Awal mula isu tersebut muncul yaitu bermula dari ungkapan Salah satu tokoh yaitu ketua umum dari partai kebangkitan bangsa ataupun PKB yaitu Muhaimin Iskandar, ia mengucapkan dan mengusulkan mengenai penundaan pemilu 2024.

Ia menganggap alasannya di dalam hal ini guna memperbaiki suatu rangkaian bidang ekonomi yang akibat adanya pandemi Covid - 19, sehingga diperlukannya penundaan agar nantinya stabilitas keuangan dan keamanan negara Indonesia  dapat berjalan dengan maksimal. 

Sehingga memunculkan banyak pertentangan dan kegaduhan di dalam masyarakat dan partai politik. 

Dalam pemberitaan isu ini menjadi trending topik pada jagat maya, terutama pada televisi, media massa serta media sosial yang sangat mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa terkecuali.

Pemilihan umum merupakan telaah proses demokratis yang ada di Indonesia, yang harus bisa dilaksanakan di dalam ranah memilih anggota legislatif dan presiden. 

Yang secara langsung di dalam hal ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Sehingga pada hakikatnya hal ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Dengan adanya pemilu harus bisa dilakukan untuk menunjang kepemimpinan yang mana untuk mengevaluasi dan menjalankan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dan fungsi sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap wakilnya. 

Dengan demikian harus dapat terlaksana dengan baik, hingga guna dalam implementasi kedaulatan rakyat dan perwujudan serangkaian HAM. Isu mengenai pro kontra dari adanya pemahaman penundaan Pemilu menjadi konteks yang ramai dan kontroversial.  

Lebih dari pada itu hal ini didukung oleh fakta data di lapangan oleh ketua umum partai kebangkitan bangsa ataupun PKB yang menyetujui atau pun mengusulkan adanya penundaan pemilu 2024.

Sehingga di dalam suatu usulan tersebut menjadi suatu isu yang penting karena membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah dan mengganggu kestabilan politik. 

Ketika pemilu nantinya akan ditunda atau lebih dari pada itu juga hal ini tidak selaras dengan amandemen undang-undang dasar, karena kita ketahui pilpres pada syaratnya tersendiri sudah mengacu pada undang-undang dasar yang mana dipilih sekali atau pun dapat diperpanjang sekali jadi terdapat dua periode.

Namun ketika adanya penambahan ataupun penundaan di dalam hal ini maka harus ada amandemen tindak lanjut dari undang-undang dasar tersebut yang lebih konstitusional.

Telah kita ketahui Pemilu sendiri harus bisa dilaksanakan berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana di dalam hal ini telah tercantum pada undang-undang pemilu 2019 yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Atau lebih dari pada itu didalam hal ini mampu merujuk kepada undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilihan umum. Yang mana Di dalam kenyataannya mengarah kepada konstitusi Pemilu sendiri dilaksanakan 5 tahun sekali dan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan begitu di dalam ranah tujuannya ketika merujuk pada undang-undang nomor 12 tahun 2013 bisa memilih pemimpin ataupun wakil rakyat yang mana membentuk pemerintahan Good Governance, demokratis kuat serta mendukung tujuan nasional.

Menurut pendapat penulis ketika merujuk kepada konsep hukum ketika adanya penundaan mengenai pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 

Maka secara langsung berbagai pihak akan merugi atas adanya penundaan di sini, seperti kerugian yang nantinya akan dialami dari calon kandidat masing-masing  partai yang mencalonkan sebagai presiden. 

Sehingga di dalam ranah ini nantinya menimbulkan pro-kontra hingga perdebatan bahkan bisa merujuk kepada serangkaian dengan permasalahan dan perselisihan antar partai politik yang menjadikan tidak kompetitif dan efektif.

Ketika penundaan pemilu 2024 akan dihitung dalam maka akan melewati serangkaian proses yang cukup lama dan panjang, terutama melalui mekanisme dari konstitusional penundaan pemilu yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu mengamandemenkan undang-undang Dasar 1945. 

Selanjutnya yaitu dengan mengajukan Judicial Review kepada mahkamah konstitusi yang mana di dalam Judical Review ini dapat menjelaskan hingga menafsirkan secara gamblang atas makna konstitusi tertentu supaya di dalamnya mampu dimaknai secara jelas. 

Sebagai konteks perkembangan zaman dan kepentingan secara bersama. Ketika adanya masa perpanjangan jabatan presiden wakil presiden hingga anggota DPR DPRD secara gamblang yang telah nyata diberikan kepada MPR.

Dengan begitu di dalam pasal undang-undang 1945 yang telah mengatur mengenai dinamika tersebut juga akan ikut diubah ketika adanya penundaan yang mana pada pasal 3 ayat (2) dan (3) undang-undang 1945 yang telah berlaku.

Kita ketahui bahwasannya telah secara sah kewenangan kepada MPR untuk bisa mengubah dan menetapkan undang-undang 1945 dan melantik dari Presiden ataupun wakil.

Maka menurut penulis dalam hal ini akan menimbulkan negara darurat atau pun dikenal sebagai State of Emergency, yang mana sangat berbahaya. Ketika suatu presiden dan wakil presiden di dalam ranah konteks saat ini mengalami krisis konstitusional. 

Yang mana di dalam perintah hingga jabatan diambil, maka hal ini akan rawan atas gugatan gugatan yang muncul karena jabatan presiden kita ketahui sendiri secara nyata tidak memiliki legitimasi hukum secara konstitusional. 

Dalam pemahaman ini perlu disadari dan dijaga secara gamblang ketika pelaksanaan Pemilu 2024 akan ditunda ataupun adanya rencana pasti dengan penundaan tanpa adanya alasan konstitusional pastilah menimbulkan perdebatan kegaduhan terpecah-belah, kerusuhan pada daerah-daerah. 

Sehingga keadaan negara di sini menimbulkan keadaan darurat yang mana berujung pada kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden. 

Dengan melihat keadaan sekarang ketika adanya usulan penundaan pemilu yang mana tidak adanya persetujuan dari rakyat pastilah akan menimbulkan permasalahan, hingga kegaduhan dalam ranah politik. 

Yang dampaknya signifikan pada pengaruh kehidupan berbangsa dan negara hingga pada kestabilan keuangan, kestabilan politik dan kestabilan HAM, terutama merujuk kepada ancaman Kesatuan Republik Indonesia yang menimbulkan berbagai perpecahan.

Mengenai isu permasalahan dari penundaan di sini pastilah nantinya akan menuai banyak pro kontra hingga perdebatan yang memunculkan ancaman dari penghancuran persatuan dan kesatuan, yang mana harus bisa segera ditangani.