Kita harus mencari persamaan di antara berbagai paham yang berbeda. Marilah kita menjadi masyarakat yang moderat dan menerima perbedaan. ~ Imam Besar Al-Azhar Mesir, Shekh Ahmad Muhammad Ath-Tayyeb (Kompas, 1 Mei 2018)

Seruan Syekh Al-Azhar, Ath-Thayyeb, di atas sangat penting untuk kita tempatkan tidak hanya pada aras seruan moral dan keagamaan, melainkan juga struktural dan sistemik. Yaitu, suatu kewarganegaraan yang memperlakukan semua warga negara secara setara dengan menghormati perbedaan khas masing-masing di dalam suatu sistem bernegara.

Kewarganegaraan bineka yang dimaksud adalah ketika negara memberikan hak yang sama tanpa membedakan kepada seluruh warga negara, tidak hanya berbasis individu, melainkan juga hak-hak kolektif terhadap tradisi dan keyakinan yang berbeda. Islam yang memiiki kekhasan pandangan politik yang pada umumnya hendak menyatukan agama dan negara menghadapi tantangan paling keras dalam hal ini.

Bagi penulis, tantangan ini penting untuk dicari jawabnya mengingat hal ini memberikan implikasi langsung terhadap hak pelayanan publik warga negara, adil atau tidak adil. Dan, sebaliknya, hal ini juga mengisyaratkan bahwa pelayanan publik sejatinya bukan hanya masalah teknis kepemerintahan, melainkan mengharuskan adanya basis ideologi dan cara pandang untuk terbangunnya tata kelola pemerintahan yang adil.

Kepeloporan Islam

Karena itu, sikap menerima perbedaan bukan hanya berhenti pada wacana publik dalam masyarakat sipil, melainkan selayaknya menjadi dasar bagi kebijakan negara dan pemerintahan, termasuk pemerintah Islam atau negara yang mayoritas Muslim.

Menurut sejarawan dari Harvard University berkebangsaan Iran, Roy P. Muttahedeh, kerajaan-kerajaan atau komunitas Islam pra-kolonial jauh lebih toleran daripada kerajaan-kerajaan dan komunitas Kristen terhadap kelompok dan agama lain. Karena itu, menurut Muttahedeh, untuk membangun Islam yang menyetarakan kewarganegaraan sebagaimana dipelopori Barat, tidak perlu mengubah paradigma Islam menjadi sekuler dan mengikuti ideologi Human Rights Barat, melainkan cukup dengan menggali sejarah dan tradisi Islam serta ilmu pengetahuan Islam itu sendiri di masa lalu. Islam klasik, lanjutnya, telah memberikan landasan bagi tradisi seperti ini jauh sebelum Barat menemukannya.

Seorang sejarawan lain, Recep Centurk, mengintrodusir darimana kebijakan kesetaraan warga negara itu lahir di dalam tradisi Islam. Tidak lain adalah dari kreativitas metodologi para ulama melalui Ushul Fiqh dan Qowa’idul Fiqhiyyah.

Menurutnya, jika ada pertentangan terutama soal agama di dalam masyarakat, maka ulamalah yang memberikan opini sebagai tuntunan atau fatwa bagaimana memecahkannya. Dari metode Ushul Fiqh dan Qowa’idul Fiqhiyyah itulah pemecahan masalah ditemukan tanpa harus terjadi benturan secara langsung antara nash kitab suci dan hadis dengan realitas masyarakat.

Namun pada era kolonial, keilmuan Islam dan kepemimpinan intelektual ulama mengalami kemerosotan tajam karena mereka diawasi dan dicurigai oleh kolonial. Ketika negara-negara Muslim meraih kemerdekaan, kreativitas intelektual para ulama itu tidak segera pulih.

Alih-alih mengembangkan keilmuan Islam klasik atau turats yang mandeg selama kolonial, Barat dan pemerintah baru di negara-negara merdeka tersebut terjebak pada implementasi modernisasi ortodoks klasik yang sentralistik. Sebagian besar ulama Islam juga ikut dalam arus tersebut.

