Indonesia pasca-reformasi memiliki permasalahan abadi yang tak kunjung usai, yang makin ke sini makin jelas terlihat eksistensinya. Hal tersebut ialah ketika agama dijadikan politik identitas.

Sebagaimana halnya advertising, agama acap kali menjadi bahan konsumsi publik yang menggiurkan. Ketika segala hal dalam kelompok Anda dianggap tak menarik, taburi bumbu dan “embel-embel” agama. Trust me, diri Anda atau kelompok Anda akan laku di pasaran.

Islamisme—istilah Bassam Tibi untuk menunjukkan perbedaan karakteristiknya dengan Islam/Muslim—makin menjadi di saat suatu kelompok atau golongan tertentu ‘bergerak’—meminjam istilah Hegel—sebagai bentuk recognition, mengatasnamakan kepentingan Islam demi tercapainya tujuan-tujuan politik yang diusungnya.

Hal ini tentu tak lepas dari kurangnya informasi pada diri masyarakat bahwa terkadang tidak setiap sesuatu yang dibalut isu agama itu memiliki muatan baik secara moral, atau bisa jadi di saat yang bersamaan, agama hanya dijadikan kambing hitam belaka. Hal ini biasa kita sebut sebagai politik identitas (identity politics).

Kaum Islamisme, kata Tibi, acap kali melakukan serangan-serangan pengafiran (takfir) dan pembidahan (tabdi’) kepada kelompok lain yang berseberangan gagasan dengan kelompoknya sebagai bagian dari gerakan eksklusivisme. Tak jarang, kelompok ini mengeluarkan fatwa untuk menghalalkan darah kelompok lain.

Secara mengejutkan, seorang ulama dan pemikir kontemporer muncul di tengah-tengah derasnya arus takfir dan tabdi’ kepada kelompok lain, khususnya di negara asalnya Arab Saudi. Ia adalah Hasan bin Farhan Al-Maliki.

Sebagai penganut mazhab Hambali, Hasan bin Farhan tak henti-hentinya menyuarakan inklusivitas agama sebagai rahmatan lil ‘alamin. Karena pendapat-pendapatnya yang kontroversial dengan pendapat ulama mayoritas ulama Arab Saudi yang cenderung eksklusif, Hasan bin Farhan Al-Maliki acap kali kaluar-masuk penjara, dan ia tetap tak bergeming.

Baginya, posisi Islam haruslah berada di atas posisi mazhab. Ia meyakini bahwa Islam tidak mengharuskan bermazhab, atau mazhab hanya sekadar boleh dalam Islam. Mazhab malah harus dijauhi jika dogmanya mengharuskan kita menyalahkan, apalagi menentukan kriteria sesat atau kafir pihak lain. Dan Islam tentu saja tidak mengajarkan demikian.

Masih menurut Hasan bin Farhan, mazhab hanyalah ibarat alat transportasi untuk menuju ke suatu lokasi tertentu. Dan alat yang digunakan pun berbeda. Untuk menuju Monas, kita bisa gunakan ojek online, taksi, bus atau jalan kaki. Intinya, bagi kita adalah sampai ke sana.

Sebagai Hambalian, ia juga dengn tegas melakukan kritik terhadap pengikut-pengikut mazhab Hambali yang sering kali melakukan pengafiran terhadap mazhab lain. Dalam kitabnya Qira’ah fi kutub al-‘Aqa’id al-Madzhab al-Hanbali Namudjazan, secara panjang lebar ia membahas bab khusus tentang kritiknya terhadap mazhabnya sendiri, yaitu Hambali.

Baginya, Imam Ahmad ibn Hambal (imam mazhab Hambali) bukanlah orang yang maksum. Di tengah perpaduan keilmuan dan kezuhudan Imam Hambal, tentu saja kekeliruan-kekeliruan pernah ia lakukan. Di antara kekeliruan-kekliruan yang beliau (Imam Hambal) lakukan adalah seringnya beliau mengeluarkan pernyataan tajam dalam mengafirkan dan menuduh bidah sesama Muslim.

Tentu saja Hasan bin Farhan tidak hanya mengkhususkan kiritiknya pada mazhabnya sendiri saja, namun kepada mazhab apa pun dalam Islam yang sering kali mengatasnamakan agama untuk kepentingannya. 

Tak jarang, kata Hasan bin Farhan, agama sering kali digunakan untuk meraih kekuasaan. Mereka (orang-orang yang mengatasnamakan agama demi kekuasaan) ia gambarkan seperti agamanya Bani Umayyah, yang terkenal dalam sejarah sebagai kelompok yang haus akan kekuasaan sepanjang hidupnya.

"Orang-orang Islam yang tergila-gila dengan kekuasaan melihatnya sama saja dengan agama. Bahkan mereka tidak melihat agama melainkan dengan adanya kekuasaan. Inilah bentuk pencampuradukan Bani Umayyah antara agama dan ego mereka," tegasnya.

Ia menambahkan, "para Nabi – yang bukan raja – tidak mengurangi peran mereka. Allah tidak menuntut para Nabi-Nya untuk memiliki otoritas penuh. Nabi-nabi yang menjadi raja hanyalah sedikit. 

Agama bukanlah kekuasaan. Agama juga merupakan kontrol, pembentukan budaya, pengajaran, peringatan atas kepemilikan. Kebudayaan Bani Umayyah-lah yang menjadikan kekuasaan sebagai bagian terpenting yang diinginkan Allah bagi wali-wali-Nya. Merekalah yang mengaitkan agama dengan kekuasaan. Merekalah yang membisikkan kita bahwa kekuasaan akan menjaga Allah dan agama-Nya. Luar biasa!"

Tentu saja, pendapat-pendapat Hasan bin Farhan Al-Maliki merupakan guncangan bagi sekolah pemikiran mapan di Arab Saudi. Di mana segala sesuatu dipandang kaku menurut pandangan agama. 

Dalam berbagai kesempatan, ulama ahli berbagai kajian agama ini mendobrak pemikiran-pemikiran yang ia anggap kuno dan tidak relevan di era seperti saat ini. Tak heran, Hasan bin Farhan menjadi bulan-bulanan rezim eksklusif kerajaan Arab Saudi. Ancaman hukuman mati mengintainya. Tapi bagi Hasan bin Farhan, kebenaran harus disampaikan meskipun nyawa taruhannya.

Jika di negara Arab Saudi saja ada ulama semacam Hasan bin Farhan, maka Indonesia masih masih memiliki harapan dengan adanya ulama-ulama moderat serupa Hasan yang senantiasa menyuarakan agama yang sejuk dan damai. Karena lama-lama kita akan lihat, bahwa politik identitas akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledakkan kedamaian dan ketentraman negara kita. 

Beberapa negara konflik Timur Tengah memuat begitu banyak pelajaran tentang bahaya politik identitas. Dengan politik identitas, sebuah keluarga bisa berubah menjadi ring tinju. Lalu apa jadinya dengan negara?