H.A.R Gibb, seorang orientalis abad ke-19, memberikan pengakuan tentang Islam dalam karya monumentalnya, Modern Trends in Islam (1978). Kiranya layak kita apresiasi kembali. Hal ini merupakan sebuah bentuk refleksi penulis untuk menguatkan kembali semangat keberagamaan kita sekaligus sebagai perenungan bagi masa depan Islam di Tanah Air tercinta ini.

Islam, menurutnya, bukan hanya sekadar sebagai agama wahyu yang hanya mencakup ajaran teologi dan ritual semata, melainkan sekaligus meliputi sistem pedoman hidup (way of life) bagi peradaban manusia, baik secara moral, sosial, dan budaya. Dalam konteks negara-bangsa, kesempurnaan Islam tersebut paling tidak telah memunculkan adanya tiga perspektif bagi umat Islam.

Pertama, perspektif theo-centries, di mana suatu bangsa hanya menjalankan seluruh ajaran agama sehingga tak memiliki otoritas dalam menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bersama.

Kedua, perspektif antropho-centries, di mana suatu bangsa sepenuhnya memiliki otoritas dalam menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan kolektif mereka.

Ketiga, perspektif theo-antropho-centries, di mana suatu bangsa memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai yang dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meski tetap berpegang pada otoritas ajaran agama.

Dari perspektif tersebut, melahirkan berbagai tipologi, sistem, dan bentuk negara yang dianut oleh masing-masing bangsa. Secara garis besarnya, dapat dikategorikan menjadi dua hal, yakni: negara agama dan negara sekuler.

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, ternyata para pendiri negara, dalam menentukan bentuk, sistem, dan dasar negara, mengalami proses yang cukup panjang. Berbagai argumen pun mengemuka. Dan dalam rumusannya, para pendiri negara ternyata lebih cenderung menggunakan perspektif theo-antropho-centries.

Hasil dari rumusan perspektif tersebut akhirnya menjadi dasar negara bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dan dasar negara yang dipakai adalah Pancasila. Rumusan filosofi Pancasila yang menjadi konsesus segenap bangsa inilah yang dinilai dapat mengakomodasi prinsip moral dan nilai-nilai agama sekaligus nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Seluruh tata nilai agama, sebagaimana rumusan Pancasila, merupakan satu kesatuan nilai yang disaripatikan dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa sekaligus revitalisasi nilai-nilai kebangsaan.

Tak dapat dimungkiri saat ini bahwa tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kian makin kompleks. Hadirnya berbagai corak pemahaman ideologi akibat arus globalisasi, tentu sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan yang telah disaripatikan dalam Pancasila harus terus direvitalisasi sejalan dengan makin menguatnya tantangan yang mendera bangsa Indonesia.

Secara garis besar, ada dua tantangan besar yang sangat memungkinkan memengaruhi nilai-nilai tersebut. Pertama, secara eksternal, adanya gelombang demokratisasi yang sedang melanda di hampir seluruh negara kawasan Afrika, terutama Timur Tengah dan Asia.

Gelombang demokratisasi tersebut sangat mungkin merambah ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berbagai isu yang diembuskan atas nama kebebasan dan demokrasi (liberal) terbukti dapat menghancurkan hampir seluruh tatanan di kawasan Timur Tengah. 

Kedua, secara internal, adanya berbagai isu tentang deligitimasi politik dan konflik kepentingan secara vertikal hingga persoalan kesenjangan sosial yang berpotensi mengakibatkan konflik horizontal merupakan tantangan tersendiri.

Karena itu, kesadaran akan berbagai tantangan kebangsaan dewasa ini, maka langkah-langkah antisipatif untuk merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan perlu dijalankan:

Pertama, perlu ada gerakan secara inovatif dan masif tentang penguatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Gerakan seperti ini mutlak diperlukan agar bangsa ini benar-benar memiliki pemahaman dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertera dalam Pancasila, harus disosialisasikan secara lebih inovatif dan masif.

Kedua, perlu ada upaya pengembalian kepercayaan rakyat yang belakangan ini mulai terkikis. Para pemangku kebijakan harus mampu membuktikan kepada rakyat bahwa negara mampu mengantarkan bangsa ini mencapai kehidupan adil, makmur, dan bermartabat. Komitmen ini mengandung konsekuensi bahwa cita-cita dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tak bisa ditawar-tawar lagi.

Ketiga, perlunya upaya dalam membangun akan kesadaran, keyakinan, dan komitmen kebangsaan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada bangsa sendiri. Hal ini akan memicu semangat rasa kebersamaan, persaudaraan, dan kesetiakawanan nasional yang pada akhirnya mampu meraih cita-cita masyarakat yang berkemajuan dan berperadaban.

Mengingat bangsa ini adalah bangsa yang paling majemuk di dunia. Maka, pendekatan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks pun harus variatif. Tak ada tempat lagi bagi mereka yang menolak berbagai kemajuan dengan mengusung nilai-nilai yang sudah usang. Seperti eksklusivisme, anarkisme, dan menolak kemajemukan.