Jurnalis
2 bulan lalu · 431 view · 9 min baca · Lingkungan 16482_86065.jpg

Investasi Ternoda di Balik Deforestasi Papua

Keperawanan hutan tropis Papua dan sumber daya alam yang terkandung di Bumi Cenderawasih ini membuka mata para kapitalis untuk berkompetisi di berbagai bidang kehidupan demi kemajuan bangsanya. Persoalan itu pun kian menggerogoti habitat hidup masyarakat pribumi di Papua. 

Masyarakat adat tidak bertoleran hal itu terus menimpa mereka, tetapi berbagai usaha perlawanan sebagai pemilik hak ulayat untuk mengelakkan ketidakadilan investor di tanahnya selalu dikucurkan rakyat Papua. 

Rakusnya kaum kapitalis di Papua dalam aksinya mengorup ribuan hektare hutan dan menindas rakyat pribumi tetap akan berlanjut terus dengan didukung ekspansi militer dalam jumlah yang banyak. Dan ini adalah sebuah benih meningkatnya pelanggaran HAM di Papua. 

Hal ini memiliki relasi dengan berbagai aktivitas industri massal secara besar-besaran dan pembalakan liar yang tidak terkontrol serta eviksi hutan milik masyarakat adat yang dilakukan dengan sistem paksaan yang diklaim memiliki surat izin. 

Kebohongan publik selalu menjadi aktor utama dalam mengimplementasikan aksi bagi perusahaan-perusahaan di lapangan. Dengan disponsori kekuatan militer agar menakut-nakuti masyarakat pemilik hak ulayat, semua proses ekspropriasi kekayaan berjalan baik. 

Hadirnya perusahaan-perusahaan Indonesia maupun asing di Papua membawa dampak yang buruk bagi kenyamanan warga setempat. Serangkaian tindak pelanggaran HAM berat maupun ringan selalu terjadi terhadap masyarakat pribumi Papua, di mana saat mereka ingin memproteksi haknya, selalu diancam dengan senjata, dipukuli, disiksa, dipaksa memakan tanah dalam keadaan merangkak. Dan lebih tidak manusiawi lagi, mereka ditembak hingga tak bernyawa. 

Sejumlah laporan dari berbagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan hidup pun kian menyoroti persoalan itu. Pada bulan Juli 2002, pelanggaran HAM terhadap orang Papua kembali terjadi di beberapa kecamatan di Jayapura, dalam rentang waktu antara bulan Februari dan Juni 2002, di mana mereka dipaksa menyerahkan kayu-kayu hasil tebangan mereka kepada pihak militer. 

Ya, mau tidak mau, secara terpaksa mereka menyerahkan kayu-kayu itu kepada pihak keamanan, karena merasa takut disiksa dan dibunuh secara tidak manusiawi. Lagi pula, bagi mereka, hal itu bukanlah sesuatu yang baru terjadi, tetapi sudah menjadi habituasi dalam dalam menjalani kenyataan hidup di Papua. 

Dalam laporan ELSHAM, disebutkan ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota pasukan khusus (Kopassus) dan anggota Batalion Infantri 126 Bukit Barisan. ELSHAM juga mencantumkan nama-nama sebelas korban perkosaan yang usianya berkisar antara 15 dan 28 tahun. Disebutkan juga bahwa pasukan yang ditugaskan di desa Yetti meracuni sungai penduduk dengan menggunakan bahan kimia beracun untuk menangkap ikan. 

Di Arso, batalion Infantri 126 Bukit Barisan yang ditugaskan di wilayah tersebut sejak Oktober 2001 terlibat dalam suatu bisnis rahasia penebangan kayu. Dengan menggunakan truk-truk sipil dan militer, mereka mengangkut kayu curian ke kota. 

Melihat kondisi seperti ini, Pemerintah Daerah Provinsi Papua tidak menaruh atensi terhadap masalah lingkungan yang makin menindas rakyat Papua. Justru pemerintah yang menjadi biang kerok dalam memainkan peranannya. 


