Seribu tiga puluh kepala keluarga di Kampung Pulo, Jakarta digusur oleh pemprov DKI pada 20 Agustus 2015. Tepat bulan Agustus 2016 ini juga, 102 kepala keluarga Bukit Duri bernasib sama. Hal ini agak berkebalikan dari apa yang terjadi tahun 2012 lalu, ketika pemimpin Jakarta-Baru (slogan saat pilkada 2012) menjanjikan mereka dapat tetap tinggal di lokasi itu.

Di sebuah sanggar sederhana milik warga, sepasang harapan baru kota Jakarta duduk bersama warga membicarakan masa depan kampung warga setempat.

Baru saja terpilih di bulan Oktober, kedua calon yang kemudian resmi menjabat gubernur dan wakil, menyambangi warga, berjanji tidak akan melakukan penggusuran. Namun, saat Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama mulai lama berkuasa di Balai Kota, seolah tak lagi ingat janji di hari bersejarah itu. Sebaliknya, janji kampanye itu segera berganti dengan alat-alat berat dan satpol-PP membongkar rumah warga.

Hari berganti hari di Balai Kota, Sandywan Sumardi, pendamping warga Bukit Duri dan Kampung Pulo pernah bercerita, jawaban balasan mengenai nasib kampung mereka tidak lebih dari, “Sabar ya, sedang dibicarakan.” Masa pemilu presiden pun tiba, jawaban itu berlanjut menjadi, “Nanti ya ketika saya jadi presiden.” Sampai saat Pak Jokowi  berubah panggilan dari pak gubernur menjadi pak presiden, balasan tetap tidak jauh dari, “Nanti ya.”

Hampir tiga tahun berselang sejak janji bersejarah itu, sebagian warga turun ke jalan, menghadang pria-pria tegap berseragam cokelat dan loreng hijau. Beberapa mengenakan helm serta membawa perisai bertuliskan “Pol.PP”. Kedatangan pria tegap itu sepertinya ingin membuka negosiasi. Namun, karena kedatangan alat berat dan dilakukan layaknya seperti ingin membubarkan huru-hara, “negosiasi paksa” itu pun pecah menjadi saling lempar batu.

Bahkan pejabat pemerintah kota yang hadir pun mengacuhkan keluhan warga. Ia hanya ketus menjawab, “Tidak ada itu musyawarah. Saya hanya menjalankan perintah!” ucap pria berbaju dinas DKI Jakarta di tengah kerumunan warga saat penggusuran Kampung Pulo Agustus 2015.

Penggusuran seperti yang dialami warga Kampung Pulo barangkali sudah menjadi hal yang lumrah di Jakarta. Sebut saja, Kampung Dadap, Kalijodo, Pasar Ikan, Muara Angke, dan penggusuran PKL misalnya mengalami hal serupa. Tanah negara, penataan daerah kumuh, normalisasi waduk, penataan wilayah, hingga normalisasi kali Ciliwung menjadi sederetan alasan di balik penggusuran. 

Meskipun demikian, dalam kasus penggusuran Kampung Pulo dan Bukit Duri, pemprov DKI sejatinya memiliki niat baik. Niat baik itu tergambar jelas dengan keinginan pemprov DKI menyelamatkan warga dari bahaya banjir sekaligus melakukan normalisasi kali Ciliwung guna mencegah terjadinya banjir. Walaupun kehilangan rumah, warga diberikan sebuah rusun sewa sederhana (rusunawa) sehingga mereka tidak perlu cemas tidur di mana.

Rusun yang disediakan juga lengkap dengan fasilitasnya. Seperti kamar mandi, kasur, lemari, jaringan listrik-air, taman, dan tempat berdagang. Tidak hanya itu, dalam prosesnya mereka hanya perlu mendaftar dan menerima kunci. Setelah itu, mereka dapat segera pindah dan menempati rusun.

Dalam berita yang dimuat Kompas.com, seorang warga pun mengaku puas dengan rusun yang diberikan. "Kalau saya pribadi merasa dimanusiakan ya, tapi kalau warga yang lain saya enggak tahu," kata Sulis di Rusun Rawa Bebek, pada Minggu 14 Agustus 2016 lalu. "Buat saya sudah enak sekarang di sini, enggak banjir lagi," ujar penghuni lain bernama Abdul.

