politik multikulturalisme yang mendorong negara liberal untuk memperluas respek terhadap otonomi kultural bangsa lain di luar negeri ke dalam negerinya dalam bentuk pengakuan hak-hak kelompok-kelompok minoritas.

Lalu bagaimana bila politik multikulturalisme tersebut diterapkan di negara yang menggunakan sistem demokrasi non-liberal seperti Indonesia?

Menurut Habermas, suara-suara minoritas dapat dilindungi dengan menggunakan “legitimasi politik”. Legitimasi politik menurut Habermas mampu untuk berbicara mengenai begitu banyaknya problematika dalam kerangka satu teori yang menyeluruh mengenai keterkaitan hak asasi manusia dengan kedaulatan rakyat.

Beberapa tesis yang dirumuskan Habermas dalam hal ini antara lain: pertama, suatu pengandaian bahwa kesamaan etnis dan kultural adalah suatu kondisi yang diperlukan bagi terciptanya suatu komunitas demokratis yang sehat akan menjadi halangan yang cukup besar bagi perlakuan setara terhadap kelompok minoritas.

Dalam hal ini Habermas melihat peluang untuk menciptakan demokrasi yang sehat melalui integrasi sosial dan politis, serta terciptanya suatu negara hukum demokratis—sebagai hasil dari konsensus masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar konstitusional dan prosedur demokratis. Habermas menganggap hal tersebut lebih penting daripada ikatan-ikatan primordial, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan.

Di Indonesia, konflik antara mayoritas dan minoritas masih sering terjadi. Menurut saya, ini bukan disebabkan karena adanya kebebasan dalam berdemokrasi, melainkan karena tidak adanya mekanisme hukum yang mampu memberikan legitimasi.

Bagi Habermas, kebijakan dalam masyarakat plural seperti Indonesia, tidak hanya mempertahankan identitas individual maupun kelompok, melainkan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mempraktikkan pilihan-pilihan otonomnya.

Tujuan dari kebijakan semacam itu adalah untuk membiarkan setiap warga negara terlibat dalam praktik-praktik kebudayaan dan politik mereka masing-masing tanpa harus didiskriminasikan karena tindakan tersebut. Namun hal itu tidak terjadi dalam kasus yang sedang dan masih hangat saat ini: “Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok”.

Menurut saya, masyarakat kita sudah cukup cerdas untuk melihat bahwa kasus tersebut sesungguhnya merupakan penistaan terhadap multikulturalisme, bukan agama. Akan tetapi munculnya aksi besar beberapa ormas Islam pada 4 November yang lalu hanya merupakan momentum, sebagai puncak dari penolakan terhadap kaum minoritas yang mampu berkuasa secara politik di ibukota.

Aspek kedua dari teori Habermas, yang sangat menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, tampak dalam pendekatannya yang sangat kompleks mengenai diskursus legal-politis. Habermas menganggap pendekatan ini dapat mempengaruhi penentuan prosedur dan kebijakan di dalam masyarakat demokrasi.

Menurutnya, relasi internal antara otonomi publik dan otonomi privat menekankan bahwa dalam masyarakat demokratis, legitimasi hukum tidak hanya datang dari perlindungan terhadap kebebasan individu, tetapi juga dari partisipasi seluruh warga negara dalam proses pembentukan hukum serta kebijakan-kebijakan publik.

Lebih luas lagi, mengenai penghormatan akan perbedaan, segala bentuk kebijakan tidak lagi dapat bersifat top-down, dari pemerintah terhadap warga negara, melainkan lebih merupakan realisasi dialog-dialog demokratis.

Satu hal lagi yang tidak boleh luput dari pemikiran Habermas adalah mengenai demokrasi deliberatif. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, masyarakat Indonesia secara sosio-epistemik memiliki karakter sosial dalam bentuk budaya musyawarah. Musyawarah sendiri dalam pemikiran Habermas merupakan nama lain dari istilah deliberatif. Pandangan Habermas ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana ruang publik politik bisa terbentuk.

