Akhir-akhir ini rakyat Indonesia dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Peraturan baru yang merevisi Permendag No. 59 Tahun 2016 tersebut telah memicu respons penolakan dikarenakan ketiadaan kewajiban untuk mencantumkan label kehalalan bagi daging impor.

Jika dalam peraturan yang sebelumnya yaitu Permendag No. 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, pada pasal 16 ayat (2) huruf e, terdapat kewajiban untuk mencantumkan label kehalalan. Hal yang kontras terjadi pada Permendag No. 29 Tahun 2019 ini yang tidak memuat kewajiban sertifikasi dan label kehalalan bagi daging impor.

Sedangkan menurut keterangan pihak Kemendag menyatakan bahwasanya tetap memberlakukan pencantuman label dan sertifikat halal pada setiap produk yang masuk ke Indonesia. Pencantuman label dan sertifikat tersebut telah sesuai dengan sejumlah aturan perundangan yang berlaku. 

“Kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jadi setiap produk yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

Namun yang menjadi pokok perhatian kita terkait polemik peraturan ini adalah bagaimana keberadaan Permendag ini dalam konsepsi teori hukum serta bagaimana hak konsumen jika ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen?

Konsepsi Dasar Aturan Perundang-Undangan

Setiap peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya seperti peraturan menteri haruslah memuat ketentuan yang jelas. Sehingga secara ontologis, aturan ini mampu memberikan kepastian hukum (rechts zekerheid) di setiap pasal dan ayat yang terkandung di dalamnya. 

Argumentasi pihak Kemendag yang menyebutkan bahwa walaupun Permendag No. 29/2019 ini tidak menyertakan ketentuan kehalalan, namun pada dasarnya tetap menjalankan sertifikasi halal yang merujuk pada UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal merupakan argumentasi yang bias dan rancu secara hukum.

Bagaimana mungkin jika aturan yang lebih tinggi dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal telah mewajibkan setiap produk makanan yang beredar di Indonesia agar wajib menerapkan sertifikasi dan label halal namun dalam regulasi yang lebih rendah ini (Baca: Permendag No. 29/2019) justru tidak mencantumkan ketentuan yang telah diamanatkan oleh undang-undang lebih tinggi tersebut? 

Inilah yang disebutkan dalam teori hierarkhi norma hukum (Stufentheorie) dari Hans Kelsen yang memuat konsepsi peraturan yang lebih rendah haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum: 2012)

Permendag No. 29/2019 ini secara vulgar telah menghapuskan pasal tentang kewajiban bagi sertifikasi dan label halal, Permendag ini tidak sejalan dengan keharusan bahwa peraturan yang lebih rendah haruslah memuat ketentuan praktis dari aturan yang lebih tinggi. 

Seharusnya Permendag No. 29/2019 memuat kembali aturan tentang kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk makanan yang diimpor dari luar negeri demi mengokohkan kembali asas kepastian hukum yang telah dititahkan oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal, bukan justru menafikannya.

Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

Jika kita tinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, rakyat Indonesia 87% adalah beragama Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah penganut ajaran Islam. Sehingga negara wajib melindungi hak konsumen muslim dalam jaminan produk halal yang beredar di Indonesia.

Sebagai konsumen Islam, status tentang kehalalan dari produk yang dikonsumsi dan dipergunakan merupakan hal yang sangat esensial karena berkaitan dengan keselamatan konsumen dalam membeli barang dagangan tersebut, baik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniah. (Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen: 2016)

Benar adanya bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menjadi landasan hukum bagi perlindungan konsumen muslim di Indonesia.

Tetapi keberadaan UU tersebut haruslah menjadi inspirasi bagi kementerian perdagangan untuk mencantumkan pengaturan yang secara tegas tentang keharusan penerapan sertifikasi dan label halal bagi setiap produk makanan yang diimpor dari luar negeri agar dalam praktiknya tidak terdapat celah hukum yang akan merugikan konsumen muslim di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen secara gamblang menyebutkan bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label".

Lebih lanjut, sebuah produk yang wajib dicantumkan label halal disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal, di antaranya adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan kedua ketentuan undang-undang di atas telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan dalam wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Serta dalam undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah mendapatkan akses informasi yang jelas dan benar terkait status kehalalan produk makanan impor tersebut.

Oleh karena itu, merupakan sebuah aksioma agar Permendag No. 29/2019 ini untuk direvisi kembali. Apabila tidak direvisi dan dicantumkan ketentuan kewajiban menyertakan sertifikasi dan label kehalalan bagi produk daging dan makanan yang beredar di Indonesia, maka aturan tersebut sangat potensial menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan hak konsumen muslim di Indonesia.

Tentunya kita berharap secara substansial, regulasi ini dapat dibenahi sesuai dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi perlindungan konsumen di Indonesia.