Ada stagnasi pemikiran keislaman di kalangan warga HMI. Ini didorong oleh riuhnya politik dan kekuasaan yang menjadi jalan pengabdian bagi warga HMI. Pilihan pada politik praktis kemudian menggerus tenaga kader-kader HMI sehingga mereka menjalani kehidupan di partai-partai politik.

Dengan ketersediaan sarana digital saat ini, maka selalu saja terbuka kemungkinan untuk meneruskan gelombang kedua pemikiran Islam di keluarga besar HMI setelah dimulai oleh Cak Nur. Dialektika keilmuan harus menjadi ritual kembali di kalangan kader-kader HMI. Termasuk menjadikan ukuran keilmuan sebagai tolok ukur bagi kader-kader HMI.

Pertanyaannya, bagaimana membangun idealisme HMI? Jika pondasi HMI pada ilmu pengetahuan, maka tentu keberpihakannya pada nilai pengetahuan. Maka, tugas para pengurus untuk menumbuhkembangkan tradisi keilmuan di komisariat-komisariat.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mendorong keinginan menggeluti dunia pengetahuan? HMI kehilangan semangat daya dorong dalam lembaga-lembaga pengetahuan. Itu bisa saja tidak disepakati. Dengan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi, ada saja peluang yang perlu digunakan untuk mempertahankan tradisi keilmuan yang sudah dimulai di HMI.

***

Kini, Himpunan Mahasiswa Islam tertatih-tatih. Dalam skala yang lebih luas, nasional. Secara terbatas, justru dinamika dan pengembangannya mengalami kepesatan tersendiri. Dua kondisi ini yang bersisian dalam menunjukkan eksistensi HMI.

Komisariat Tarbiyah & Keguruan Cabang Gowa Raya setelah melalui proses yang tidak singkat, menerbitkan jurnal. Bukan satu jurnal, bahkan dua jurnal sekaligus.

“Kecelakaan” semata, namun setidaknya sudah ada langkah ke sana. Bahkan mulai didiskusikan perlunya penerbitan jurnal dengan mengacu kepada standar global. Sehingga bisa menjadi bacaan lintas perguruan tinggi di pelbagai belahan dunia.

Begitu pula dengan adaptasi dan adopsi pelbagai instrumen pendidikan tinggi yang menjadi lingkungan pertama dan utama mahasiswa. Maka, menengahi kondisi inilah yang diperlukan untuk senantiasa menjadi HMI sebagai organisasi mahasiswa yang menjawab kebutuhan zaman. Juga, tidak hanya bergelimang dengan keasyikan romantisme masa lalu.

Perkaderan, ataupun juga Latihan kader di HMI, sejatinya adalah proses pengenalan wacana keislaman ala HMI. Tidak dengan mendiskusikan fikih dimana bolehjadi akan mendorong perdebatan panjang bak dua garis lurus.

Justru di HMI hanya memberikan penyamaan persepsi dan tanpa harus setuju terkait keislaman dengan pendekatan filosofis. Entah bagaimana, ketika pertama kali duduk di bangku perkaderan, justru materi demi materi yang ditelaah sama sekali tidak bicara Islam an sich. Justru yang dijadikan sebagai diskusi adalah teori sosial dan pelbagai pendekatan ilmiah yang justru njelimet.

Pada kondisi seperti ini, dimana HMI tidak mempertengkarkan perbedaan pandangan mazhab yang berada pada porsi fikih sehingga memungkinkan untuk menjadi bagian dari penyatuan agenda keumatan.

Tentu saja, teramat sukar kalau itu terkait dengan agenda politik. Paling tidak, apa yang telah dilakukan oleh Cak Nur dkk sebagai gelombang pertama, dapat menjadi kesempatan kedua untuk melakukan orientasi pembaruan pemikiran Islam.

Dengan mengusung Keindonesiaan dan Kemoderenan, Cak Nur menempatkan HMI sebagai bagian dari lokomotif pembaruan pemikiran Islam. Dengan kehadiran kader-kader HMI di pelbagai institusi pengetahuan, justru melengkapkan dalam kiprah kebangsaan. Tentunya juga, ini sudah menjadi bagian dari agenda keumatan.

Jikalau dalam paparan Yudi Latif (2013) bagaimana inteligensia muslim abad XX, dan juga merosotnya peran-peran kekuasaan para sarjana menjadi tanda bahwa pergulatan cendekia sesungguhnya pada bidang amal sosial. Bukan pada kursi kekuasaan.

Justru dengan berada pada wilayah keilmuan akan memberikan eksperimentasi dalam mendorong kesadaran publik. Berbanding dengan berada di kursi-kursi empuk dan juga domain kekuasaan yang sifatnya bahkan temporer.

Namun, secara khusus tidak itu saja. Tetap perlu diberikan dukungan bagi intelektual publik yang berkiprah di wilayah legislatif sebagai vocal point untuk tetap menyuarakan kepentingan bersama. Dengan tidak alergi pada para politisi, ranah cendekia adalah menjadi figur dalam menjembatani antara realitas sosial dengan penjelasan ilmiah.

***

Puncaknya, kita dapat lihat gejala HMI di Kongres XXXI Surabaya 2021 yang baru saja usai dalam dua bulan lalu. Ini terlihat dimana tidak tersedianya forum untuk memperbincangkan dialektika keumatan dan kebangsaan.

Justru kehadiran aparat kepolisian untuk memberikan dukungan sehingga pelaksanana kongres dapat berjalan sesuai agenda yang ditetapkan. Hanya saja, kader-kader HMI secara dominan mempertontonkan kekerasan demi kekerasan yang sejatinya justru bukan menjadi citra organisasi mahasiswa.

Belum lagi, perpecahan dalam bentuk dualisme kepengurusan tidak dapat dilepaskan sejak mengawali abad XXI. Justru dengan kondisi internal tersebut, Kesrten (2018) mengemukakan bahwa peran serta HMI yang relatif sepi dari pergulatan wacana umat Islam. Kalau tidak dikatakan tidak ada partisipasi sama sekali.

Padahal, 50 tahun pertama HMI (1947-1997) senantiasa ditandai dengan komitmen keislaman dan keindonesiaan. Kehadiran HMI dan kelanggengannya diantaranya karena senantiasa relevan dengan kondisi (Agussalim Sitompul, 2008).

*Naskah awal berasal dari, Muhammad Sabri, Ismail Suardi Wekke, Muh. Ikhsan. Islam, Keindonesiaan, dan Postmodernitas, “Islam Jalan HMI”. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari, 6 Mei 2017.