Sangat sadis aksi yang dilakukan aparat negara. TNI telah menunjukkan sifat dehumanisasi terhadap warga sipil Papua di atas tanahnya. Berbagai siklus kekerasan terhadap rakyat Papua terus bertambah. 

Sadar atau tidak sadar, TNI terus menambah aksinya, demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada bulan Juni 2002, dikabarkan anggota Kopassus telah menghentikan truk yang membawa kayu milik Pendeta Augustinus Jibu Franz, ketua yayasan setempat. Tujuannya adalah merampas kayu yang sedang diangkut. 

Dalam aksinya, pasukan itu menggunakan kendaraan mobil milik perusahaan penebangan Bumi Iriana Perkasa. Dalam perkara itu, seorang anggota Kopassus menodongkan pistolnya kepada Pendeta, sementara yang lainnya berusaha mencegah penembakan. Pasukan Kopassus kemudian meminta bantuan polisi untuk mencegah truk itu sampai ke kota. (Laporan ELSHAM. Army's Tainted Logging Business in Papua, melalui email 21/Juli/02). 

TNI memiliki tugas pokok, yaitu bertujuan menjaga integritas wilayah Indonesia. Bukan hanya sekadar menyesatkan masyarakat pribumi Papua. 

Penyerobotan hak-hak masyarakat pribumi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang didukung oleh ekspansi militer beserta pemerintah daerah sudah melanggar deklarasi yang ditetapkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 

Pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berawal dari bersatunya komunitas adat yang ada di seantero wilayah nusantara. Komunitas tersebut telah memperoleh masyarakat hukum adat dengan hak yang dimiliki. 

Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan faktual telah mendapatkan pengakuan pada era pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian, pemerintah buta-buta dalam menjunjung hak adat itu. Tidak inginnya pemerintah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adat, dinilai sangat lemah.

Sejak pertama kali diadakannya kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 5 sampai 22 Maret 1999 di Jakarta, terkumpul 123 perwakilan masyarakat adat dari berbagai kepulauan dan mereka didampingi 50 staf LSM. Dalam pertemuan itu, setiap peserta mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang hak asasi manusia, kolonisasi dan penindasan yang dilakukan pemerintah. 

Kelompok aliansi mengeluarkan deklarasi yang menyatakan: (1) Hukum adat harus menjadi dasar yang mengatur kehidupan masyarakat adat; (2) Keragaman hukum adat harus diakui, tak ada tempat bagi kebijakan negara yang seragam;

(3) Negara harus mengakui kedaulatan masyarakat adat karena mereka telah memiliki sistem organisasi pemerintahan, jauh sebelum terbentuknya Negara Indonesia dibentuk; (4) Negara harus mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan menghentikan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat untuk hidup sesuai dengan undang-undang yang mereka miliki; (5) Perempuan adalah kelompok yang paling tertindas.

Adapun tuntutan khusus dari mereka, yakni: (1) Agar pemerintah mencabut semua undang-undang dan peraturan yang melanggar kedaulatan masyrakat adat sebelum pemilu 1999; (2) Agar pemerintah meninjau kembali keberadaan Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan;

(3) Pemerintah harus menghapuskan dwifungsi ABRI; (4) Pemerintah harus menghapuskan semua perjanjian konsensi (termasuk konsesi pengolahan kayu) yang merugikan masyarakat adat; (5) Pemerintah harus mengakui hak-hak masyarakat adat.

Namun, hal-hal di atas sengaja diindiferensisi pemerintah dalam menerapkan kesepakatan yang dibuat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), lantaran kehegemonian duniawi serta nafsu serakah pemerintah. Konkretnya, pemerintah sendirilah yang menjadi sumber dalam merusak hutan adat masyarakat.

Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan keberadaan persetujuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. 

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara menyetujui dan memikul hubungan-hubungan masyarakat hukum adat yang terkait hak-hak tradisionalnya berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.'' 


Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diatur dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tentang “Identitas budaya dan masyarakat tradisional, selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. UU dan sistem pemerintahan di negara ini telah rapuh pasca terbenturnya deklarasi AMAN di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sanggup menerima dan menjalankan tugas pokok sebagai eksekutif. 

