Simpati rakyat Melanesia di negara-negara Pasifik Selatan terhadap aspirasi penentuan nasib sendiri Papua tidak dapat diabaikan. Itu tercermin dari dukungan terhadap kecaman Sogavare atas langkah Fiji mendukung RI.

Relasi dua negara di Pasifik Selatan, Solomon Islands dan Fiji, memanas akhir-akhir ini. Pemicunya adalah perang kata yang sengit di antara pejabat dan politisi kedua negara terkait dengan isu Papua. Isu ini memang selalu menghiasi pertemuan-pertemuan para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG), di mana kedua negara itu menjadi anggotanya.

Bukan rahasia lagi bahwa di antara anggota MSG -- sebuah kelompok sub regional negara-negara Pasifik Selatan -- Solomon Islands, Vanuatu dan Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS) bersimpati bahkan mendukung aspirasi penentuan nasib sendiri (baca: referendum) di Papua. Argumen yang dikemukakan adalah solidaritas rumpun Melanesia yang menjadi dasar pembentukan MSG. MSG didirikan untuk membantu sesama rakyat Melanesia mencapai kemerdekaannya.

Lebih jauh, Solomon Islands mendukung kehadiran United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di MSG sebagai kelompok yang mewakili rakyat Melanesia di Papua. Kelompok yang oleh Indonesia dipandang sebagai gerakan separatis Papua ini telah mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota penuh MSG sejak tahun 2013. Solomon Islands adalah pendukungnya yang utama. Sejauh ini, ULMWP masih berstatus sebagai peninjau (observer).

Sementara itu, Fiji bersama Papua Nugini dikenal dekat dengan Indonesia. Mereka menghargai kedaulatan RI atas Papua. Isu pelanggaran HAM Papua yang kerap diangkat di berbagai forum Pasifik, termasuk di MSG, oleh kedua negara ini dipandang sebagai masalah dalam negeri.

Fiji dan Papua Nugini juga merupakan pendukung utama diterimanya Indonesia sebagai anggota asosiasi di MSG pada tahun 2015. Sejak itu, RI resmi berstatus sebagai wakil rakyat Melanesia di Indonesia di MSG. Sedangkan ULMWP dengan status observer, dipandang hanya mewakili rakyat Papua di pengasingan. Indonesia berusaha mencegah ULMWP diterima menjadi anggota.

Pro-kontra diterima tidaknya ULMWP sebagai anggota telah menjadi isu yang terus-menerus muncul dalam pertemuan para pemimpin MSG, tetapi tidak pernah dapat terselesaikan. ULMWP mengajukan aplikasi ke MSG terinspirasi dari diterimanya FLKNS, partai pro-penentuan nasib sendiri di Kaledonia Baru di MSG.

ULMWP mengharapkan dapat memperoleh status serupa. Juga ada semacam harapan dari berbagai kalangan, dengan keberadaan ULMWP dan Indonesia di dalam forum, MSG dapat menjadi mediator untuk dialog dengan pemerintah RI.

Pernyataan Mengejutkan Sogavare  

Hubungan Solomon Islands dan Fiji  memanas setelah pada 5 Maret lalu, Wakil Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, mengangkat isu keabsahan proses keanggotaan Indonesia di MSG. Ini mengejutkan karena Sogavare ini belum pernah diketahui sebelumnya.

Menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen dalam sidang yang berlangsung di Honiara, ibukota Solomon Islands, Sogavare mengatakan Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, harus meminta maaf kepada negara-negara anggota MSG karena telah meloloskan RI sebagai anggota assosiasi di MSG.

Ia mengatakan diterimanya Indonesia sebagai anggota asosiasi pada 2015, tidak melalui konsensus di antara negara-negara anggota. Keputusan menerima RI sebagai anggota assosiasi, menurut Sogavare, hanya dilakukan sendirian oleh PM Fiji  dan memaksa negara-negara anggota lainnya untuk mendukungnya.

Sogavare dikenal sebagai politisi senior di Solomon Islands. Ia menjabat wakil PM, setelah beberapa bulan lalu ia terjungkal dari kursi PM oleh mosi tidak percaya akibat koalisi yang dibangunnya rontok. Namun, ia berhasil sintas, dan mendapat portofolio wakil PM dan menteri keuangan pada susunan kabinet yang baru. Diyakini, ia masih memilki banyak pendukung.

Sogavare juga menggugat sikap Fiji yang mengedepankan kriteria ketat terhadap permohonan keanggotaan ULMWP yang menurutnya telah membuat kelompok ini mengalami kesulitan untuk diterima di MSG. Sogavare menganggap aplikasi ULMWP  tidak berbeda dengan aplikasi FLNKS yang kini telah menjadi anggota penuh MSG.

