Jurnalis
3 minggu lalu · 3444 view · 4 menit baca · Politik 49635_40073.jpg
detik.com

Izinkan Prabowo Jadi Presiden

Prabowo Subianto melalui BPN telah mengajukan gugatan pemilihan umum (pemilu) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

People power 21-22 Mei 2019 tampak tidak membuahkan hasil. Entah itu hanya sekadar menunjukkan kekuatan Prabowo atau kesempatan Brimob menunjukkan keberingasannya. 

Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai pasangan nomor urut 2 hanya memperolehan suara 68.650.239 atau 44,50 persen. Sementara pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362, atau 55,5 persen dari total nasional. Raihan suara Prabowo dinilai telah dicurangi oleh oknum tertentu. 

Lebih dalam, bisa disebut Prabowo dizalimi selama tiga kali pencalonannya. Tentu kemarahan ini wajar-wajar saja dilupakan ke ruang publik. 

Saking marahnya Prabowo, seorang Dahlil Simanjuntak menyebut polisi terlibat dalam penzaliman itu. Mengapa elite politik enggan mengizinkan Prabowo menjadi Presiden? Padahal kualitas kepemimpinan tidak seburuk para pemimpin terdahulu. 

Kalaupun disebut ancaman lahirnya era pemerintahan otoriter, mana yang lebih brutal: pembantaian ribuan orang di Rusia kala itu kepala negaranya ialah Stalin, revolusi Budaya atau chinaisasi oleh Mao Zedong, Adolf Hitler dengan ciri khas otoritariannya, dan Suharto di Indonesia. 

Sampai saat ini belum ada satu argumentasi membantah Prabowo bakal menerapkan pemerintahan otoriter dengan ciri khas kekuasaan sentralisasi ala komando. Berbagai diskursus kepemimpinan, bahan untuk memperbincangkan sosok kepemimpinan Prabowo adalah cerita kelam saat aktif di militer baret merah. Kemudian kisruh tragedi 98 membawa nama Prabowo sebagai orang paling bertanggung jawab. 


Untuk mengungkapkan keburukan Prabowo, institusi sekelas Komnasham menyatakan Prabowo tidak terlibat. Andaikan Prabowo adalah teman nongkrong dan mendengarkan celotehan ini, dia pasti berkata, "saya ingin jadi Presiden, tapi kenapa saya dizalimi?" 

Sebagai pemimpin kelompok oposisi, kehadiran Prabowo tentu mengundang perlawanan banyak pihak. Penguasaan DPR RI pasca kekalahan di Pilpres 2014 jadi modal utama untuk kembali melawan orang-orang yang menzaliminya. 

Gaya pemerintahan tandingan seperti itu bertugas mengkritik, mengoreksi, dan menantang pemerintah dengan memberikan kebijakan alternatif terhadap kebijakan pemerintah. 

Misalnya, pembangunan ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi dikritik sebagai pembangunan terburuk. Menurutnya, investasi bukan hanya mendatangkan kekayaan ke Indonesia, tapi juga jutaan tenaga kerja asing menguasai hampir seluruh segmen ekonomi rakyat. 

Kondisi pemerintahan di era Jokowi ini tak ada bedanya dengan zaman penjajahan. Di sisi pembangunan infrastruktur yang jadi kebanggaan rakyat Indonesia, ternyata hanya sekadar memanjakan mata. 

Prabowo menyoroti pembangunan infrastruktur tidak menyentuh rakyat kecil. Meskipun argumentasi tidak sepenuhnya didukung data valid, itu wajar karena Prabowo baru akan jadi Presiden. 

Di sisi anggaran, ekonomi manajemen pembangunan sampai pada efek ekonomi juga tak luput dari kritikan. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai cukup panjang. Itu artinya potensi perikanan sangat menjanjikan pendapatan negara. Belum lagi Indonesia disebut negara kepulauan dan berdiri di garis khatulistiwa, tentu akses laut bisa dijadikan sumber pendapatan. 

