Penulis
2 tahun lalu · 669 view · 3 menit baca · Politik 71907.jpg

Islam Radikal vs Islam Moderat di Jakarta

Pertarungan antara kelompok Islam moderat dan Islam radikal terlihat jelas dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Bila Islam radikal berkuasa di Jakarta, maka akan menyala api yang dapat membakar tungku intoleransi, yang pada akhirnya akan menghilangkan panorama toleransi yang selama ini menjadi bagian terpenting dalam perjalanan bangsa.

Sebaliknya, jika kalangan Islam moderat tidak membiarkan kelompok radikal menguasai Jakarta, maka toleransi akan tumbuh subur melalui interaksi sosial dan sikap saling percaya di antara pelbagai kelompok, maka harapan untuk membangun toleransi yang aktif bukanlah hal yang mustahil. Di sinilah pentinganya memilih pemimpin Jakarta yang tepat sebagai upaya menjadikan toleransi sebagai habitus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anies merangkul Islam Radikal

Salah satu paslon cagub-cawagub DKI Jakarta (2017-2022), yakni Anies baswedan dan Sandiaga Uno, secara terang-terangan telah merangkul kelompok radikal yang berwatak ekstrim sebagai partner dalam afiliasi politiknya. Bahkan Anies menjamin kelompok ekstremis akan mendapatkan dana dari APBD DKI jika ia terpilih menjadi gubernur. Mereka mewacanakan Jakarta bersyariah sebagai awal penyebaran NKRI bersyariah.

Ormas radikal jika menguasai Ibu Kota akan menjadikan Jakarta sebagai kota bersyariah. Mereka mengajukan agar seragam PNS Jakarta wajib diganti dengan yang lebih Syar’i. Seragam Polisi dan TNI di wilayah Jakarta harus menyesuaikan diri dengan ketentuan syar’i. Perempuan dilarang memakai celana jeans, celana ketat yang memperlihatkan lekuk tebuh. Perempuan dilarang berbonceng motor dengan posisi ngangkang.

Begitu juga dengan area publik seperti food court, bioskop, lapangan, taman bermain harus dibagi dua antara ikhwan dan akhwat, dipisahkan oleh hijab pemisah.  Mall, cafe, restoran dan seluruh tempat hiburan harus tutup pukul 18.00 (saat maghrib tiba) Gerai toko pakaian baik online maupun offline dilarang menjual baju yang mengumbar aurat laki-laki maupun perempuan. Jika ketahuan akan dikenakan denda.

Pekerja ojek mangkal dan ojek onlie, dilarang membawa penumpang yang bukan muhrim tanpa ada batas pemisah (hijab atau dinding pemisah).  CCTV akan dipasang di seluruh Jakarta untuk mengawasi pergaulan anak muda pria dan wanita. Dan masih banyak lagi beberapa usulan dari ormas radikal untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bersyariah.

Tentu saja ini membuka kembali pintu sektarianisme. Sebelumnya, kelompok radikal telah mengobarkan kembali sektarianisme agama dengan menolak pemimpin non-muslim sebagai gubernur. Mereka menyatakan bahwa non-muslim tidak berhak menjadi gubernur berdasarkan ayat-ayat yang mereka pahami secara tekstual. Padahal, Indonesia bukan negara agama. Secara konstitusional, siapapun, termasuk non-muslim, berhak menjadi pejabat publik di negeri ini selama ia merupakan warga negara Indonesia.

Fenomena sektarianisme dan intoleransi ini juga bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang digagas dan dipraktikkan oleh the founding fathers bangsa ini. Para pendiri bangsa telah membuktikan bahwa keberagaman adalah fakta sejarah yang justru bisa dimanfaatkan untuk membangun kerjasama dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Prinsip dan nilai-nilai ini perlahan mulai dikikis oleh kalangan radikal.

Hadirnya Islam Moderat

Begitu juga dengan toleransi yang sudah mendarah daging pada bangsa ini sedang menghadapi tantangan serius. Faktanya, mereka yang menghendaki lahirnya konstitusi berdasarkan agama tertentu tidak pernah surut dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Oleh karena itu, kehadiran Islam moderat sangat diharapkan untuk menangkal berbagai tindakan dan pemikiran yang radikal dan mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI.

Kalangan Islam moderat memiliki kecenderungan yang berbeda dengan pemahaman dan pengamalan Islam ala Islam radikal. Islam moderat berpandangan, meskipun mayoritas penduduk di Jakarta adalah muslim, tetapi para pendiri bangsa telah menyepakati sebuah konstitusi yang dapat melindungi semua kelompok, ideologi dan kepentingan. Artinya, tidak ada toleransi bagi kelompok yang ingin menjadikan ideologi-ideologi terntentu, apalagi agama, sebagai dasar negara.

Islam moderat berpandangan bahwa semua kelompok harus melebur dalam ikatan keindonesiaan yang termaktub dalam Pancasila sebagai “kalimatun sawa”, yaitu prinsip-prinsip yang sama di antara anak-anak bangsa yang majemuk dalam berbagai aspek kehidupan. Ini adalah modal yang sangat baik dalam rangka membangun kehidupan yang toleran dan moderat.

Islam moderat tidak akan membiarkan kehidupan damai dan toleran yang merupakan watak dasar dari bangsa Indonesia diwarnai tindakan intoleran yang menciptakan kekhawatiran dan kedamaian publik. Islam moderat tidak akan membiarkan Islam radikal berkuasa di Jakarta karena itu ancaman nyata bagi kesatuan dan keutuhan NKRI.

Artikel Terkait