Islam dimodernisasi yang sentralistik dengan cara mengikis keilmuan klasik dan tradisi yang hidup di masyarakat dengan puritanisasi. Semboyan kembali kepada Alquran dan Hadis adalah salah satu wujud dari modernisasi ortodoks klasik sentralisitik tersebut.

Akibatnya, terjadi de-ilmu-pengetahuan-isasi dalam masyarakat Muslim di seluruh dunia. Semboyan tersebut adalah pangkal dari pendangkalan Islam yang paling nyata. Tragisnya, pendangkalan itu dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan pengikisan cara lain, yaitu islamisasi ilmu pengetahuan.

Kini, meskipun terlambat jauh, Islam dan umat Muslim harus menggali kembali tradisi-tradisi tersebut untuk merespons perkembangan global saat ini. Arus migrasi dan teknologi informasi, di satu pihak, memberikan tantangan terbesar bagi umat Islam. Namun, di lain pihak, ia juga memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penggalian kembali tradisi Islam yang paling tua sekalipun.

Perlu jawaban

Perubahan global yang ditandai arus deras migrasi memberikan implikasi pada arus perubahan ikutannya, budaya, sosial, ekonomi, dan politik dengan menembus batas-batas negara. Dalam hal ini, Islam terlibat aktif, baik sebagai mayoritas yang terimplikasi arus migrasi maupun sebagai pelaku migrasi yang mendorong perubahan bagi mayoritas native.

Kecenderungan fenomena radikalisme dan kekerasan berbasis agama (violence extremism) ikut menyelinap dalam proses perubahan tersebut, baik karena ketidaksiapan mayoritas atas arus deras migran, maupun lambannya adaptasi minoritas atau migran atas tradisi mapan dalam mayoritas.

Di lain pihak, di banyak bagian masyarakat justru imigran yang berhasil menjadi mayoritas dominan dan tumbuh menjadi hegemon yang mendiskriminasi native. Sulitnya Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan perlakuan setara dalam kewarganegaraan di Indonesia menjadi contoh yang mencolok dalam hal ini.

Kecencerungan diskriminasi tersebut bisa dilacak dari doktrin supremasi dalam dimensi sosial agama yang tumbuh pasca-kolonial. Secara keyakinan, tentu pemeluk agama bisa atau bahkan harus merasa paling benar bagi agamanya. Tetapi, hal itu tidak boleh diterapkan dalam kewarganegaraan karena akan berimpikasi langsung terhadap ketidakadilan. Sedangkan ketidakadilan adalah musuh Islam itu sendiri.

Timbal Balik

Tuntutan akan kesetaraan hak-hak kolektif yang sama harus diarahkan, bahkan kepada tradisi Eropa atau Barat pada umumnya yang notabene sebagai negara maju. Sebagian kaum imigran Islam di Barat kini menuntut diakuinya tradisi Islam yang dibawa oleh mereka menjadi bagian dari tradisi lokal Eropa, mengingat mereka sudah turun-temurun di sana dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Eropa historis itu sendiri. Dan, meskipun tidak mudah, sekarang Eropa sedang menuju perubahan ke arah itu.

Akomodasi terhadap hak-hak kolektif ini, di Eropa, jelas akan meredakan ketegangan “Perang Budaya” yang menjadi salah satu sumber radikalisme Islam dan kekerasan berbasis agama—antara Islam dan tradisi lokal di Eropa—dan akan meredakan kecenderungan radikalisme. Karena akomodasi itu akan menunjukkan kerendahan hati untuk mengikis perasaan supremasi sekularisme Eropa. Dengan demikian, kesetaraan kewarganegaraan yang berbasis pada hak-hak kolektif berlaku untuk semua pihak atau global juga.

Kabar baiknya adalah, bahwa dengan tuntutan tersebut, Muslim Eropa juga menggunakan argumentasi hak-hak kolektif ini yang semula menentang ideologi hak asasi manusia (HAM) berbasis keyakinan agamanya. Titik temu seperti inilah sesungguhnya yang harus dicari sebagai basis kesamaan dan menghormati perbedaan yang disebut oleh Ath-Tayyeb di atas.