Ada lagi, sumber daya alam cukup banyak. Tapi yang mengelola ialah pihak asing. Tentu keuntungan itu tidak sepenuhnya masuk kantong pemerintah. Malah sebagian besar masuk ke kantong jenderal dan elite politik. 

Terakhir, hasil penghapusan subsidi BBM yang memberatkan rakyat dipakai untuk membangun infrastruktur sebagaimana diklaim dalam kebijakan penghapusan subsidi. 

Jika semua kekayaan alam, laut, dan darat tak bisa diukur berapa keuntungannya, lantas mengapa pemerintah masih berutang? Memboyong Sri Mulyani dari world bank tidak mempu mengurangi digit utang Indonesia. 

Meskipun penyampaian kritik disampaikan secara gamblang, tapi argumentasi dalam bentuk penataan pola pikir mesti diapresiasi. Sebab, jika bekerja tanpa pola pikir yang baik tentang bagaimana bisa sejahtera, tentu kondisi ekonomi tidak berkembang. 

Menariknya, Indonesia dalam sebuah novel fiksi dikritik lalu menghubungkannya dengan kualitas pikiran Prabowo. Novel fiksi tiga murid HOS Tjokroaminoto oleh Haris Priyatma lebih dari cukup membawa pembaca tenggelam dalam pemikiran masa depan dilihat dari pandangan para pendahulu. 

Novel itu memang fiksi, tapi tidak mengesampingkam akuntabilitas sejarah yang dikemas lebih hidup. Jika Prabowo dikritik hanya karena mengangkat novel fiksi, kita perlu menduga orang-orang itu kurang piknik, terlalu kaku memandang dinamika alur berpikir Prabowo. 

Aksi massa 21-22 Mei 2019 bukan dipandang sebagai bentuk kemarahan Prabowo. Akan tetapi, oknum tertentu tidak menginginkan Prabowo jadi Presiden, akhirnya dibuat kacau balau supaya Prabowo disalahkan dalam hal ini. Siapa mereka? Tentu orang yang punya jabatan dan kekuasaan. 

Di sisi politik Islam, Prabowo mendapat dukungan dari partai Islam dan umat Islam lainnya. Sebagian besar menilai Prabowo representatif politik Islam di Indonesia. Bukan soal dirinya tidak bermarwah Islam dan Partai Gerindra bukan bercorak Islam, tapi lihat kepada siapa harapan itu digantungkan, bukan bagaimana wajah yang akan memikul harapan. 


Kalau pernyataan ini dibawa ke Jokowi, tentu kita sepakat KH Ma'ruf Amin lebih cocok. 

Ada satu wacana berkembang apabila Prabowo jadi presiden: Indonesia akan dilanda kemiskinan, investasi sulit masuk, dan berbagai ancaman yang akan sangat dirasakan pihak asing. Wacana ini terlalu jauh dan mengada-ngada. Kalaupun Prabowo dipaksa angkat bicara, tentu kritikan pasti muncul lagi. 

Bagaimana mau melayani hasrat berpikir para pengkritik jika Prabowo belum jadi presiden? Sudah pasti jawaban yang dibutuhkan harus sekelas mantan kepala daerah, supaya realistis jawabannya.  

Maka dari itu, semua pemikiran miring kita sampingkan dan menata kembali pola pikir. Semua kritikan dan kekhawatiran bisa dijawab dengan mudah, tapi izinkan Prabowo jadi Presiden. Karena jawabannya ada di situ. 

Setelah semuanya dibahas, apakah Prabowo belum diizinkan juga menjadi Presiden? Ataukah masih ada ketakutan kalau pemerintahan akan datang dipimpin oleh orang yang tidak punya pengalaman di pemerintahan?

Jawaban itu bukan dari rakyat, tapi dari elite politik. Mereka adalah lapisan utama kebijakan nasional. Kalau elite sepakat, betapa sejuknya politik kita. 

Artikel Terkait