Sogavare kembali mengangkat argumen klasik dan historis tentang alasan berdirinya MSG, Menurut dia, MSG adalah sebuah entitas politik dengan tujuan awal membebaskan rakyat  Melanesia dari kolonialisme. Ia menilai tujuan fundamental itu belakangan mengalami pergeseran akibat kepentingan-kepentingan Fiji dan Indonesia.

Dalam kata-katanya yang keras, Sogavare mengatakan "Hubungan dekat Fiji dengan Indonesia menyabotase kerja MSG dan keanggotaannya di MSG bukanlah kepentingan politik tapi ekonomi,"  seperti diberitakan oleh  media online Solomon Islands, Solomon Star.

Pihak Fiji sangat berkeberatan dengan kecaman Sogavare. Keesokan harinya, Menteri Pertahanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, berbicara  dengan tidak kalah kerasnya, membantah tuduhan Sogavare. Ia melontarkan kata-kata pedas, menyebut Manasseh Sogavare mungkin telah kehilangan ingatan.

Ratu Inoke Kubuabola, yang sering mewakili Fiji pada KTT MSG, mengatakan Sogavare seharusnya tidak lupa bahwa Indonesia diterima di MSG sebagai anggota assosiasi justru saat Sogavare menjabat sebagai ketua MSG. Kala itu, kata dia, semua anggota MSG telah menyetujuinya.

Kabuabola menuduh Sogavare tidak jujur dan berbicara demi memuaskan konstituennya. Ia tidak dapat menerima PM Fiji disalahkan. Dia juga mengingatkan bahwa dalam KTT MSG terakhir pada medio Februari 2018 di  Port Moresby, Papua Nugini,  aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG  diputuskan untuk dikembalikan ke Sekretariat MSG. Keanggotaan ULMWP akan dibahas berdasarkan kriteria keanggotaan yang baru disepakati. Keputusan itu, kata dia, disetujui oleh seluruh anggota MSG, termasuk Solomon Islands.

Masih Berlanjut

Isu ini tampaknya masih terus berlanjut. Simpati rakyat Melanesia di negara-negara Pasifik Selatan terhadap aspirasi penentuan nasib sendiri Papua tidak dapat diabaikan. Tidak heran bila apa yang disuarakan Sogavare digemakan juga oleh berbagai pihak.

Associate Profesor Center for Pacific Islands Studies di University of Hawaii, Tarcisius Kabutaulaka, salah satunya. Ia mendukung pernyataan Sogavare dan mengarahkan tudingan kepada Indonesia.  Kabutaulaka mengatakan menerima Indonesia sebagai anggota MSG adalah sebuah kesalahan. Sejak bergabung di MSG,  menurut dia, Indonesia tidak segan-segan memaksakan agendanya.

Seorang politisi Solomon Islands, Matthew Wale,  berpendapat bahwa keberadaan MSG kemungkinan tidak diperlukan lagi sepanjang Indonesia masih berada di dalamnya. MSG dalam pandangannya mengalami keretakan pasca kehadiran Indonesia sebagai anggota asosiasi. Indonesia dipandang kerap mendiktekan agendanya terkait isu Papua.

Politisi Partai Demokratik Solomon Islands itu  mengatakan sebaiknya MSG dibubarkan saja apabila Indonesia tetap berada di dalamnya. Kehadiran Indonesia di MSG, dalam pandangannya, membawa dampak mengerikan kepada kemampuan pemimpin-pemimpin Melanesia untuk berbicara tentang pelanggaran HAM dan seruan penentuan nasib sendiri di Papua.

"MSG telah membuat dirinya sendiri menjadi lelucon buruk. Lelucon yang benar-benar serius. Saya menganjurkan untuk membubarkan MSG dan kemudian membangun kembali sesuatu yang baru di tempatnya yang akan benar-benar menganjurkan  dekolonisasi dan perlakuan yang jauh lebih baik kepada Melanesia."

Lebih jauh Wale, yang juga ketua komite Undang-undang dan Legislasi di parlemen Solomon, menuduh Fiji tidak serius membantu Solomon Islands di MSG. Solidaritas Mekanesia, menurut dia, dikorbankan oleh Fiji demi Indonesia. Padahal, Wale berpendapat  Indonesia bukan Melanesia dan Indonesia tidak memiliki kepentingan Melanesia di hatinya," kata Wale.

Sikap Indonesia

Sementara itu diplomat Indonesia di Australia, Sade Bimantara, membantah tuduhan bahwa motif Indonesia masuk ke MSG untuk menghalangi kehendak u menentukan nasib sendiri rakyat Papua di MSG. Menurut dia, rakyat Papua telah mendapatkan kebebasan. Itu terbukti dari partisipasi penduduk dalam Pilkada dan Pilpres yang sangat tinggi. Diungkapkannya juga bahwa semua pejabat terpilih (elected) di Papua adalah Orang Asli Papua (OAP).