Meskipun sejumlah warga telah menuruti keinginan pemprov DKI untuk pindah, sebagian warga masih ada yang menolak. Seorang warga pernah membagi keluh-kesahnya di saat ia bersikukuh tidak ingin meninggalkan tempat asalnya.

Sebelum bercerita ia menghisap rokoknya. Asap mengepul dari mulut, cerita pun diawali sebagai warga Bukit Duri yang sudah tinggal di sana sejak lahir. Ia tidak menyebut tanggal lahir dan usia, tetapi orang awam pun juga bisa menilai raut wajahnya yang menua, mungkin dikisaran kepala empat.

Intinya dia sudah lama tinggal di sana, lebih lama lagi keluarga-keluarganya terdahulu yang sudah puluhan tahun menempati rumah itu. Rumah yang ditempatinya berstatus hak milik. Tidak perlu membayar sewa tiga ratus ribu dan listrik-air semahal di rusun.

Dengan matematika sederhana, ia berhitung paling besar pengeluarannya 75 ribu-300 ribu per bulan, sedangkan minimal di rusun ia harus merogoh 800 ribu-1,2 juta perbulan serta tanpa harus menyediakan jaminan 3x harga sewa.

Sembari duduk di sebuah kursi kayu yang agak rapuh, ia menuturkan, sehari-hari memiliki usaha pemotongan ayam di pasar Jatinegara. Dahinya berkerut saat ia membayangkan harus bangun subuh dan pulang larut malam, sebab harus menumpang bus Trans-Jakarta dari rusun.

Tidak terbayang kemudahan naik motor yang hanya beberapa menit dari rumah asalnya harus berganti menjadi 1-2 jam perjalanan macet di ibukota. Ditambah lagi menunggu bus yang lamanya juga tidak terkira itu.

Selain usaha pemotongan ayam, ternyata warga juga memiliki usaha lain seperti pabrik roti, toge-tahu-oncom, dan bahan mentah produksi. Suatu mata rantai usaha yang luas, dari ujung ke ujung kota Jakarta. Kelapa Gading, Ancol, Cibubur, Tasikmalaya, Warakas, Kramat Jati, dan beberapa wilayah lainnya dapat dikatakan bergantung pada warga setempat. Menilai dari luasnya mata rantai itu diciptakan oleh warga setempat selama berpuluh-puluh tahun.

Sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada pedagang yang bergantung pada rantai usaha itu bila warga tidak lagi tinggal di sana.

Bila kita menyusuri gang kecil rumah-rumah berjejer sederhana, satu-dua tingkat, dan beberapa memiliki kandang ayam. Di teras rumah, sejumlah warga terlihat menjajakan dagangannya,  juga tidak sedikit yang tengah mengemas barang dagangannya untuk dijual di daerah-daerah jauh sekitar Jakarta.

Mereka yang beraktivitas tidak hanya orang dewasa, saat pernah berkunjung di bulan Juni 2016, anak-anak dari usia balita hingga remaja puber pun juga bermain di jalan sempit gang Bukit Duri. Sekelompok anak berhadap-hadapan, penanda dua regu yang tengah bertanding membobol gawang lawan yang hanya terdiri sepasang sendal.

Anak-anak dengan bebas naik sepeda, berlari ke sana kemari, sampai sore tiba dan ibu mereka memanggil satu-dua anak untuk segera mandi.

Di saat sebagian orang dewasa tengah menggugat pemprov DKI melalui jalur hukum, sebagian warga juga tengah menimbang-nimbang tawaran pemprov DKI Jakarta. Di saat yang sama anak-anak itu pun tidak ada yang tahu bilamana mereka masih dapat bermain di gang kecil itu, bilamana mereka masih dapat merasakan suasana hangat kampung sembari bertegur sapa, dan bilamana masih bermain bersama teman-teman sebaya.

Ketidakpastian yang sama juga dirasakan oleh warga pemilik usaha potong ayam tadi. Ia masih berkukuh tidak mau pindah. Selain alasan pekerjaan dan jauhnya rusun, ia mengaku hanya ragu. Lantaran rusun itu hanya sewa, bukan hak milik, juga tidak ada pilihan ganti rugi berupa kompensasi uang.

