Papua bergolak! Kerusuhan terjadi di Manokwari pada 19 Agustus 2019 lalu sebagai akibat dari pengepungan asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya oleh beberapa ormas. 

Alasan pengepungan asrama mahasiswa asal Papua menurut mereka adalah mahasiswa penghuni asrama mematahkan tiang untuk mengibarkan bendera Merah Putih yang memang sedang momen peringatan hari kemerdekaan RI ke-74.

Saat pengepungan berlangsung, sangat disayangkan ada oknum aparat yang menghardik dengan kalimat “monyet” kepada para mahasiswa di dalam asrama. Kejadian tersebut kemudian bergulir menjadi seperti bola panas; dijadikan semacam agitasi oleh kelompok yang memang memperjuangkan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah kejadian kerusuhan, selanjutnya dapat ditebak, pengibaran bendera Bintang Kejora dan kalimat propaganda “Free West Papua” menjadi marak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 secara politik adalah peralihan administrasi pemerintahan Hindia Belanda (nama Indonesia saat dikuasai Belanda) dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia.

Kemudian Proklamasi Kemerdekaan RI dikuatkan dengan pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 28 Desember 1949 di Den Haag.

Berdasarkan hasil KMB tersebut, maka seluruh bekas wilayah jajahan Belanda, mulai dari Aceh sampai Irian Barat harus diserahkan kepada pemerintah resmi RI. Namun Irian Barat menjadi pengecualiannya. Belanda menyatakan bahwa peralihan Irian Barat akan dilangsungkan 2 tahun setelah KMB, yang kemudian hari ternyata diingkari oleh Belanda.

Barulah pada Januari 1962 Presiden Soekarno memutuskan untuk merebut Irian Barat secara operasi militer dengan membentuk Komando Mandala. Hasilnya, pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Di Irian Barat sendiri, pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas Irian Barat di bawah pengawasan PBB.

Berdasarkan Perjanjian New York sebagaimana diterangkan di atas, mensyaratkan Indonesia melaksanakan suatu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Rakyat Irian Barat akan memutuskan apakah bersedia menjadi bagian dari Indonesia atau tidak.

Pepera dilaksanakan pada 14 Juli hingga bulan Agustus 1969 yang mana hasil dari Pepera menunjukan bahwa Irian Barat tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas hasil Pepera itu, selanjutnya PBB dalam sidang Majelis Umumnya tanggal 19 November 1969 telah mengeluarkan resolusi PBB Nomor 2504 yang menegaskan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI atas Irian Barat.

Irian Barat Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Uraian-uraian di atas adalah narasi sejarah Irian Barat, terhitung sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun uraian lain yang menguatkan bahwa Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda yang sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 juga termasuk wilayah administrasi pemerintah Kolonial Belanda akan penulis paparkan di bawah ini. 

Kemerdekan Republik Indonesia dengan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 tidaklah serta-merta dan tanpa didahului pergerakan perjuangan oleh para tokoh ataupun organisasi-organisasi yang berusaha mewujudkan kemerdekaan dari penjajahan bangsa Belanda.

Dalam perjuangannya, para tokoh pergerakan menghadapi risiko pengasingan/pembuangan oleh pemerintah Kolonial ke pulau-pulau terpencil di nusantara untuk menjauhkannya dari komunitasnya atau massa rakyat. Salah satu lokasi kamp pengasingan/pembuangan adalah Boven Digul atau Tanah Merah yang terletak di Irian Barat, dekat Merauke.

Para tokoh pergerakan yang diasingkan ke Boven Digul oleh pemerintah Kolonial Belanda akibat kegiatan-kegiatan memobilisasi massa adalah Haji Misbach, Mas Marco Kartodikromo, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, juga Mohammad Hatta (Bung Hatta), dan masih banyak lagi yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Pramoedya Ananta Toer pernah merangkum kumpulan kisah dari Boven Digul dalam buku yang berjudul “Cerita dari Digul”. Pada bagian pengantar buku, ia menulis:

Tempat pembuangan dalam negeri (interneringskamp) Digul dibangun dan dibuka awal 1927. Pembangunannya dikerjakan oleh narapidana/pesakitan di bawah komando Kapten Infantri L.Th. Becking, yang pada 1926 memimpin pemadaman pemberontakan di Banten.

