'Banyak sudah dijelaskan oleh ilmu. Karena itu, mungkin orang masih bertikai memperebutkan akhirat. Tuhan memberi demokrasi. Manusia memilih teokrasi'

Kalimat di atas adalah celotehan Rocky Gerung. Celotehannya ini bernas, tetapi mengandung kritik. Kritikannya, terutama ditujukan kepada masyarakat beragama di Indonesia. Alih-alih, memilih teokrasi, dalam pandangan saya, masyarakat terjerembab oleh ‘keyakinan buta’ dan sikap kefanatikan agama. 

Terlepas dari kontroversial pernyataan Rocky Gerung di atas, di Indonesia, fanatisme agama memang laiknya jamur pada musim penghujan. Dari pelosok wilayah Barat hingga wilayah Timur, dari wilayah Selatan hingga wilayah Utara, benih fanatisme agama menyebar dengan cepat di masyarakat.

Benih-benih fanatisme agama juga sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah, instansi sipil, dan bahkan hingga budaya. Polanya dengan memengaruhi cara pandang pelajar, mahasiswa, dan aparatur sipil, lewat ajaran atau dogma-dogma agama.

Semua masyarakat tahu. Fanatisme agama berarti menjadikan kebenaran agama mayoritas sebagai satu-satunya sumber kebenaran di masyarakat. Karena itu, tidak ada kebenaran parsial apalagi memanipulasi kebenaran. 

Justru, upaya memanipulasi kebenaran dan perlawanan agama mayoritas hanya akan berujung intoleransi agama, yaitu sikap membela ajaran atau praktik agama, dari bahaya dan pengaruh agama lain.

Bom Waktu

Saat ini, fakta di lapangan sudah membuktikan bahaya intoleransi agama. Berdasarkan laporan LSI, hingga September 2019 sebanyak 53 persen warga muslim keberatan jika orang non-muslim membangun tempat peribadatan di sekitar tempat tinggalnya. Sementara, 37,2 persen responden muslim setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan muslim mayoritas.

Ketakutan masyarakat pun bermunculan, karena secara tekstual dan kontekstual angka di atas menujukkan bahwa intoleransi agama memang sudah menjadi bahaya laten di Indonesia. Bak gayung bersambut, karena intoleransi mengubah paradigma masyarakat dan membuat penganut agama minoritas memilih bungkam. 

Sangat disayangkan jika kelompok minoritas memilih bungkam. Sebab, agama minoritas berada di bawah perlindungan negara. Seharusnya, negara sebagai institusi besar hadir menegakan hukum dan konstitusi. 

Di hadapan hukum dan konstitusi, semua pemeluk agama sama. Tidak ada pembedaan dan atau eksklusivitas agama. Namun, saya menggambarkan ketakutan pemeluk agama minoritas terhadap intoleransi, seperti memilih opium.

Semata takut karena memang mereka adalah agama minoritas. Namun, juga sebagai bentuk protes terhadap ketidakseriusan negara menuntaskan virus radikalisme dan fanatisme. Ketidakseriusan negara ini bisa jadi akibat komunikasi politik berbalut kepentingan agama. Tujuannya, sama-sama demi mengamankan status quo.

Untuk itu, laporan LSI dan Wahid Institute, bahwa secara politik, warga muslim makin intoleran terhadap non-muslim dalam hal berpolitik dan menolak kader non-muslim menjadi pemimpin pemerintahan semenjak empat tahun terakhir, menjadi pukulan telak buat pemerintah Indonesia.

Jika intoleransi tidak diberantas secara tuntas, bisa jadi bom waktu di kemudian hari. Bisa jadi juga, Nusa Tenggara Timur, provinsi dengan budaya toleransi tinggi, mendapat imbas intoleransi.  Lalu, apa pandangan agama?

Sikap Agama

Dalam perspektif agama, kekacauan sosial dan intoleransi agama, disebabkan bahaya eksklusivitas agama. Bahaya eksklusivitas agama itu ditampilkan ke dalam sikap ajeg dan rigit pemeluk agama.

Biasanya, pemeluk agama yang terlalu kaku dan keras mendukung pembenaran tunggal agama-agama. Dan buah dari pembenaran agama itu adalah intoleransi. Miris dan ironis jadinya ketika agama dikamuflase meruncing perpecahan.

Namun, boleh jadi, intoleransi diakibatkan kedangkalan dan keyakinan buta terhadap agama. Artinya, pertama, akibat rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang kebinekaan atau pluralitas agama. Kedua, akibat terhempasnya hubungan sosial-religius. Ketiga, akibat proyek kemajuan modernitas.

Sebab, agama sebagai institusi dan ajaran tidak menjadikan keyakinan dan ajarannya untuk dimanipulasi. Memang ajaran agama memiliki fleksibiltasnya, tetapi tidak semata-semata dipakai untuk menebar kebencian. Jadi, yang salah adalah tafsirannya. Lantas, apa sikap atau reaksi agama?

Pertama, tidak bisa tidak, agama mesti menunjukkan sikap rasionalitasnya. Rasionalitas agama sebagai upaya membendung rasionalisasi dan politisasi agama. Kedua, dalil-dalil agama mesti dipakai dalam rangka menjelaskan kebinekaan atau pluritas agama di Indonesia. Bukan sebaliknya, untuk menciptakan intoleransi.

Ketiga, agama harus netral. Hal itu untuk membuktikan independensi agama di hadapan publik. Dalam rangka juga meminimalisasi keyakinan buta dan kefanatikan, yang wujudnya suka mengafirkan orang.

Pada akhirnya kita sepakat, tidak ada satu institusi agama pun berniat memecah belah umatnya. Bukan pula agama sarang banalitas. Agama mana pun diakui akan selalu menyiapkan keselamatan (kairos).

Kesalamatan pertama yang diupayakan agama ialah menjadikan pemeluknya makin beriman dan kritis. Beriman dalam ajaran dan praktik beragama yang benar. Kritis melihat tanda-tanda zaman, serta agama yang wajahnya sangat radikal, fanatisme, dan intoleransi. Kekritisan pemeluk agama ini diuji justru di saat agama dipolitisasi, dirasionalisasi, dan direduksi.

Karena itu, tidak ada agama yang paling benar dan tidak ada agama yang salah. Hanya, bisa jadi semua agama keliru. Supaya agama dijadikan ‘penawar’ satu-satunya kedamaian, jadilah kekeliruan sebagai toleransi. Makin kita toleran, Indonesia makin damai.