Ia hanya merenungkan betapa tidak pastinya perjanjian sewa 2 tahun itu, terikat dalam dimensi yang sementara yag tak tentu. Suatu keadaan yang bisa segera berpaling darinya, “Kalau nanti kebijakannya berubah bagaimana?” tanyanya sembari menghisap rokoknya.

Barangkali ia sudah belajar dari pengalaman pada Oktober 2012 silam. Ketika janji tidak akan menggusur bisa segera berubah menjadi buldozer dan satpol-PP yang menyergap rumah-rumah warga Kampung Pulo. Dalam serba sementara dan ketidakpastian kebijakan itu, justru warga Bukit Duri dan Kampung Pulo memiliki ciri sebagai pengungsi.

Pengungsi karena mereka terpaksa pindah dari rumah asal yang permanen ke tempat yang sementara. Rumah susun yang disewa jelas bersifat sementara. Walaupun ada perjanjian pembayaran, suatu waktu perjanjian itu bisa berubah. Dari harga sewa naik drastis hingga warga tidak boleh tinggal lagi di sana.

Selain itu, keberpindahan mereka juga disebabkan oleh bencana, bukan bencana banjir, melainkan bencana penggusuran. Jika bencana banjir merusak bangunan fisik, bencana ini justru merusak bangunan sosial warga. Bangunan itu berupa kearifan sosial yang setidaknya terdiri dari ikatan persaudaraan, landasan koperasi, dan spontanitas hubungan antar sesama warga. Belum lagi rantai ekonomi yang dibangun oleh warga secara mandiri.

Ketika warga pindah, hal itu sudah pasti hilang. Harus dibangun lagi dari awal. Untuk mencapai seperti di kampungnya dulu, memerlukan waktu yang lama.

Tidak hanya itu, dulu saat Jokowi berkuasa sempat dibuat sebuah kontrak politik. Intinya memperlakukan kaum miskin urban agar lebih manusiawi. Caranya dengan melibatkan partisipasi warga dalam penataan kota berikut menjamin mereka tidak akan digusur, tetapi ditata. Tanah dengan usia kepemilikan atas 20 tahun diakui menjadi hak milik.

Akan tetapi, kini hal itu diabaikan, warga hanya menerima sosialisasi. Rumah-rumah segera ditandai untuk digusur. Tanpa musyawarah, satu per satu warga didatangi oleh petugas pemprov DKI untuk didata dan menyetujui rumah susun.

Hal ini kembali menguatkan posisi warga sebagai pengungsi. Walaupun penggusuran dilakukan atas nama kepentingan umum, bukankah para kaum miskin urban ini juga termasuk kepentingan umum? Lagipula siapa yang berhak menentukan mana kepentingan umum dan mana bukan?

Tentu jika kepentingan umum dipandang secara manusiawi, status kaum miskin urban tidak akan mengurangi hak mereka. Terutama hak untuk berpartisipasi mendefinisikan apa yang disebut kepentingan umum tadi. Dengan demikian, kepentingan umum bukanlah ranah para elit, kaum menengah, pejabat pemerintah, dan pengembang saja, melainkan meliputi kaum miskin urban sebagai penduduk kota.

Lagipula, mereka yang tengah menolak penggusuran tidak dapat semata-mata dianggap menentang kebijakan gubernur. Hal ini perlu dilihat secara lebih jernih bahwa mereka tengah memperjuangkan nasib, hak, dan masa depan penghidupannya. Hanya karena mereka menuntut dialog dan partisipasi masyarakat untuk menentukan ganti rugi yang layak bukan berarti mereka degil hati, tidak tau diri, bahkan berniat jahat menghambat pembangunan kota.

Hanya karena mereka menolak penggusuran, bukan berarti mereka anti perubahan dan  berniat melanggengkan kekumuhan dan kemiskinan. Sandyawan pun mengungkapkan hal itu ketika ia juga mengusulkan solusi dan alternatif kampung susun yang lebih maju dan manusiawi. Namun, hal itu bisa diterjemahkan sebagai upaya menyangkal posisi mereka sebagai pengungsi.

Sederhananya, mereka hanya tidak ingin menjadi pengungsi di negeri sendiri, tepatnya di kota Jakarta tercinta.

#LombaEsaiKemanusiaan