Dalam teorinya mengenai ruang publik, justru sebuah landasan legal suatu masyarakat yang terbentuk dari diskursus yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri memiliki kekuatan legitimasi dan mampu menguatkan solidaritas sosial.

Maka perlu adanya tindakan komunikatif yang dilakukan elemen masyarakat dalam sebuah arena wacana yang bebas dari campur tangan kepentingan ekonomi (kapitalisme) dan kekuasaan (represi negara), sebuah kondisi masyarakat ideal Habermas yang ia sebut sebagai civil society (warga sipil). Masyarakat sipil merupakan masyarakat yang mampu menyeimbangkan kondisi sosial sebab mereka menjadi landasan terbentuknya suatu konstitusi.

Namun, beberapa syarat yang hilang bagi terkondisikannya ruang publik politik di Indonesia ialah: aturan main kekuasaan demokrasi yang fair dan dinamis dalam ranah publik, ruang bagi tumbuhnya organisasi dengan wacana yang plural, serta berjalannya model-model deliberasi (musyawarah) yang minim campur-tangan kekuasaan.

Hampir semua bentuk aktivitas yang bersifat mewacanai dan membangun ruang publik politik di Indonesia didanai oleh suatu kepentingan bisnis (kapitalis) atau oleh kekuasaan partai tertentu. Dengan kata lain, hampir semua kegiatan dalam ruang publik politik tidak ada yang netral dari muatan kepentingan ekonomi dan politik.

Bagi Habermas, idealnya, motor-motor penggerak ruang publik politik di Indonesia adalah organisasi-organisasi sosial berbasiskan agama, LSM, perkumpulan cendekiawan, paguyuban etnis, atau pun kelompok solidaritas. Namun bagaimana realitas yang terjadi di masyarakat?

Dalam beberapa kasus konflik horizontal di Indonesia, setidaknya ketiga syarat yang diajukan Habermas tersebut memang sudah hilang dari ruang publik di Indonesia. Kerap kali para motor penggerak ruang publik politik di Indonesia, seperti media massa, menghadapi godaan yang begitu kuat oleh kuasa politik maupun uang.

Padahal, ruang publik politik dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, jika ingin mencapai konsensus yang menjamin terjadinya integrasi sosial, haruslah inklusif, egaliter, dan bebas paksaan. Ruang publik politik dalam masyarakat majemuk terbuka bagi siapa pun untuk berkomunikasi.

Bila ingin mencapai sebuah kereta demokrasi yang baik, paling tidak beberapa pandangan Habermas tersebut harus bisa dikontekskan dengan baik di Indonesia. Gerbong-gerbong negatif akibat jajahan, dendam, dan trauma kolektif yang dapat memicu lahirnya konflik horizontal harus segera dilepaskan.

Bila disederhanakan, segala bentuk distorsi demokrasi di Indonesia lebih-lebih disebabkan oleh minimnya partisipasi publik yang kritis dan bebas muatan kepentingan ekonomi-politik yang dapat menciptakan atmosfer demokratis. Di negara yang sentimen SARA-nya masih begitu mengakar kuat seperti Indonesia, agaknya filsafat politik Habermas ini harus bersabar dan terus berjuang melawan mentalitas dan kesadaran masyarakat—mengenai pentingnya penghormatan terhadap suara-suara minoritas, serta bagi penciptaan ruang publik politik yang sehat.

Daftar Pustaka

Habermas, Jürgen. 1999. The Inclusion of the Other. Massachusets: Massachusets Institute of Technology

Hardiman. F. B. 1990. Kritik Ideologi: Peraturan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kymlicka, Will. 2003. Kewargaan Multikultural. Jakarta: LP3ES

Wattimena, Reza A. A. 2007. Melampaui Negara Hukum Klasik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Artikel Terkait