Berbagai praktik kekerasan negara terhadap manusia dan kekayaan alam Papua tak akan berhenti sampai di sini. SDA Papua akan terus dieksploitasi dan dikeruk secara terstruktur, baik oleh perusahaan-perusahaan Indonesia maupun asing, selagi Papua masih di bawah ketiak bangsa Indonesia. 

Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahan tersebut akan dialihkan ke ibu kota negara. Lalu, rakyat pribumi Papua hanya menjadi spektator di rumahnya sendiri. Para pejabat asli Papua tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha Indonesia maupun asing yang hanya datang mendevastasi alam Papua. 

Dilatarbelakangi karena rakyat Papua telah merdeka secara penuh pada 1 Desember 1961 serta merasakan kondisi-kondisi seperti ini, Papua akan terus membebaskan diri dari penindasan dan penjajahan bangsa Indonesia.

Bisnis patungan dalam mengeksploitasi bumi Papua akan dibentuk oleh perusahaan-perusahaan komersial di luar Papua, sehingga memberikan oportunitas masuk untuk mereka serta menjadi latar belakang yang kuat untuk menstimulasi militer agar menciptakan situasi konflik di Papua. Aksi biadab inilah yang menjadi tujuan dan sasaran mereka, yakni pembenaran atas kehadiran mereka di tempat itu. 

Dalam laporan International Crisis Group (ICG) yang mengekplorasi sumber daya dan konflik di Papua menjelaskannya bahwa, "Indonesia tidak memberikan dana anggaran yang cukup untuk keperluan militer dan kepolisian. Akibatnya, kedua lembaga tersebut mencari pendapatannya sendiri melalui pemerasan dan kejahatan lainnya, termasuk penebangan kayu ilegal dan pertambangan. 

Keterlibatan dengan pencari-rente dan ilegalitas adalah sangat berbahaya karena hal itu memberikan pihak keamanan landasan kepentingan dalam konflik, seperti yang dikemukakan beberapa pihak, menjadi alasan membiarkan berlangsungnya berbagai konflik." (Indonesia: Resources and Conflict in Papua, ICG, p.29)

Booming Deforestasi di Papua

Memasuki tahun 2019, Papua mengalami booming deforestasi hutan secara liar. Penebangan kayu terjadi di mana-mana, penggusuran hutan secara besar-besaran kian menggunduli habitat hidup di bumi cendrawasih. 

International Crisis Group (ICG) melaporkan bahwa perusahan-perusahan yang menebang kayu di Kalimantan kini sudah mulai terlihat di Papua. Fokusnya bukan masalah kayu dan deforestasi saja, melainkan penggusuran hutan sawit dan sagu serta tambang menjadi prioritas utama dari perusahan-perusahan itu. 

Otomatis hal ini akan menambah beban penderitaan bagi rakyat pribumi Papua karena haknya selalu diabaikan oleh pemerintah daerah untuk mencabut surat izin. 

Di Nabire, illegal logging kebanyakan terjadi di Nabire Barat. Proses pengeksporan kayu-kayu yang dicuri oleh perusahaan biasa dilakukan pada malam hari. 

Berbagai jenis kayu didrop menggunakan truk-truk pengangkut kayu yang berkapasitas besar. Setelah tiba di pelabuhan, langsung dipindahkan ke atas kapal dan diekspor ke luar daerah. Suatu proses yang dilakukan secara diam-diam, agar tidak diketahui masyarakat setempat. 

Perusahaan-perusahaan raksasa itu tidak hanya melakukan pembelian sejumlah besar kayu dari Papua, tetapi juga terlibat dalam kegiatan eksploitasi dan pengerukan tambang emas, minyak serta tembaga. Laporan yang beredar menyatakan bahwa perusahaan Korea telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Papua untuk membiayai proyek jalan utama dengan menebangi lintas hutan sejauh 5 kilo meter di masing-masing tepi jalan. 

