Beberapa hari yang lalu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Industri Minuman Keras (Miras) menjadi salah satu Daftar Investasi Positif (DIP), setelah selama ini menjadi salah satu kategori bidang usaha tertutup.  Hal ini mengacu ke Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang menetapkan ada 20 (dua puluh) usaha yang tertutup investasinya bagi negara asing. 

Seiring perkembangan industri yang semakin pesat dan meningkatnya kepercayaan negara asing terhadap Indonesia , akhirnya di tahun 2018 pemerintah Indonesai mengubah jumlah industri yang tidak boleh dimiliki oleh pihak asing menjadi 8 (delapan) bidang usaha.

Dibukanya keran Industri Minuman Keras untuk dikelola oleh pihak asing menimbulkan berbagai kecaman.  Adapun tujuan dibukanya keran ini adalah sebagai salah satu implementasi diberlakukannya UU Cipta Kerja yang dianggap lebih mengedapankan kepentingan pengusaha dibandingkan kepentingan rakyat .  Berproduksi satu industri berarti bisa menarik ratusan bahkan ribuan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. 

Masuk akal memang, mengingat semakin meningkatnya pengangguran, terlebih lagi Indonesia berada dalam era bonus demografi dimana jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif.

Selain itu Impor minuman keras illegal semakin bisa dikendalikan.  Berbagai macam biaya seperti biaya impor dan ijin bisa dihilangkan sehingga bisa memperpendek rantai distribusi yang mengakibatkan harga jual lebih rendah.  Seperti halnya rokok, minuman keras juga bisa dijadikan objek pajak sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan negara.

Sebagai daerah yang memiliki destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara karena keindahan alam dan keramahan penduduknya.  Bahkan menurut survey yang dilakukan oleh majalah Conde Nast Traveler atau CN Traveler di tahun 2019  terhadap 600.000 koresponden dan pembaca setianya tentang negara favorit yang pernah mereka kunjungi, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara 92,78%. 

 

Tingginya wisatawan asing yang datang berbanding lurus dengan permintaan akan minuman keras.  Ini merupakan celah yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam memproduksi minuman keras sendiri.

Seperti yang diberitakan, persyaratan untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Selain industri, pemerintah juga memperbolehkan perdagangan minuman keras mulai skala besar hingga eceran, dengan syarat disediakannya tempat yang khusus.  .  

Tetapi terlepas banyaknya keuntungan itu, kritikan keras yang dilontarkan oleh masyakat dan pemuka agama.  Banyak yang mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah mencabut  kembali ijin usaha dan perdagangan tersebut, karena jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.

Salah satu contohnya, penembakan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di sebuah café di Kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, yang mengakibatkan tewasnya 3 (tiga) orang dan melukai 1 (satu) orang lainnya diakibatkan oleh konsumsi minuman keras.  penembakan itu dilakukan di lokasi dimana konsumsi minuman keras diperbolehkan .

Di Indonesia, minuman keras atau minuman beralkohol tidak bisa diperjual-belikan dan dikonsumsi dengan bebas. Hal ini sudah dibatasi dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) bernomor 20/M-DAG/PER/4/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Permendag yang berlaku efektif sejak 11 April 2014 menyatakan, hanya konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih yang boleh membeli minuman beralkohol golongan A (dengan kadar alkohol maksimal 5 persen) seperti bir, tetapi dengan menunjukkan kartu identitas (KTP) kepada petugas atau pramuniaga terlebih dahulu.

Namun sepertinya peraturan ini tidak diterapkan oleh pelaku usaha.  Minuman keras dengan tingkat alkohol rendah banyak ditemui di beberapa minimarket dan dijual bebas.  Bahkan anak usia sekolah bisa membeli tanpa harus menunjukkan kartu identitas.   

Dengan dibuka keran investasi ini dan perdagangan miras dari besar hingga eceran, mengakibatkan semakin mudahnya kelompok masyarakat mendapatkannya.  Mengingat Kembali Teori Penawaran dan Permintaan (Supply and Demand) semakin tinggi penawaran (supply) mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan (demand). Tingginya produksi, harga yang rendah ditambah kemudahan memperolehnya. 

Jika pemerintah bersikukuh untuk tetap mempersilahkan investor dan pelaku usaha bergerak di industri ini, diperlukan kerja keras dalam mengawasi peredarannya di pasaran.  Peraturan mentri perdagangan mengenai batas usia pembeli harus semakin diperketat pengawasannya dan harga jual yang tidak jauh lebih rendah dibanding dengan miras import. Kenapa? Karena ditakutkan semakin rendahnya harga yang ditawarkan, semakin mudah masyarakat membelinya sehingga semakin tinggi tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Perlu juga diperhatikan batas maksimal pembelian yang bisa dilakukan dalam satu kali transaksi per konsumen.  Atau diciptakan suatu sistem online yang menghubungkan ke suatu server pengawasan. Mengacu ke Permendag mengenai persyaratan pembelian minuman beralkohol harus dengan menunjukkan KTP.  Hanya dengan memasukkan NIK, akan terlihat aktifitas pembeliannya.  

Pelaku usaha harus saling mendukung, sehingga tidak hanya memperhatikan besaran keuntungan yang didapat tetapi juga ikut mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh menkonsumsi minuman keras terlalu banyak.  Terlalu muluk? Mudah-mudahan tidak.