Beberapa hari ini kita sering mendengar sebuah perseteruan antara Banser Nahdatul Ulama dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), sebuah partai pembebasan yang dulunya berfokus kepada pembebasan rakyat Palestina. Namun sedikit demi sedikit mengeser tujuan utama mereka untuk membentuk khilafah, sistem pemerintahan yang dianggap dianjurkan oleh agama Islam.

Sebagai konsep, tentu hal itu bisa kita anggap sebagai "isu-teori" saja. Kita bisa menganggap mereka sebagai manusia yang memimpikan sebuah kesejahteraan di dunia, sebagaimana kita sendiri. Namun dengan cara memimpikan sebuah sistem yang dirasa lebih islami atau paling islami.

Namun, menjadi sebuah masalah adalah ketika mereka memaksakan sebuah kehendak dengan cara menjelekkan bahkan menganggap yang lainnya alias yang tidak sependapat sebagai "thogut", sebagimana yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini. Indonesia dengan demokrasinya dianggap sebuah negara dengan sistem thogut, kafir dan tidak layak dibela.

Mungkin kita sering menjumpa Hukum Masjid-masjid, sebuah selebaran berjudul al-ISLAM, selebaran milik HTI. yang umumnya berisi artikel tentang kenegaraan, korupsi, sumber daya alam, politik pendidikan, kesehatan, hingga dalam bentuk apapun. Lengkap dengan data-datanya, yang hampir menyeluruh menjelaskan kebobrokan Indonesia dengan sistem demokrasinya.

Inti menyalahkan sistem demokrasi, hingga  di akhir artikel sebagai kesimpulan dijelaskan bahwa satu satunya jalan keluar menuju kesejahteraan adalah dengan khilafah, dan wajib mendirikannya. Layaknya logika sebuah brand minuman, "apapun makanannya, minumnya harus......".

Itulah hal yang menunjukam bahwa mereka sangat getol untuk mendirikan sebuah khilafah. Kemudian yang perlu kita pahami adalah maksud khilafah yang dianggap paling islami oleh kelompok itu? Khilafah sebuah sistem pemerintahan atau sebuah sistem legal formal agama, atau pemerintahan yang sesuai agama.

Dan yang dijadikan contoh atau gambaran ideal pemerintahan "khilafah" itu bagaimana? Apakah terbatas hanya yang dipimpin oleh seorang khalifah? Sedangkan khalifah dalam sejarah yang diakui oleh mayoritas umat Islam, yakni khulafaurrasyidin, diangkat dengan berbagai cara; ada yang melalui musyawarah, penunjukan, hingga aklamasi.

Apakah khilafah model monarki semacam dinasti Muawwiyah, Abbasiyah, Ayubiyah, Fatimia, hingga akhirnya Dinasti Turki Usmani. Apakah model yang demikian? Yang kita tahu sendiri bahwa dalam perjalanannya, antar dinasti penuh dengan pertumpahan darah. Ingat, mereka juga Islam dan sama-sama warga semenanjung Arab.  

Ataukah Khilafah sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh Abdurrahman al Bagdadi sebagai pemimpin tertinggi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ataukah model-model yang lainya, sebab setiap individu, kelompok, ras dan keyakinan memiliki versi sistem pemerintahan yang ideal menurutnya.

Itulah yang menjadi dasar pemikiran saya. Sehingga saya lebih percaya bahwa sistem yang digembor-gemborkan HTI adalah abstrak. Mungkin mereka lebih memilik mendidikan khilafah tanpa merumuskan apa khilafah itu.

Khalifah Sang Pemimpin

Itulah beberapa  pertanyaan dan problem seputar sistem "khilafah". Untuk khalifahnya atau pemimpinnya sendiri, tentu banyak persoalan, apalagi di zaman sekarang ini. Kadang sebagian orang menganggap khalifah (pemimpin) itu disamakan dengan konsep kepemimpinan nabi, sehingga segala ucapannya, kelakuannya, hingga tingkah lakunya dianggap agama dan syari'at.

Kepemimpinan Nabi Muhammad sejatinya memimpin agama dan pemerintahan. Beliau memiliki hak otoritas dalam hukum agama, syariat, Bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengab beliau itu adalah dijadikan sebuah landasan hukum. Jadi, ketika memimpin pemerintahan dia paham betul, bagaimana pemerintahan sesuai syariat yang diridhai oleh Allah.

Segala permasalahan agama bisa dihukumi secara jelas oleh nabi, sehingga sejatinya sangat layak jika beliau melegal-formalkan (memformalisasi) hukum agama menjadi sebuah sistem pemerintahan yang baku.

Namun, yang terjadi nyatanya beliau ketika memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin agama sekaligus negara Madinah kala itu, beliau lebih memilih untuk merumuskan Piagam Madinah, sebab Madinah memiliki kemajemukan dalam masyarakatnya. Ada suku Yahudi dan Nasrani, beliau rangkul sebagai saudara.

