Secara mengejutkan, ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2018 hanya tumbuh 7,07%, lebih lambat dibandingkan empat tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ini di luar prediksi pemerintah daerah, sebab melihat beberapa indikator, seharusnya Sulawesi Selatan bisa tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. 

Faktanya, pertumbuhan Sulawesi Selatan persisten menurun sejak 10 tahun terakhir. Salah satu faktor penyebab perlambatan tersebut adalah kinerja sektor pertanian yang tidak kunjung membaik sejak 10 tahun terakhir.

Pertanian merupakan salah satu sektor andalan Sulawesi Selatan, sebab kontribusinya terhadap nilai tambah rata-rata mencapai 22,84% dalam 10 tahun terakhir. Karena merupakan komponen utama dalam struktur ekonomi, perubahan kinerja sektor ini sangat menentukan fluktuasi ekonomi Sulawesi Selatan.

Sejak tahun 2010 hingga 2018, kinerja pertumbuhan sektor pertanian di Sulawesi Selatan tidak pernah stabil dan rerata hanya mampu tumbuh 5,98. Pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai hanya 10,02% tahun 2014 dan tahun-tahun selanjutnya tidak pernah lagi mencapai atau melampaui angka tersebut. 

Akibat dari instabilitas kinerja pertumbuhan, sumbangan pertanian terhadap ekonomi Sulawesi Selatan terus turun sejak tahun 2010 dari 23,06% menjadi 22,5% tahun 2018. Kondisi ini terkesan bahwa pemerintah daerah mulai mengabaikan sektor pertanian.

Kinerja sektor pertanian Sulawesi Selatan yang terus memburuk dalam satu dekade terakhir disebabkan oleh beragam faktor. Berbagai faktor tersebut diidentifikasi oleh BPS Sulawesi Selatan dalam Hasil Survei Struktur ongkos Usaha Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan 2017 dua komoditas, yaitu tanaman padi dan palawija. 

Dalam hasil surveinya, BPS mencatat dua masalah utama dalam usaha tani di Sulawesi Selatan; kenaikan ongkos produksi relatif tinggi dan dampak serangan hama/OPT relatif berat.

Aktivitas usaha tani di Sulawesi Selatan kian terancam akibat makin mahalnya ongkos produksi pada beberapa komoditas, termasuk komoditas unggulan. Sebanyak 44,29% petani padi di Sulawesi Selatan menganggap peningkatan biaya produksi merupakan ancaman utama aktivitas usaha tani mereka, sementara 42,10% petani jagung juga merasakan hal serupa.

Setiap petani yang memiliki lahan satu hektar rata-rata mengeluarkan ongkos produksi sebanyak Rp10,34 juta untuk memproduksi padi sawah dan Rp6,48 juta untuk padi ladang per musim tanam. 

Artinya, setiap tahun petani harus mengeluarkan sebanyak Rp31,02 juta biaya produksi padi sawah dan Rp19,44 juta padi ladang (asumsi dalam setahun tiga kali musim tanam). Sebagian besar dari biaya tersebut dialokasikan untuk membayar upah tenaga kerja dan sewa lahan.

Kondisi serupa juga dirasakan oleh petani jagung, salah satu komoditas andalan Sulawesi Selatan. Setiap petani berlahan satu hektar di Sulawesi Selatan rata-rata mengeluarkan total biaya produksi sebesar Rp6,93 juta per musim tanam atau Rp20,79 juta per tahun. 

Petani jagung mengalokasikan 42,85% untuk membayar upah tenaga kerja dan 15,73% buat keperluan sewa lahan. Proporsi kedua komponen biaya tersebut merupakan yang terbesar dalam struktur ongkos usaha tani jagung di Sulawesi Selatan dibandingkan 11 komponen lainya.

Tingginya kenaikan ongkos produksi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan petani dari usaha tani. Per musim tanam, petani padi sawah dan padi ladang hanya memeroleh pendapatan kotor sebesar Rp16,88 juta dan Rp8,43 juta. 

Setelah dikurangi dengan ongkos produksi, rerata petani padi sawah dan padi ladang cuma mendapatkan Rp6,54 juta dan Rp1,95 juta per musim tanam. Artinya, perbulan mereka hanya menerima Rp1,64 juta dari padi sawah dan Rp0,49 juta dari padi ladang per musim/hektare.

Walaupun masih mendapat keuntungan dari aktivitas usaha tani, tapi kegiatan petani di Sulawesi Selatan tidak lagi efisien. Aktivitas usaha tani padi dan jagung dengan luas lahan satu hektar tidak mampu memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dibandingkan tambahan biaya. 

Jika petani menambah Rp1 ongkos produksi dalam usaha tani padi sawah dan padi ladang, maka tambahan keuntungan masing-masing hanya Rp0,63 dan Rp0,30 atau lebih rendah dari tambahan biayanya. 

Begitupun dengan petani jagung berlahan satu hektare, bila petani menambahkan ongkos produksi Rp1 dalam aktivitas usaha tani, mereka hanya mendapatkan tambahan keuntungan sebesar Rp0,54. Sebab utamanya ada pada kenaikan harga komponen biaya produksi yang jauh lebih cepat dan lebih tinggi daripada kenaikan harga komoditas. Bahkan sering kali ketika panen raya, alih-alih meningkat, harga komoditas justru mengalami penurunan.

Dampak serangan hama OPT yang relatif berat ikut memengaruhi skala usaha petani di Sulawesi Selatan. Berdasar hasil survei BPS tahun 2017, sebanyak 25,79% RT petani padi Sulawesi Selatan merasa bahwa serangan hama OPT menjadi fenomena paling mengancam setelah kenaikan ongkos produksi, sementara 18,83% RT petani jagung merasakan hal serupa.

Sebanyak 78,91% RT padi sawah di Sulawesi Selatan mengalami serangan hama/OPT, 25,19% di antaranya menganggap bahwa serangan hama/OPT berdampak pada penurunan produksi diatas 25%. Pada komoditas jagung, sebanyak 56,72% RT petani terkena dampak penurunan produktivitas akibat hama/OPT, 42,62% dari mereka menilai penurunannya hingga di atas 25%.

Pemerintah bukannya tidak melakukan apa-apa dengan kondisi ini. Melalui kegiatan penyuluhan, pemerintah berupaya membantu petani meminimalisasi dampak hama/OPT, namun kegiatan penyuluhan petani di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya berjalan optimal. 

BPS mencatat, dari semua RT petani padi dan jagung di Sulawesi Selatan, hanya 40,42% RT yang mendapatkan bimbingan/penyuluhan terkait dengan aktivitas on-farm maupun off-farm, dan hanya 29,15% RT petani jagung yang mendapatkan bimbingan, sedangkan masih ada 70,85% RT belum memperoleh penyuluhan. 

Padahal penyuluhan merupakan salah satu faktor penting mengantisipasi meluasnya dampak negatif dari hama/OPT dalam usaha tani di Sulawesi Selatan.

Dua kendala utama dalam usaha tani di Sulawesi Selatan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, karena berpengaruh signifikan pada nilai tambah sektor pertanian dan kesejahteraan petani.