Islam Nusantara

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj, di lain pihak, dalam forum bersama Syekh Ath-Tayyeb di PBNU, memberikan tawaran Islam Nusantara sebagai jalan untuk Islam wasatiyah sebagaimana dimaksud oleh Ath Thayyeb.

Islam Nusantara yang berbasis pada cara pandang NU dalam nasionalisme Indonesia memperlihatkan evolusi yang konsisten yang berujung pada pengakuan kesetaraan warga negara dengan berbasis pada hak-hak kolektif tersebut. Pesantren dan NU, bahkan dalam sejarah, harus berhadapan dengan ideologi supremasi Islam yang hendak memasgulkan keindonesiaan maupun berhadapan dengan otoritarianisme Orde Baru yang mengklaim Demokrasi Pancasila namun terjerumus pada penyeragaman dan pemaksaan.

Para ulama pesantren dan NU, sepanjang sejarahnya, berhadapan dan “perang” dengan para pembawa misi de-ilmu-pengetahuan-isasi dan puritanisasi Islam di seluruh dunia, yaitu semboyan kembali kepada Alquran dan Hadis. Sebaliknya, pesantren dan NU tetap kukuh pada kajian-kajian yang bersifat metodologis pada Uhsul Fiqh dan Qowaidul Fiqhiyyah hingga kini.

Presiden Gus Dur, misalnya, telah mengimplementasikan cara pandang Islam Nusantara ini dengan mengangkat kelompok-kelompok minoritas tertindas seperti Konghucu, Penghayat Kepercayaan, dan konflik Aceh dan Papua dengan pemerintah pusat ke dalam kesataraan hak-hak kolektif ini. Aceh yang mayoritas Muslim dan Papua yang mayoritas Kristen dan Agama Lokal tidak membuat Presiden Gus Dur memperlakukannya secara berbeda dalam penyusunan UU Otonomi Khusus yang merupakan cermin dari penghormatan terhadap hak-hak kolektif tersebut.

Komunitas NU dengan Islam Nusantara-nya tampaknya terus memperkuat cara pandang dan implementasi dari legasi Presiden Gus Dur tersebut meskipun masih menyisakan tantangan, misalnya pada status Penghayat Kepercayaan dan sekte-sekte kecil lainnya. Tantangan Islam Nusantara berikutnya adalah mengarusutamakan apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur tersebut dan, di lain pihak, membujuk kelompok supremasi Islam dan radikalisme ke ideologi kesetaraan.

Menangkal Radikalisme

Karena itu, dalam perspektif ini, kedekatan Presiden Jokowi dengan kalangan pesantren dan NU yang akhir-akhir ini kian kuat bisa dilihat sebagai sesuatu yang strategis. Bukan saja dalam rangka menangkal radikalisme dan terorisme yang akhir-akhir ini cenderung menguat untuk kebutuhan politis sesaat, melainkan dalam rangka pengarusutamaan kesetaraan warga negara dalam menjamin penghormatan terhadap perbedaan.

Kedekatan itu disebut menangkal radikalisme dan terorisme, karena secara nyata melalui doktrinnya mereka menganggap diri paling benar mengikis solidaritas kebinekaan dan mengancam soliditas masyarakat yang menjadi tradisi Indonesia yang paling dalam. Islam Nusantara menawarkan perspektif sebaliknya, yaitu moderatisme dan akomodatif dengan basis keilmuan Islam yang mendalam.

Di sisi lain, radikalisme juga mengancam negara yang bertugas menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat dengan doktrinnya yang menghalalkan kekerasan yang bersifat acak. Islam Nusantara, dalam sejarah yang panjang, memperlihatkan inhern di dalamnya tradisi akomodasi dan toleransi terhadap perbedaan dan perlindungan terhadap eksistensi negara Indonesia itu sendiri.

Presiden Jokowi tidak boleh basa-basi dalam mengimplementasikan kesetaraan warga negara demi tegaknya keadilan substantif dalam kerangka kebinekaan Indonesia itu sendiri. Sedangkan Islam Nusantara menyediakan basis argumentasi keilmuan Islam untuk hal tersebut.