Landasan hukum untuk membenarkan tindakan tersebut adalah peningkatan administrasi Digul menjadi Onder Afdeeling Boven Digul (Keasisten residenan Digul Hulu). Jadi pada awalnya kamp pengasingan ini diperintah oleh kekuasaan militer.

Dengan pembangunan (kamp Digul) itu, maka pembuangan ke luar negeri dihentikan. Yang terakhir dibuang ke luar negeri adalah Semaun dan Darsono, karena memimpin pemogokan umum buruh pada 1923. Sebelas tahun sebelumnya dibuang ke Eropa tiga pemimpin partai politik pertama di Indonesia: Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan Tjipto Mangunkusumo.

Bung Hatta yang diasingkan ke Boven Digul selama tahun 1935, dalam buku Memoir-nya, menuliskan kondisi rumah pengasingannya di Boven Digul:

Rumah itu terbagi atas 4 ruang. Ruang di muka sebagai serambi muka, setelah pintu dibuka. Lebarnya kira-kira 4 meter. Dindingnya terbuat dari kulit kayu. Sesudah itu berikut berturut-turut 2 ruangan masing-masing selebar 2 meter.

Tulisnya lagi: Dibelakang, terpisah dari rumah, terdapat sederet dapur, kamar mandi, dan WC, semuanya terbuat dari seng. Lantai rumah tak lain daripada tanah liat, yang dahulu sudah lama disiram air, sehingga sudah menjadi keras. (Mohammad Hatta, Memoir, halaman 34).

Sebuah Refleksi

Setelah mengetahui bahwa perjalanan sejarah Papua sejak sebelum dan pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, dapat disimpulkan bahwa perjalanan sejarah NKRI tidak dapat terlepas dari Irian Barat atau Papua saat ini, begitu pun sebaliknya.

Berbeda halnya dengan Timor Leste yang pernah menjadi provinsi RI ke-27 dengan nama Timor-Timur. Timor Leste, pada era kolonialisme, memang bukan di bawah administrasi pemerintah kolonial Belanda, melainkan Portugis. Maka dari itulah, saat berintegrasi dengan NKRI, kita lemah secara de facto maupun de jure. Namun tidak demikian dengan Irian Barat atau Papua.    

Tidak dapat dimungkiri bahwa memang terjadi kondisi rakyat Papua diibaratkan “kelaparan di lumbung padi”. Hal tersebut dikarenakan memang selama era Orde Baru tidak terjadi pemerataan pembangunan. 

Percepatan pembangunan hanya terpusat di pulau Jawa (Jawa sentris). Belahan Indonesia bagian timur seolah terabaikan, terlebih Papua. Bumi Papua yang kaya akan sumber daya alam mineral sebagian besar hasilnya diangkut ke pusat di Jakarta.

Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan pembungkaman suara-suara kritis akan kondisi Papua tersebut dengan pendekatan militeristik. Sehingga Papua dijadikan salah satu Daerah Operasi Militer (DOM) oleh pemerintah Orde Baru.

Namun demikian, dengan jatuhnya Orde Baru dan bergantinya kekuasaan, pemerintah Indonesia saat dipimpin oleh Gus Dur memulai satu itikad baik untuk memperbaiki kondisi Papua. 

Gus Dur mencabut status DOM di Papua. Nama Irian Jaya diubah kembali sebutannya menjadi Papua yang lebih bermakna kultural dan historis bagi rakyat Papua, kemudian mengijinkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera simbol kulturalnya.

Sedangkan untuk persoalan militerisme yang sering dikaitkan dengan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, menurut penulis, hal itu bukan hanya persoalan yang dihadapi rakyat Papua saja, namun juga menjadi perhatian persoalan segenap rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang ingin mewujudkan Indonesia yang demokratis.