Agama selalu dipertanyakan relevansinya dalam perubahan sosial. Apalagi pada era teknologi informasi yang menghendaki perubahan sistematik dengan cepat atau disebut disrupsi. Kita mungkin tidak membayangkan sepuluh atau dua puluh tahun lalu kita dapat berkomunikasi tatap muka melalui beragam platform aplikasi secara real time. 

Setidaknya kita hanya dapat membayangkannya di film-film sci-fi (science fiction) era 90-an hingga 20-an. Saya pribadi masih ingat serial bertema superhero yang cukup terkenal di kalangan anak-anak, Power Rangers.

Kita menyaksikan di serial itu kelima pahlawan Rangers berkomunikasi dan menerima perintah secara real time dari Zordon, pemimpin para pahlawan melalui layar besar sebagaimana kita dapat melakukannya hari ini melalui Zoom Meeting atau Google Meet.

Bayangan kita tentang dunia fiksi ilmiah yang disajikan film-film jaman dulu nyaris ada pada masa kini. Melalui teknologi interaksi manusia menjadi berbeda, sehingga tatanan sosial pun juga pasti berubah.

Bagaimana agama mampu menyelaraskan perubahan-perubahan ini? Saya berkeyakinan ajaran agama, dalam hal ini Islam, memiliki sifat dinamis.

Sekitar abad ke-19 para ulama Islam masih risih menggunakan mesin cetak, apalagi menggunakannya untuk mencetak kitab suci. (saya duga dalilnya sama dengan yang sering diutarakan para penceramah: barang siapa mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk dalam kaum itu).

Mereka beranggapan menggunakan alat yang diciptakan orang kafir, kita umat Islam ikut menjadi kafir. Namun, lambat laun perubahan sosial dan kesadaran akan ketertinggalan umat Islam sikap itu dapat diubah hingga sekitar tahun 1920-an al-Qurʻān pertama kali dicetak menggunakan mesin cetak di Mesir.

Bayangkan jika pendapat larangan itu masih bertahan hingga kini, betapa ditertawakan umat Islam oleh makhluk sejagad.

Contoh lain yang lebih aktual adalah Shalat Jum’at daring yang pada tahun 2020-an dilaksanakan sebagai efek pembatasan sosial akibat Covid-19. Meski kontroversi, langkah semacam itu harus dilihat bahwa perubahan sosial dapat mengubah sikap dan tafsir manusia terhadap Islam. Itu biasa.

Sikap berkemajuan dalam keberislaman selalu mendapat tentangan oleh sebagian orang yang tidak bisa lepas dari jerat romantisme masa lalu. Tafsir atas agama Islam harus di-tashih-kan oleh teks klasik yang sebenarnya itu juga dibentuk oleh perubahan sosial pada masanya. Teks klasik Islam memiliki keterbatasan untuk mejelaskan fenomena kontemporer yang semakin komplek.

Meskipun tidak semestinya kita meninggalkan semua. Teks klasik tetap dibutuhkan secara normatif dan bersikap kontekstual untuk membacanya. Ia dibutuhkan untuk melegitimasi suatu pembaharuan. Bukan mencurigai pembaharuan.

Semisal, Islam secara tekstual tidak pernah mengharamkan perbudakan sebagaimana Islam benar-benar mengharamkan minuman keras dan perzinahan. Namun, secara kontekstual perbudakan dikecam oleh Islam, mereka yang mampu memerdekaan budak diberi pahala sebesar-besarnya.

Lalu, apakah praktik perbudakan sirna. Tentu tidak. Beberapa sahabat terkemuka Nabi malah memelihara budak.

Sehingga ada konsep tentang fikih perbudakan: cara memperlakukan budak menurut Islam. Sekeras apapun Islam mengecam perbudakan, nyatanya secara historis, Islam tidak nampak secara signifikan berperan dalam menghapus perbudakan.

Penghapusan perbudakan justru diinisiasi dan diwacanakan di Amerika sekitar abad ke-19 hingga puncaknya Konvensi Penindasan Terhadap Orang-orang yang Diperdagangkan dan Eksploitasi Terhadap Orang Lain dalam resolusi Majelis Umum PBB No 317 (IV) pada 2 Desember 1949.

Dalam persoalan ini apabila kita memaksakan tekstual Islam tentang perbudakan tentu akan terlihat konyol. Meskipun ada pula argumen apologetik bahwa Islam berperan penting dalam penghapusan perbudakan saat pada tahun 1960-an Raja Faisal dari Arab Saudi resmi melarang perbudakan itu cukup membuktikan Islam sebagai motivasi utama dalam kebijakan itu.

Jika sejak semula nafas Islam mengilhami penghapusan perbudakan tentu gagasan penghapusan budak dipelopori oleh dunia Islam itu sendiri, terutama saat abad keemasan Islam.

Dengan landasan kemanusiaan dan perubahan wacana publik yang diproduksi oleh keilmuan yang lebih beraroma sekuler, Islam sudah semestinya mengadopsinya dengan pertimbangan etis-kontekstual. Penjelasan tekstual saja tidaklah cukup untuk mengurai persoalan lebih kontemporer.

Jika terus dipaksakan harus dilegitimasi tafsir dari teks-teks klasik semata, Islam akan terus gagap menghadapi perubahan jaman, dan akan terus menjadi candu – minim kontribusi, banyak mengkritisi – sebagaimana bahasa Karl Marx.

Belajar dari sejarah perubahan hukum Islam jelas akan membawa kita pada kesimpulan bahwa Islam itu dinamis dan tidak jijik pada perubahan (ijtihad). Problem yang sering kita hadapi adalah sikap kita sendiri: takut, mengkultuskan masa lalu, perubahan selalu dianggap mencurigakan, dan lain sebagainya.

Teringat kata-kata Jamal al-Banna, seorang tokoh reformis-liberal Islam dari Mesir, sekaligus adik dari Hasan al-Banna, tokoh konservatif, pendiri Ikhwan al-Muslimim. Jamal mengatakan dalam bukunya bahwa harusnya kita lebih percaya diri merumuskan hukum pembaharuan Islam dari pada ulama-ulama abad pertengahan.

Sebab kita memiliki akses kepada sumber-sumber literatur lebih banyak. Bacaan kita lebih luas. Pandangan kita lebih holistik, tidak selalu mempertimbangkan satu sumber mazhab saja. Sehingga, kita pada masa kini harusnya lebih berhak atas tafsir keberislaman yang lebih kontekstual.