Adapun khalifah-khalifah selanjutnya adalah pengganti nabi dalam kepemimpinan pemerintahan, bukan agama. Sebab pemimpin agama (rasul) terakhir adalah Nabi Muhammad dan syariatnya sudah final. Jadi adanya perbedaan pendapat antar para khalifah adalah hal yang biasa, sebab mereka memahami syariat yang dibawa oleh nabi sesuai dengan kadar yang mereka terima dan pahami namun mereka tidak saling menyalahkan apalagi mengkafirkan.

Contoh yang paling nampak perbedaannya adalah upaya sahabat Umar untuk menulis Al-quran, sebab banyak dari para sahabat penghafal yang wafat disebabkan perang. Awalnya ide ini dianggap bid'ah oleh khalifah pertama Abu Bakar. Namun setelah dimusyawarahkan, maka ia menyetujuinya.

Selanjutnya Abu Bakar memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit sebagai juru tulis. Awalnya dia menolak sebab itu tidak pernah diajarkan nabi. Namun karena kebutuhan "zaman", maka ia mengiyakan. Cerita selengkapnya bisa dibaca secara menyeluruh di kitab Ulumul Quran "Al Tibyan fi Ulumil Quran" karya Syeh Ali as Shobuni.

Para khalifah itu pun, yang sudah dianggap adil dan mewakili umat Islam masa itu, yang menjadi figur pemimpin ideal, tega dibunuh oleh warganya sendiri. Padahal mereka sahabat nabi, seorang yang membantu nabi berdakwah, yang paham akan tindak laku nabi, masih ada orang yang keberatan dengan kepemimpinannya. Sebab ego manusialah yang berkata, apapun agamanya jika ego sudah berbicara, ia mudah saja memenggal kepala.

Belum lagi, kisah-kisah khalifah selanjutnya. Cerita kedigdayaan dinasti Islam yang hancur karena perebutan kekuasaan, hingga menganggap khalifahnya atau pemimpinnya adalah manifestasi syariat agama. Hingga segala hal yang sejatinya dilarang oleh agama, malah dibuat pengecualian atas nama agama dan khilafah.

Jadi, adakah seseorang zaman ini yang cocok atau sepadan untuk mencalonkan diri menjadi khalifah? Jika kholifah hanya memimpin pemerintahan saja, apa bedanya dengan Presiden? Toh sama saja.

Karena itulah, sistem-sistem yang ada di dunia ini hanya merupakan wujud ijtihad manusia dalam bersosialisasi, bernegara dan tidak bisa kita anggap itu sebuah syariat atau bagian dari agama. Sebab itu produk manusia. Adapun yang wajib adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganya. Bukan memformalisasi, sebab formal dan tidaknya itu adalah bentuk kesepakatan sistem, sedangkan agama adalah bentuk kesepakatan dengan Sang Kholiq, yang tidak perlu digembar-gemborkan.

Perkara Demokrasi

Demokrasi jika dipahami sebatas suara terbanyak sebagaimana yang saya pahami, tentu hal itu cukup relevan jika dianalogikan dengan perinsip beragama. Mengapa demikian? Sebab dalam doktrin Islam, perkara kuantitas, atau banyak dan sedikit, itu sudah didoktrinkan bahwa yang banyak adalah yang benar dan menang.

Buktinya dalam keilmuan hadis, riwayat Mutawatir dan Masyhur (riwayat dengan Thobaqoh atau tingkatan periwayat yang banyak, di atas 3, 4 dan 5) itu dianggap sebagai riwayat yang kuat dan dipercaya, dari pada riwayat Ahad, (sendiri) bahkan Ghorib alias asing.

Hal ini didasari dengan hadis Nabi Muhammad, yang menyatakan bahwa umatku tidak akan sepakat dalam sebuah keburukan dan kejelekan. Oleh katena itu, suara terbanyak dianggap suara umat, kelompok besar.

Terdapat juga hadis yang menganjurkan seseorang untuk berpegang teguh dengan jama'ah, golongan terbesar. Kalau tidak salah masih berhubungan dengan hadis 73 golongan yang celaka, kecuali "ma ana alaihi wa ashabi",  yang dilanjutkan dengan hadis "alaika bis sawadil a'dom', yang kurang lebih artinya bahwa hendaknya kalian mengikuti golongan terbesar.

Hadis ini juga yang digunakan oleh guru saya sebagai dalil aqli-naqli benarnya ajaran Sunni, bahwa kelompok Sunni adalah kelompok yang benar, sebab termasuk kelompok yang paling besar pengikutnya di dunia.

Sebab berdasarkan legitimasi itu, ia meyakini bahwa kelompok terbesar adalah kelompok yang benar dan berhak mengunakan nama 'ma ana alihi wa ashabi, atau ahlu sunnah. Sebab kelompok itu saja yang benar. Jika demikian, maka demokrasi juga bisa dianggap sebagai sistem yang islami, sebab selalu menjunjung tinggi suara terbanyak, dan suara terbanyaklah yang menang.

Apalagi, hal itu sudah digaransi oleh Nabi, bahwa golongan umatku tidak akan bersepakat dalam kejahatan atau kemungkaran, maka suara terbanyak merupakan suara kebenaran. Jadi, kenapa harus mencari konsep lain yang belum jelas.