Jauh sebelum NKRI hadir, dunia Islam telah lama mewarnai perjalanan Nusantara. Jejak historisnya tidak mungkin dihapus dan dihilangkan dengan alasan apapun. Sebab, jejaknya telah tercatat dalam memori publik; bahwa Islamlah yg lebih besar perannya dalam mengawal dan membangun  bangsa ini. Tentu bukan sekedar klaim. Tapi, ini adalah fakta sejarah yang tak bisa terbantahkan.

Tahun-tahun sebelum Indonesia merdeka, secara sadar umat Islam mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Sebagai perwujudan dari komitmen bersama bahwa penjajah di bumi ini mesti diusir.

Lahirlah Budi Utomo sebagai wadah untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada masyarakat Jawa pada khususnya.

Lahirlah Sarekat Dadang Islam, sebagai upaya untuk membentengi masyarakat dari gerakan-gerakan kaum kolonial dalam menguasai strategi dunia perdagangan di bumi pertiwi. Sekaligus memberikan bekal supaya pedagang-pedagang pribumi punya kekuatan dan keilmuan di bidang perdagangan.

Tidak berhenti disitu, para tokoh bangsa mendirikan ormas-ormas lain, yang juga memilih Islam sebagai ideologi. Berdirilah Muhammadiyah, Persis, NU, Al-Irsyad dan ormas-ormas lain, yang tujuan utamanya sama; disamping memperkuat keislaman masyarakat pribumi, juga supaya gerakan-gerakan kolonialisme melemah dan akhirnya tumbang begitu saja.

Karena dulu, semangat kolonialisme tidak saja Gold dan Glory. Tetapi juga Gospel; yaitu mereka membawa misi untuk menyebarkan agama. Sehingga perlu organisasi-organisasi ini memberikan pemahaman yang jernih tentang Islam.

Organisasi-organisasi inilah yg menjadi patron dalam melakukan gerakan-gerakan politik untuk melawan penjajah.

Tentu saja wadah ini dibentuk sebagai ruang relasi komunikatif. Sebagai wadah untuk membuka kran percakapan antar individu dengan individu lain. Sebagai ruang untuk menyerap keresahan tiap individu yang dialami. Sebagai posko pengaduan atas kekejaman penjajah. Dan pada ujungnya; sebagai ruang untuk memutuskan suara dan tindakan, bahwa bangsa ini harus melawan penjajahan sampai menit-menit terakhir.

Sebagaimana tercatat dalam preambule UUD 1945 "bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan."

Bila kita membaca dokumen-dokumen sejarah, kita tahu memang Islam tidak mungkin dipisahkan dengan politik. Artinya, kita harus mengerti bahwa Islam itu sebagai agama dan sekaligus kekuasaan. Sejak awal, Islam sekaligus gerakan politiknya ditampakkan.

Tetapi, mengingat bangsa ini plural, para founding father kita tidak serta merta memutuskan bahwa dasar negeri ini adalah Islam. Mereka menahan egoisme. Mereka melepaskan jubah agamanya. Dan kemudian berjanji; bahwa kita satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Pesan persatuan dan kesatuan inilah yang menjadi ruh dan semangat bangsa ini supaya segera menjungkirbalikkan kolonialisme. Sumpah persatuan inilah yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda 28.

Sumpah pemuda memberikan pesan, bahwa kita tidak sepakat satu agama. Bahwa kita tak akan mempersoalkan ras. Bahwa setiap orang punya hak yg sama atas keadilan.  Bahwa kita punya hak yg sama atas pendidikan. Bahwa setiap bangsa punya kewajiban yang sama  dalam mempertahankan kesatuan dan keutuhan negeri ini.

Bisa dibayangkan, bila semua tokoh islam bersikukuh ingin menjadikan negeri ini sebagai negeri Islam. Tentu, belum pasti kita akan utuh sampai hari ini.

Tetapi, karena keluasan pengetahuannya, akhirnya ditinggalkanlah egoisme. Dan bersepakat bahwa kita tidak boleh memakai Islam sebagai landasan negeri ini. Bahkan narasi 'Syariat Islam' dalam sila pertama pada akhirnya dihapuskan. Perjuangan inilah yg sampai hari ini membekas.

Hari ini, Indonesia telah bebas dari penjajah. Tinggal bagaimana janji kemerdekaan terlunasi. Islam dan politik, keduanya menjadi penentu untuk melunasinya.

Dalam konteks hari ini, islam dan politik mesti dipahami sebagai sarana untuk menata kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat secara menyeluruh. Islam jangan hanya dipahami sebagai upaya untuk menarik dukungan  mayoritas umat Islam. Tetapi harus dipahami bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keislaman, supaya para politisi tidak terjebak pada idiom pelacuran politik. Juga, politik tidak saja dimengerti sebagai jembatan untuk sampai pada puncak kekuasaan belaka. Tetapi, sebagai upaya untuk mendistribusikan justice. Sebagai upaya untuk menginvestasikan etika dalam birokrasi. Sebagai upaya untuk menjadi public educator, pendidik publik dibidang korupsi, misalnya. Sebagai bentuk perjuangan membela kaum-kaum proletariat dan seterusnya.

Tetapi, bila kita baca, yangg terjadi adalah sebaliknya, yaitu kehidupan politik kita hari-hari ini justru mengalami penyakit yang semakin parah. Politik bermakna transaksi kardus dengan kepentingan. Politik bermakna mempermalukan seorang warga negara di depan istana. Politik bermakna tukar-tambah kepentingan. Menyalurkan hasrat untuk menjadi caleg harus pakai mahar politik. Menumbuhkembangkan praktek money-politik dan seterusnya. Dan pada ujungnya, hak-hak rakyat dirampas, dijarah sebagai tumbal.

Bila kita evaluasi kehidupan politik kita hari-hari ini, maka kita temukan bahwa politik hanya berhenti dalam urusan transaksional-personal. Dan kita tidak mungkin berharap politic of justice dan politic of care hadir di republik ini bila pola semacam ini terus berlanjut.

Tentu ada harapan; bahwa keadilan dan kemakmuran akan dipulihkan oleh rezim dan politisi hari ini dan esok. Bahwa mereka membawa semangat baru, membawa gagasan baru, membawa program baru dan membawa harapan baru.