Perusahaan Korea lainnya, You Liem Sari, adalah satu satu perusahaan milik asing yang telah lama memegang HPH di Papua. Selain itu, ada perusahaan Kodeco yang dilaporkan menebangi hutan secara liar untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Mamberamo, Papua. Pada tahun 2017, ada perusahaan Korea yang mengeruk emas di kilometer 81, Nabire. 


Sekitar 300 hektare hutan Papua telah menyumbang kerusakan hutan terbesar. Jika persoalan ini tidak diatasi, hutan Papua akan musnah puluhan tahun lagi. 

Berdasarkan data yang masih simpang siur, total luas hutan tropis dari Sorong hingga Samarai berkisar 73,8 juta hektare (80 persen dari luas daratan) atau sebesar 22 persen luas daratan Indonesia. Dari total luasan ini, negara PNG memiliki 34 juta hektare atau 70 persen luas wilayah negara. Sekitar 25.211.000 hektare (55 persen) merupakan hutan primer. 

Sedangkan data BPKH Papua tahun 2004 menyebutkan Pulau New Guinea memiliki luasan hutan 40.803.131.9 hektare. Di dalamnya sudah termasuk hutan primer seluas 27.165.758,31 hektare (66 persen).

Pada tahun 2005-2009, luas hutan Papua berkisar 42,22 juta hektare. Akan tetapi, berselang tiga tahun kemudian (2011) mengalami degradasi hingga tersisa 30,07 juta hektare. Dengan rata-rata deforestasi di Papua berkisar 143.680 hektare per tahun. Sedangkan laju deforestasi di Provinsi Papua Barat per tahun rata-rata sebesar 293 ribu hektare atau 25 persen. 

Dari fakta tersebut, organisasi lingkungan internasional Greenpeace mencatat luasan hutan Papua yang hilang pada periode 2000-2009 berkisar 8,19 juta hektare atau rata-rata 910.000 hektare hutan hilang tiap tahun. Bayangkan, jika setiap hari terjadi penebangan kayu secara massal di Papua, prediksinya akan jauh berbahaya. Hal itu terus memberikan dampak negatif yang akan menimbulkan terjadinya bencana alam di Papua. 

Sangat memprihantinkan lagi, setiap bulan sekitar 300 ribu meter kubik kayu ditebas dari hutan Papua, sehingga tiap tahun ada sekitar 1 juta hektare hutan rusak. 

Pembalakan hutan Papua umumnya dilakukan perusahaan kayu yang memiliki izin dan ada pula yang tidak. Tetapi perusahaan yang memiliki izin melakukan penebangan kayu di luar lahan konsensinya. 

Dikhawatirkan, bila penebangan liar tidak segera dihentikan, niscaya tahun 2020 hutan Papua bakal musnah. Jika demikian, masyarakat pribumi Papua tidak bisa hidup tanpa hutan mereka. Di sanalah mereka selalu mencari dan menemukan sumber-sumber hidup dari kekayaan yang disediakan oleh alam. 

Otonomi Khusus (OTSUS) yang berlaku di Papua hanya semata wayang untuk menciptakan sumber konflik dan keresahan bagi rakyat Papua. Lantaran, perusahaan-perusahaan Indonesia maupun asing yang sedang beroperasi di Papu makin ternoda. 

Konkretnya, paradigma pembangunan dalam menyejahterakan rakyat Papua belum terasa sampai ke masyarakat akar rumput. Sebaliknya, penanaman modal asing sangat melonjak tinggi terhadap perusahaan-perusahaan di Papua. Otoritas keperusahaan lebih diperhatikan dibanding situasi hidup masyarakat. 

Kehadiran perusahaan-perusahaan di Papua hanya menjadi sumber perampok yang menyisipkan nafsu serakah bagi penindasan rakyat pribumi Papua. Tanah dirampas, kekayaan pun dikeruk habis-habisan, dan nyawa jadi ancaman bagi rakyat pribumi Papua. 

Jika ramalan kelompok lingkungan hidup WALHI benar, maka hutan luas yang terbentang dari Sorong sampai Merauke Papua dikhawatirkan hanya bisa bertahan selama 14 tahun terhitung dari sekarang.

Artikel Terkait