Terkait dengan eksistensi Indonesia di Pasifik, Sade Bimantara mengatakan sejak tahun 1960-an Indonesia telah berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Indonesia, kata dia, juga berusaha mengembangkan hal yang sama ke wilayah Pasifik Selatan melalui kerjasama dengan Australia, Selandia Baru dan negara-negara lainnya.

Ia mengatakan bahwa Indonesia juga membantu kesulitan keuangan yang dialami oleh sekretariat MSG. Dalam beberapa tahun belakangan, tatkala keketuaan MSG dipegang oleh Solomon Islands, kantor sekretariat organisasi ini yang berada di Port Villa, Vanuatu, mengalami kesulitan keuangan karena sejumlah anggota belum membayar iuran tahunannya.

Indonesia yang berstatus sebagai anggota asosiasi, kata dia,telah membantu roda operasi sekretariat dengan mengucurkan dana dan bantuan lainya. Termasuk untuk membantu pengadaan kendaraan dan barang-barang lainnya yang diperlukan sekretariat.

Terkait isu ULMWP,  sikap Indonesia adalah menganggap organisasi itu mewakili aspirasi orang Papua yang berada di pengasingan dan bukan mewakili aspirasi rakyat Papua di Indonesia. Indonesia juga memandang keputusan KTT MSG di Port Moresby bulan lalu yang mengembalikan aplikasi ULMWP untuk dibahas di sekretariat MSG, merupakan gambaran ketidaklayakan ULMWP bergabung dengan MSG sebagai anggota penuh.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, meyakini keinginan ULMWP tidak akan terwujud karena MSG menganut prinsip pengambilan keputusan secara konsensus, menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip organisasi tentang penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah.

Sejarah MSG

Mengacu pada situs resmi Sekretariat MSG, sejarah terbentuknya MSG bermula dari pertemuan informal kepala-kepala pemerintahan Papua Nugini, Solomon Islands, Vanuatu dan perwakilan Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS) di Goroka pada 17 Juli 1986.

Pada pertemuan para pemimpin itu, disepakati bahwa sangat penting memiliki posisi dan solidaritas yang sama mengangkat isu-isu kepentingan bersama, termasuk kehendak FLNKS untuk merdeka di Kaledonia Baru.

Versi lain mengatakan, sebagaimana dikemukakan oleh Richard Bedford dari NIDEA, University of Waikato, cikal bakal MSG adalah pada 1983. Kala itu sejumlah pemimpin negara-negara Melanesia di Pacific Forum membicarakan isu-isu bersama mereka, termasuk isu dekolonisasi Kaledonia Baru, yang tidak diberi prioritas di forum tersebut.

Pada tahun 1988 dalam pertemuan di Port Vila Vanuatu, para pemimpin cikal bakal MSG ini menandatangani apa yang disebut “Agreed Principles of Co-operation amongst Independent States of Melanesia” dengan tujuan untuk memajukan identitas dan solidaritas Melanesia, khususnya melalui perdagangan dan pembangunan ekonomi.

Pada tahun 1996 para pemimpin itu bertemu lagi di Trobriand Islands, di Papua Nugini. Isu dekolonisasi Kaledonia Baru menjadi agenda yang lebih mengemuka di sini.

Bentuknya sebagai sebuah organisasi negara-negara yang formal diteguhkan pada  tahun 2007. Kala itu ditandatangani kesepakatan resmi pendirian MSG sebagai sebuah organisasi sub-regional dengan sekretariat permanen yang dipimpin oleh direktur jenderal. Sekretariat permanen yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok, berlokasi di Port Vila, Vanuatu.

Disebutkan ada tiga tujuan utama MSG disebutkan, yaitu,

  • pertama, memajukan dan memperkuat perdagangan antaranggota, pertukaran budaya , tradisi dan nilai-nilai Melanesia dan kesetaraan kedaulatan;
  • kedua, mendorong kerjasama teknis dan ekonomi di antara para anggota, dan
  • ketiga, menyelaraskan tujuan bersama kebijakan-kebijakan negara anggota dalam hal pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance dan keamanan.

Isu Papua mulai diangkat di forum ini pada pertemuan pemimpin MSG  20 Juni 2013 di Nuomea, Fiji. Kelompok pro-kemerdekaan Papua, WPNCL, mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota pada saat itu. Oleh sekretariat MSG aplikasi tersebut dicatat tetapi tidak dikabulkan.

Meskipun demikian, dukungan terhadap penentuan nasib sendiri rakyat Papua terungkap dalam salah satu isi komunike pertemuan, yang menyebutkan, "Mendukung sepenuhnya hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Papua menuju penentuan nasib sendiri sebagaimana disebutkan pada Pembukaan Konstitusi MSG (ayat 21)."

Sejak saat itu, isu Papua selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan MSG.

Referensi: